SBY: Insan Pers Harus Memainkan Peran yang Tepat

Harian Jawa Pos, Surabaya
[Rabu, 10 Februari 2010]

SBY: Insan Pers Harus Memainkan Peran yang Tepat
- Peringatan HPN di Palembang

PALEMBANG - Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Ke-64 di Hotel Aryaduta, Palembang, kemarin menelurkan sejumlah gagasan penting. Salah satunya dibutuhkannya ratifikasi pers. Sebab, dalam 10 tahun terakhir banyak perusahaan media di tanah air yang berdiri tanpa memiliki standar.

''Sejumlah media di daerah belum ratifikasi. Nanti kita umumkan dan kirim surat pada perusahaan pers untuk ratifikasi," ujar Margiono, ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, kemarin (9/2).

Menurut dia, media nanti diklasifikasi seperti hotel, mulai bintang satu hingga bintang lima. Nah, untuk meratifikasi tersebut, lanjut Margiono, diperlukan pengecekan standar perusahaan, regulasi perusahaan, jenjang karir, kesejahteraan, dan perlindungan hukum terhadap wartawan.

''Misalnya, gaji wartawan harus sesuai dengan UMR. Jika tidak ada hal tersebut, berarti tidak dapat tanda halal (ratifikasi) ," bebernya. Dia juga mengharapkan gaji wartawan disesuaikan dengan peraturan UU di setiap daerah.

''Terkait perlindungan hukum, jangan ada pidana atau kriminalisasi pada pers. Perlindungan kecelakaan atau musibah dalam bertugas juga harus ada," jelasnya. Ratifikasi, katanya, memiliki masa berlaku tiga tahun. Setelah itu dilakukan evaluasi ulang untuk perpanjangan ratifikasi tersebut.

Hal itu dilakukan agar publik mengetahui bahwa perusahaan media tersebut memiliki standar. ''Kalau ada yang tidak mau, ya masyarakat akan tahu sendiri bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki standar," ungkapnya.

Margiono melaporkan, perusahaan media besar yang sudah mendapat ratifikasi adalah Jawa Pos Group dan Kompas. Tahun ini pihaknya menarget sekitar 50 persen perusahaan media di Indonesia sudah diratifikasi. ''Grup-grup media besar sudah semua. Hanya beberapa perusahaan di daerah yang harus diperhatikan, " paparnya.

Karni Ilyas, direktur Pemberitaan Olahraga dan Produksi TV One, mengatakan, ratifikasi tersebut harus lebih menguntungkan wartawan, bukan perusahaan media. ''Mengenai kesejahteraan, harus ada kesepakatan dengan pemilik, yakni gaji tidak boleh di bawah UMR. Kalau masih di bawah UMR, tidak usah bikin perusahaan," ujar pria yang populer dengan sebutan Bang One itu.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga berharap ratifikasi tersebut bisa menjadikan kehidupan pers balance. SBY memisalkan, kritik pers kepada gubernur terkait permasalahan yang ada harus pula memberikan kesempatan kepada gubernur untuk menyampaikan penjelasan. ''Sebab akibatnya bagaimana, duduk perkaranya, sehingga terjadi keadilan. Kemudian ada batas kepatutan," tambahnya.

Insan pers, lanjut SBY, harus memainkan peran yang tepat. Itu karena semua bermuara pada people centered democracy. Pers sekarang menjadi salah satu elemen yang powerfull di Indonesia. ''Pesan dan harapan saya yang juga menjadi harapan kita semua, pastikan bahwa kekuasaan (power) digunakan secara tepat. Pers bisa me-manage, membatasi power surplus tersebut dengan baik," bebernya.

Pelaksanaan HPN ini, kata SBY, merupakan salah satu momentum yang bisa dimanfaatkan pers untuk kepentingan rakyat. ''Sesuai dengan tema kemerdekaan pers dari rakyat dan untuk raykat," jelasnya. SBY juga meminta kekuasaan yang ada di lembaga pemerintah digunakan dengan baik.

''Saya yakin demokrasi kita akan menuju perkembangan yang baru. Baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif akan ada check and balance. Sebab, pers menjadi pengontrol atau pengawas pemerintahan, " bebernya. SBY menambahkan bahwa pers juga berperan penting melawan korupsi.

SBY kemarin datang sekitar pukul 10.00 WIB. Dia disambut para insan dan tokoh pers, Menteri Kabinet Bersatu jilid II, gubernur Sumsel, bupati dan wali kota se-Sumsel, serta segenap pejabat pemerintahan di lingkungan Pemrov Sumsel.

SBY juga memberikan ucapan selamat atas terselenggaranya HPN ke-64. ''Sukses juga buat insan pers yang berkontribusi untuk memajukan pers. Ucapan selamat juga ditujukan kepada sekolah jurnalistik pertama di Palembang," katanya.

Selain itu, presiden menyinggung bahwa pers menjadi bagian penting dalam membangun persepakbolaan di Indonesia. ''Siapa tahu kita nanti bisa masuk Piala Dunia. Ini menunjukkan bahwa pers semakin aktif dalam ikut memajukan kehidupan bangsa," bebernya.

HPN ke-64 digelar dengan mengusung tema Kemerdekaan Pers dari dan untuk Rakyat. Selain perhelatan Porwanas, dilakukan penandatanganan ratifikasi 18 perusahaan pers di Indonesia yang dilakukan Dahlan Iskan, mantan CEO Jawa Pos.

Kemudian ada MoU sekolah jurnalistik PWI dengan Mendiknas M. Nuh, PWI dengan UNESCO, dan PWI bersama gubernur Sumsel. Penghargaan Number One Press Card diberikan kepada Dahlan Iskan, Rosihan Anwar, dan 16 tokoh pers lain.

Penghargaan karya jurnalistik diraih M. Fitrah dari harian umum Singgalang dan untuk tajuk rencana kepada Koran Tempo dengan judul ''Berikan Keadilan untuk Prita". Untuk spirit jurnalisme, penghargaan diterimakan kepada Rosihan Anwar.

SBY yakin, masa depan pers tetap menjanjikan di Indonesia. ''Menurut keyakinan saya, baik itu media massa cetak, elektronik maupun media massa dunia maya, tetap akan mendapatkan tempat yang baik di Indonesia. Jadi, prospeknya akan tetap baik, insya Allah," tegasnya. ''Indonesia memiliki tiga gelombang peradaban, yakni masyarakat pertanian, industri, dan informasi," imbuhnya. (mg44/jpnn/iro)