PWI: Hadiah Lebaran Wartawan Harus Diatur

PWI: Hadiah Lebaran Wartawan Harus Diatur

Harian Fajar, Makassar
http://metronews.fajar.co.id/read/102583/61/pwi-hadiah-lebaran-wartawan-harus-diatur
Senin, 23 Agustus 2010

MAKASSAR -- Seringnya sekelompok orang yang mengatasnamakan wartawan mendatangi instansi pemerintah dan swasta untuk meminta hadiah lebaran, diskapi oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sulsel. PWI mengimbau agar semua instansi yang ingin memberikan sumbangan, tidak diberikan secara perorangan.

Ketua PWI Cabang Sulsel, Zulkifli Gani Ottoh, mengatakan, setiap tahun, terutama menjelang Idulfitri, jumlah wartawan sering meningkat tiba-tiba. Lalu tanpa segan mendatangi instansi-instansi untuk menuntut hadiah lebaran. Fenomena ini, kata dia, cukup memalukan bagi wartawan secara umum.

Tetapi hal tersebut mesti disikapi oleh instansi dengan arif. Artinya, kata Zulkifli, jika instansi ingin memberi sumbangan dan supaya dapat dipertanggungjawabkan pemberian tersebut, maka sumbangan bisa diberikan kepada pemilik media atau organisasi kewartawanan.

"Kalau ada bingkisan untuk wartawan, berikanlah kepada organisasi atau perusahaan persnya," kata Zulkifli, Sabtu, 21 Agustus.

Hal itu dimaksudkan agar pemberian tersebut bisa dikelola dengan baik dan teratur. Karena, perusahaan atau organisasi perslah yang lebih tahu siapa saja anggotanya yang patut diberi. Dan juga, kata dia, agar pembagian tersebut bisa lebih merata dan sasarannya jelas. Zulkifli juga menegaskan agar pemberian tersebut harus diberikan secara ikhlas tanpa mengaitkannya dengan pemberitaan.

"Menjelang Idulfitri, sudah lazim di instansi-instansi daftar wartawan di bagian humas meningkat. Di Gowa saja, dua tahun lalu, menjelang Idulfitri, daftar wartawan mencapai 650 orang. Betulkah itu semua wartawan?" ujar Zulkifli lagi.

Dengan penyerahan pengelolaan hadiah lebaran kepada perusahaan atau organisasi pers, juga akan meminimalisasi banyaknya "wartawan yang muncul tanpa berita" alias "wartawan muntaber". Metode ini dianggap mampu mereduksi hal seperti itu dan sekaligus pihak yang memberikan hadiah bisa langsung memverifikasi terkait ada tidaknya media wartawan yang bersangkutan.

"Kalau instansi-instansi baik negeri maupun swasta peduli terhadap pers, lebih baik hadiah lebaran diserahkan kepada organisasi wartawan dan media wartawan karena lebih bisa dipertanggungjawabkan," lanjut Zulkifli. (zuk)

PWI Harapkan Sekolah Jurnalistik Sulsel 2010

PWI Harapkan Sekolah Jurnalistik Sulsel 2010

Kamis, 18 Maret 2010
http://www.antaranews.com/berita/1268898670/pwi-harapkan-sekolah-jurnalistik-sulsel-2010

Makassar (ANTARA News) - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan (Sulsel) berharap sekolah jurnalistik Indonesia Sulsel mulai berjalan tahun ini.

Harapan tersebut diungkapkan oleh Ketua PWI Sulsel Zulkifli Gani Ottoh di Makassar, Kamis, pada peringatan Hari Pers Nasional dan hari ulang tahun PWI Sulsel ke-64.

Ia mengatakan pada 5 Oktober 2009 Pemerintah Provinsi Sulsel telah menyatakan dukungan penuhnya untuk penyelenggaraan sekolah jurnalistik di Makassar.

"Saya kira gedung PWI Sulsel ini cukup representatif untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi wartawan," ujarnya.

Ketua PWI Pusat, Margiono, mengatakan bahwa sekolah jurnalistik ini diselenggarakan dengan kurikulum nasional dengan pengajar berklasifikasi nasional.

"Di Palembang yang pertama kali menyelenggarakan pendidikan, kemarin diikuti oleh 30 peserta. Saya harapkan nanti di Sulsel bisa diikuti oleh 50 orang dengan tingkat kelulusan yang tinggi," katanya.

Margiono mengemukakan, paket pendidikan satu bulan efektif di sekolah jurnalistik senilai Rp150 hingga Rp500 juta.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemprov Sulsel, Andi Muallim, mengatakan bahwa bentuk dukungan yang dibahasakan oleh PWI tersebut kemungkinan adalah kerja sama yang telah ditandatangani dengan Biro Kehumasan Pemprov Sulsel.

"Provinsi mengatakan pendidikan dan pelatihan jurnalistik, dan PWI menyebutnya sekolah," katanya.

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, juga menyatakan dukungannya terhadap sekolah jurnalistik tersebut, bahkan mengharapkan penyelenggaraan Pekan Olah Raga Wartawan Nasional (Porwanas) berikutnya di Sulsel.
(T.KR-RY/E001/P003)

COPYRIGHT © 2010

Pengurus PWI Sulsel Buka Puasa Bersama di Rumah Alwi Hamu

BUKA PUASA. Komisaris Utama Harian Fajar HM Alwi Hamu, memberikan sambutansebelum shalat Taraweh bersama dengan para keluarga dan karyawan PT Media Fajar Sabtu 14 Agustus. (FOTO NURADI/FAJAR)

Pengurus PWI Sulsel Buka Puasa Bersama di Rumah Alwi Hamu

Pengurus PWI Sulsel menghadiri acara buka puasa bersama di rumah mantan Ketua PWI Sulsel, HM Alwi Hamu, Sabtu, 14 Agustus 2010.

Pada acara buka puasa yang dirangkaikan salat tarwih itu, tampak hadir komisaris PT Media Fajar, Andi Syafiuddin Makka, Komisaris PT Media Fajar yang juga Ketua PWI Sulsel Zulkifli Gani Ottoh, Direktur Utama PT Media Fajar Syamsu Nur, Wakil Direktur Utama, Agus Salim Alwi, Direktur Produksi dan SDM, Sukriansyah S Latief, Rektor Unifa, Prof Halide, para pimpinan dalam lingkup Fajar Grup, serta sejumlah undangan.

Ceramah tarwih dibawakan oleh Dr H Abdul Rahman Qayyum. Acara buka puasa dan salat tarawih tersebut kata Manager Personalia, Irwan Zainuddin, merupakan bagian dari kagiatan amaliah Ramadan yang digelar Fajar Grup. (asnawin)

Keterbukaan Informasi Publik dan PPID

Apa boleh buat, kita sekarang sudah berada di era keterbukaan informasi dan kebebasan pers. Media massa begitu bebas ‘’melempari’’ kita beragam informasi dan hiburan. Media massa memotret segala aspek kehidupan kita. Segala-galanya diberitakan, difilmkan, disinetronkan, di-reality show-kan, disiarkan secara langsung, disiarulangkan, dan sebagainya.

Pejabat Arogan

Saat menjabat bupati, Fulan mulai berubah. Ia tidak lagi ramah dan ceria seperti dulu. Ia sudah mulai sering terlihat susah. Jidatnya kerap berkerut saat tampil di muka publik. Perubahan itu membuat banyak relasi dan kawan lamanya prihatin. Ada yang kemudian malas menghubunginya, ada yang menjauh, tetapi ada juga yang mencoba menasehatinya. (int)

Pernyataan Sikap Lembaga Bantuan Hukum Pers

Pernyataan Sikap Lembaga Bantuan Hukum Pers

Terhadap Meninggalnya Jurnalis Surat Kabar Harian KOMPAS Muhammad Syaifullah
No. 10/SK-PR/LBH Pers/VII/2010

Wartawan Surat Kabar Harian Kompas, Muhammad Syaifullah, yang juga merupakan Kepala Biro Kompas di Kalimantan berkedudukan di Balikpapan, hari Senin (26 Juli 2010) ditemukan meninggal.

Informasi yang didapat dari media lokal maupun nasional, tubuh Muhammad Syaifullah penuh lebam dan mulut korban juga penuh dengan busa. Syaifullah ditemukan meninggal di depan TV di depan rumah dinasnya di Balikpapan. Hingga kini, belum diketahui secara pasti penyebab kematian Syaifullah. Namun, kabar yang beredar di kalangan wartawan, ada kemungkinan Syaifullah diracun. Dugaan ini menguat, karena sebelumnya almarhum menulis tentang centang perenang tak eloknya kasus bisnis batu bara di Kaltim.

Lembaga Bantuan Hukum Pers menilai apa yang dialami oleh almarhum Muhammad Syaifullah adalah bukti bahwa perlindungan terhadap jurnalis masih sangat lemah.

Selain itu peristiwa ini dapat membawa preseden buruk bagi kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia. Apabila benar almarhum Muhammad Syaifullah meninggal dibunuh akibat pemberitaan yang ditulisnya, Lembaga Bantuan Hukum Pers menuntut kepada pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Timur untuk mengusut tuntas dengan melakukan penyidikan secara mendalam mengungkap pelaku dan aktor dibalik kasus tersebut.

Pengungkapan kasus terbunuhnya wartawan sangat penting agar tidak ada lagi kasus terbunuh/pembunuhan wartawan di Indonesia.

Lembaga Bantuan Hukum Pers mengajak semua pihak untuk menghormati profesi jurnalis dan tidak ada lagi kasus pembunuhan terhadap jurnalis yang dapat ditolerir dan pelaku pembunuhan harus dihukum seberat-beratnya.

Terhadap kasus meninggalnya almarhum Muhammad Syaifullah, LBH Pers menyatakan sikap:

1. Turut berduka-cita atas meninggalnya almarhum Muhammad Syaifullah, jurnalis Surat Kabar Harian KOMPAS yang berkedudukan di Balikpapan Kalimantan Timur. Kejadian ini menambah daftar panjang kasus pembunuhan yang menimpa jurnalis dalam menjalankan profesinya.

2. Menuntut kepada pimpinan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut tuntas motif dan pelaku yang mengakibatkan meninggalnya almarhum Muhammad Syaifullah dan membawa pelaku ke pengadilan.

3. Menyerukan segenap lapisan masyarakat untuk senantiasa mendukung dan menghormati kebebasan pers. Dengan menyelesaikan setiap sengkata pers melalui mediasi Dewan Pers sebagaimana diatur dalam UU No. 40/1999 tentang Pers, tidak dengan melakukan tindakan main hakim sendiri .

Jakarta, 26 Juli 2010

Hendrayana, SH
Direktur LBH Pers