Daerah Keluhkan Anggaran Pendidikan Gratis

Laporan Safari Jurnalistik PWI Sulsel:
Daerah Keluhkan Anggaran Pendidikan Gratis


Laporan: Fitri Ananda Baso

Harian Fajar, Makassar
Jumat, 15 Oktober 2010
http://lokalnews.fajar.co.id/read/107403/34/laporan-safari-jurnalistik-pwi-sulsel

PELAKSANAAN pendidikan dan kesehatan gratis yang dicanangkan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mendapat perhatian banyak kalangan. Terakhir anggota dan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sulsel melakukan perjalanan jurnalistik ke beberapa kabupaten.

Perjalanan berbentuk Safari Jurnalistik itu bertujuan mengetahui perkembangan satu tahun pelaksanaan program pendidikan dan kesehatan gratis di Sulsel. Sedikitnya ada 14 kabupaten yang didatangi.

Dimulai di Kabupaten Gowa dan terakhir di Maros. Di daerahnya Ichsan Yasin Limpo, rombongan yang dipimpin Ketua PWI Sulsel, H Zulkifli Gani Ottoh diterima Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Gowa, HM Yusuf Sommeng.

Yusuf banyak menjelaskan bagaimana pelaksanaan pendidikan gratis sejak lima tahun lalu hingga sekarang. Demikian pula pelaksanaan kesehatan gratis juga dijelaskan secara rinci. Bahkan sebelumnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa telah berhasil melaksanakan pendidikan anak saleh.

"Dengan pendidikan gratis diharapkan tidak ada lagi orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya. Seluruh biaya pendidikan ditanggung pemkab. Dengan demikian tidak ada alasan lagi untuk tidak menyekolahkan anak, mulai SD sampai SMA," ujar Yusuf Sommeng.

Dari Gowa, rombongan insan pers itu melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Bantaeng. Di Butta Toa tersebut, Zulkifli Gani Ottoh juga diterima Sekkab Bantaeng, Drs Zainuddin M.Si. Menurut dia, sebenarnya pendidikan gratis mulai SD sampai SMP di daerahnya telah terlaksana sebelum Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mencangkan program tersebut.

Setelah Bantaeng, rombongan ke Kabupaten Sinjai. Di daerahnya Rudiyanto A Asapa tersebut, rombongan diterima Asisten II, H Muhlis Isma SE M.Si. Dalam sambutan penerimaannya, Muhlis menjelaskan secara rinci bagaimana pelaksanaan pendidikan dan kesehatan tersebut, termasuk penolakan anggaran yang disiapkan Pemprov Sulsel.

Meski demikian Muhlis membantah tudingan telah menolak anggaran pemprov tersebut. Pemkab Sinjai menurut dia, tidak menolak. Yang ada hanya menunda penerimaan dengan alasan sistem yang telah dilaksanakan tidak sama dengan program pendidikan dan kesehatan gratis gubernur.

Andaikan pemkab langsung menerima anggaran tersebut, maka sistem yang telah berjalan sebelumnya secara otomatis harus berubah. "Karena itu, pemkab menunda menerima anggaran pemprov dulu. Kalau sistemnya sudah sama, maka pasti pemkab tetap menerima anggaran tersebut," kilahnya.

Dari Sinjai, rombongan PWI melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Bone. Di daerah itu, mereka diterima Wakil Bupati (Wabup) Bone, HM Said Pabokori di kantor bupati. Pada kesempatan itu, terjadi curhat tentang penerimaan kedatangan rombongan. Rombongan wartawan itu merasa kurang mendapat perhatian (ditelantarkan). Namun dialog tetap berlangsung hangat dan bersahabat.

Daerah lain yang didatangi masing-masing Kabupaten Wajo, Luwu, kota Palopo, Toraja Utara, Tana Toraja, Enrekang, Parepare, Pinrang, Pangkep, dan Maros. Dari sekian daerah tersebut, hanya di Kabupaten Luwu, rombongan diterima bupati. Lainnya diwakilkan.

Ada hal menarik dari safari jurnalistik PWI Sulsel tersebut. Seluruh daerah yang didatangi rata-rata mengeluhkan pembangian anggaran pendidikan, 60 persen APBD daerah bersangkutan dan hanya 40 persen ditanggung Pemprov Sulsel. Padahal menurut mereka, program itu dicanangkan di tingkat provinsi.

Daerah-daerah tersebut meminta penganggaran pendidikan dan kesehatan gratis diubah menjadi 60 persen ditanggung pemprov dan 40 persen kabupaten/kota. Alasannya, program itu dicanangkan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo.

Saran lain, penggunaan bantuan operasional sekolah (BOS) diusahakan tidak tumpang tindih dengan pelaksanaan pendidikan gratis. Ada beberapa item yang dilaksanakan BOS, tapi juga dianggarkan di pendidikan gratis.

"Jadinya tumpah tindih," ujar beberapa pimpinan Dinas Pendidikan. (*)