Minggu, 31 Oktober 2010

Menjawab Tantangan Piagam Palembang

Konfercab PWI Sulsel:
Menjawab Tantangan Piagam Palembang


Oleh H Zulkifli Gani Ottoh
(Ketua PWI Sulsel Periode 2006-2010)

Harian Fajar, Makassar
Sabtu, 30 Oktober 2010
http://metronews.fajar.co.id/read/108682/61/index.php

Piagam Palembang telah ditandatangani oleh 18 Pemimpin Media Pers Nasional pada Selasa, 9 Februari 2010 di Palembang, Sumatera Selatan. Acara penandatanganan itu dilaksanakan dalam rangkaian peringatan Hari Pers Nasional, disaksikan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Penandatanganan Piagam Palembang itu ternyata menuai keraguan di kalangan media Pers sendiri, terutama pers daerah. Dikhawatirkan kelak, dampak Piagam Palembang ini menimbulkan banyak media pers akan berguguran, namun tidak sedikit justru menjadi besar setelah diberlakukannya.

Sebenarnya, Piagam Palembang bertujuan mulia, yaitu untuk menjamin kemerdekaan pers. Selain itu, juga untuk mewujudkan kedaulatan berekspresi rakyat, berdasarkan prinsip–prinsip demokrasi, keadilan, supremasi hukum, hak asasi manusia, dan profesionalitas. Agar kemerdekaan pers benar–benar dapat terwujud, maka dibutuhkan pers yang profesional, tunduk kepada undang–undang tentang pers, taat terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan didukung oleh perusahaan pers yang sehat, serta dapat diawasi dan diakses secara profesional oleh masyarakat luas.

Berdasarkan tujuan yang mulia ini, ke-18 pemimpin media pers nasional tersebut di atas, sepakat melaksanakan Piagam Palembang. Mereka menyetujui Isi Piagam Palembang, yaitu melaksanakan sepenuhnya KEJ, Standar Perusahaan Pers, Standar Perlindungan Wartawan dan Standar Kompetensi Wartawan.

Mereka menyerahkan pelaksanaanya kepada lembaga independen yang dibentuk oleh Dewan Pers yang nantinya akan memproduksi sebentuk logo atau tanda khusus dan diberikan kepada perusahaan pers yang dinilai telah “lulus“ dari verifikasi dan ratifikasi. Tanda khusus inilah akan disiarkan, baik media cetak, maupun elektronik.

Relevansi dari pencantuman logo atau tanda khusus dari Dewan Pers tersebut, akan menjadi barometer kepercayaan masyarakat luas terhadap masing–masing media cetak dan elektronik. Sedangkan dampaknya bagi perusahaan pers yang belum menyetujui Piagam Palembang, pasti makin merana kehidupannya.

Menindaklanjuti penandatanganan itu, Dewan Pers sendiri telah memulai kerjanya. Pada akhir Agustus 2010 lalu, puluhan media diundang ke Hotel Singgasana, Makassar. Bambang Harymurti, salah seorang pimpinan Dewan Pers memberi bekal dan pemahaman tentang pelaksanaan Piagam Palembang, serta tata cara memverifikasi perusahaan pers.

Sebagaimana diketahui, kesepakatan Pelaksanaan Piagam Palembang dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, dimulai tahun ini hingga 2012. Masa dua tahun ini dinyatakan sebagai masa transisi. Artinya, selama dua tahun ini, lembaga independen yang dibentuk Dewan Pers menginventarisasi perusahaan pers untuk diverifikasi dan diratifikasi. Setelah tahun 2012, pengesahaan ratifikasi mulai diberlakukan. Sebelum dilakukan verifikasi, beberapa ketentuan harus dipenuhi oleh perusahaan pers, antara lain, telah dinyatakan sehat medianya.

Perusahaan atau media pers yang dinilai sehat adalah yang telah lolos standar kompetensi, yakni membangun pers profesional, tunduk dan taat kepada UU Pers dan KEJ. Persyaratan yang lebih ketat lagi adalah diharuskan memiliki modal awal minimal Rp 50 juta, serta mampu membiayai operasional perusahaan media pers minimal 6 (enam) bulan.

Memerhatikan kualitas media, terutama adalah kesejahteraan wartawan dan karyawan. Kalau seperti itu terjadi, maka organisasi perusahaan pers, seperti Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) dan organisasi wartawanlah yang harus berperan aktif. Harus proaktif menyambut Piagam Palembang ini.

Kita sepakat, SPS atau organisasi perusahaan pers harus bekerja maksimal untuk membantu perusahaan pers, terutama yang terbit mingguan, dua bulan, dan bulanan. Olehnya itu, pengurusnya harus kuat dan berwibawa. Sedangkan untuk organisasi wartawan, seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), juga harus siap mengurus dan membantu anggotanya, terutama agar mereka dapat lolos dalam Verifikasi dan Ratifikasi. Pengurusnya harus bersinergi dengan lembaga hukum terkait. Mampu melakukan negosiasi di berbagai instansi. Pengurus harus memiliki kepercayaan diri. Siap mengurus, dan bersedia meluangkan waktunya untuk anggota dan organisasinya.

Dibutuhkan lagi, pengurus yang sudah mapan perusahaan persnya. Minimal, berkomitmen untuk menegakkan citra dan wibawa wartawan anggota PWI Sulawesi Selatan. Hal ini penting, agar pelaksanaannya nanti, tidak terjadi justru pengurus yang diurus. Artinya, Piagam Palembang ini jangan sampai mematikan semangat idealisme kaum jurnalis. Pengurus organisasi SPS dan PWI haruslah yang memiliki integritas dan komitmen tinggi.

Mengurusi organisasi wartawan tidaklah semudah apa yang dibayangkan. Di tubuh organisasi PWI Cabang misalnya, melekat 4 (empat) wakil ketua, masing –masing Bidang Organisasi, Pendidikan, Pembelaan Wartawan, dan Bidang Kesejahteraaan. Semua bidang tersebut memerlukan “nakhoda” yang cerdas dan ulet. Kecerdasan dibutuhkan untuk mencari terobosan dan inovasi, serta kaya ide.

Bidang Organisasi

Bidang organisasi misalnya, bukan saja hanya mengurusi administrasi keanggotaan, tetapi lebih dari itu. Harus banyak melakukan pengembangan organisasi. Setiap saat melakukan sosialisasi dari berbagai aturan. Bagaimana misalnya, Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI, UU Pers, KEJ, dan pemahaman lainnya yang harus disebarkan ke seluruh anggota. Membuat dan menerbitkan buku putih dan database wartawan yang berisi dari dan untuk kalangan wartawan.

Database itu penting sekali, untuk mengetahui perkembangan terakhir teman-teman kita. Minimal setiap tiga bulan diperbarui. Tiga bulan dianggap waktu yang cukup untuk memantau aktivitas teman-teman. Apakah masih bertugas di suatu daerah atau sudah dimutasikan ke daerah lain. Bahkan, tidak menutup kemungkinan teman wartawan sudah berpindah media atau sudah tugas di luar negeri. Database ini sangat diharapkan, bukan saja dari kalangan wartawan, tetapi bahkan diharapkan oleh seluruh mitra kerja PWI, seperti; instansi pemerintahan, BUMN, TNI-Polri, organisasi profesi lainnya, DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Bidang Pendidikan

Demikian pula bidang pendidikan. Bidang inilah yang sangat menentukan berkualitas tidaknya anggota. Bidang pendidikan harus terlebih dahulu bekerja untuk penentuan jadi tidaknya seorang calon menjadi anggota PWI. Bidang pendidikan harus mengadakan pendidikan dan pendidikan terus menerus, guna menambah pengetahuan dan wawasan anggota. Pengurus Bidang Pendidikan bagi anggota PWI diperkenankan bekerja sama dengan pihak ketiga. Bisa dengan perguruan tinggi, instansi pemerintahan, TNI–Polri, BUMN, organisasi profesi dan lembaga lainnya.

Meningkatkan mutu sumber daya manusia, guna menjadikan profesional anggota PWI, diperlukan berbagai fasilitas tempat dan tenaga pengajar. Di Gedung Perkantoran PWI Sulawesi Selatan telah difasilitasi sebuah bangunan yang berfungsi untuk diklat. Di tempat inilah yang akan digunakan untuk Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI). SJI merupakan program kerja PWI Pusat yang dilaksanakan oleh seluruh PWI Cabang di Indonesia.

Bidang Pembelaan Wartawan

Membela wartawan tidaklah harus anggota sendiri, tetapi juga terbuka bagi wartawan yang di luar PWI, sepanjang wartawan yang bersangkuatan memintanya. Pembelaan wartawan bukan saja dibela dan diurus bilamana menghadapi masalah hukum, tetapi juga harus diperhatikan dan diikuti perkembangan anggota PWI di tempat mereka bekerja.

Termasuk harus diurus, apabila ada anggota PWI diperlakukan tidak adil oleh perusahaan pers di mana mereka bekerja. Minimal ada negosiasi. Pengurus diharapkan banyak membuka hubungan kerja dengan berbagai pihak terkait. Misalnya, dengan pakar hukum, lembaga bantuan hukum, penegak hukum dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah.

Bidang Kesejahteraan

Menjadi anggota PWI harus ada manfaatnya. Anggota harus mendapat perhatian untuk peningkatan kesejahteraan. Kesejahteraan di sini bukan hanya paket lebaran saja yang diterima sekali setahun. Namun yang lebih penting adalah, bagaimana keluarga mereka bisa merasakan sentuhan kepedulian pengurus PWI, terutama dalam hal fasilitas perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Pengurus dapat saja bekerja sama dengan berbagai pihak.

Di sini pun dibutuhkan figur pengurus yang sudah mapan kehidupan sehari–harinya. Menggerakkan semua fasilitas gedung PWI, termasuk mengoptimalkan peranan seksi usaha, koperasi, dan bidang lainnya yang bertujuan untuk menyejahterakan anggota dan membiayai jalannya roda organisasi.

Dari empat bidang inilah, anggota PWI menitip harapan kepada pengurus yang akan datang, untuk benar–benar siap mengurus. Teman–teman yang memimpin media cetak dan elektronik perlu didampingi dalam perjuangan mengoperasikan medianya. Terutama media cetak yang periode terbitnya masih seminggu sekali atau dua minggu, dan bahkan ada yang terbit bulanan. Kesulitan teman–teman media pers pasti makin bertambah, apabila persyaratan standar Kompetensi dari Dewan Pers sulit mereka penuhi.

Kini Piagam Palembang sudah berada di depan kita. Bahkan telah menantang dan mengagetkan media–media lokal di daerah. Media di daerah belum selesai bergelut dengan persaingan bisnis media yang semakin ketat. Lagi pula, belum terhitung besarnya biaya yang telah dikeluarkan untuk mengikuti kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi di era globalisasi saat ini. Dan sekarang, lagi-lagi media pers dituntut untuk menjawab tantangan Piagam Palembang. Selamat Berkonfercab! (*)

Sekolah Jurnalisme di Makassar Masih Angan-angan


MASIH ANGAN-ANGAN. Rencana Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) membuka Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) di Makassar, tampaknya masih sebatas angan-angan. (int)

Sabtu, 30 Oktober 2010

Konfercab PWI Sulsel Berakhir Pukul 03.30 Wita


KONFERCAB. Pengurus PWI Sulsel menggelar Konfercab, di Gedung PWI Sulsel, Jl AP Pettarani 31, Makassar, Sabtu, 30 Oktober 2010. (Foto: Tamsir)

Jumat, 29 Oktober 2010

Ketika Kita Harus Memilih

Ketika Kita Harus Memilih

Oleh Asnawin

Tuhan menciptakan segala sesuatunya di dunia ini berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada kehidupan, ada kematian. Ada amal, ada dosa. Dan seterusnya, dan seterusnya.

Dalam kehidupan beragama pun kita diberi pilihan-pilihan. Kita sebagai manusia ciptaan Tuhan dipersilakan memilih agama yang diyakini kebenarannya. Bahkan kita pun dipersilakan tidak beragama kalau tidak yakin dengan salah satu agama yang diturunkan melalui nabi dan rasul utusan Tuhan.

Dalam kehidupan bernegara kita juga harus memilih salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Begitu pun dengan pemilihan gubernur, pemilihan walikota, dan pemilihan bupati. Kita harus memilih, termasuk memilih untuk tidak memilih (Golput).

Dalam skop yang lebih kecil, kita juga kadang-kadang terpaksa harus memilih calon ketua organisasi. Ketika berhimpun dalam sebuah organisasi, mau tidak mau kita berhadapan dengan pilihan-pilihan. Masalahnya kemudian, bagaimana menentukan pilihan ketika dua orang yang akan maju sebagai calon ketua organisasi adalah orang-orang yang kita sayangi, yang begitu dekat dengan kita.

Memilih si A yang sudah seperti saudara, berarti kita akan merasa tidak enak dengan si B yang sudah seperti orangtua. Begitu pun sebaliknya. Menghindar untuk tidak memilih juga sulit kita lakukan, karena pasti akan banyak sorotan dari teman-teman, terutama sorotan bahwa kita adalah orang yang tidak punya warna, tidak mampu mengambil keputusan tegas, banci, dan sebagainya.

Maka ketika kita harus memilih, kita memang hendaknya memilih. Jangan tidak memilih. Kita memilih boleh berdasarkan kepentingan, boleh berdasarkan pertimbangan logis, juga boleh berdasarkan hati nurani. Terserah. Akan lebih baik lagi kalau kepentingan dan pertimbangan logis itu bertemu dengan hati nurani.

Makassar, 30 Oktober 2010

Kamis, 28 Oktober 2010

FPRM Dukung Zulkifli Pimpin PWI Sulsel

FPRM Dukung Zulkifli Pimpin PWI Sulsel


MENDUKUNG. Forum Pemimpin Redaksi Mingguan (FPRM) berkunjung ke redaksi FAJAR, Kamis, 28 Oktober. FPRM menyatakan dukungan terhadap Ketua PWI Sulsel, Zulkifli Gani Ottoh untuk memimpin kembali organisasi wartawan ini periode mendatang. (FOTO YUSRAN/FAJAR)

Harian Fajar, Makassar
Jumat, 29 Oktober 2010
http://metronews.fajar.co.id/read/108611/61/fprm-dukung-zulkifli-pimpin-pwi

MAKASSAR -- Forum Pemimpin Redaksi Mingguan (FPRM) menyatakan dukungannya terhadap Ketua PWI Sulsel, Zulkifli Gani Ottoh untuk memimpin kembali organisasi wartawan ini periode 2010-2015. Pernyataan dukungan kepada Zugito, sapaan akrab Zulkifli di kalangan PWI disampaikan FPRM saat berkunjung ke redaksi FAJAR, Kamis, 28 Oktober.

"Kami dari pemimpin redaksi koran dan majalah mingguan, akan tetap mendukung Pak Zugito untuk menjadi Ketua PWI Sulsel lima tahun ke depan. Dukungan ini kita berikan karena selama kepemimpinannya periode ini, dia mampu membawa citra positif pada media. Dia juga tidak membeda-bedakan koran harian dan mingguan," ujar Koordinator FPRM, Rifai Manangkasi.

Selain itu, Rifai menyebutkan bahwa prestasi PWI Sulsel selama kepemimpinan Zulkifli cukup dibanggakan. Salah satunya mampu membawa PWI Sulsel tampi sebagai juara pada Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas).

"Saya bisa katakan bahwa selama kepemimpinannya boleh dikatakan tidak ada celah. Yang terpenting lagi, Zulkifli siap tampil di bagian depan untuk memperjuangkan koran mingguan dan wartawan terkait standarisasi media," tambah Rifai.

Pemimpin Redaksi News Pratama, Muh Rum menambahkan, 20 pemimpin redaksi (pempred) koran dan majalah mingguan di Sulsel, dengan tegas menolak kader yang sudah berumur di atas 60 tahun untuk memimpin PWI periode 2010-2015.

"Jadi kami sangat menolak dengan keras kalau PWI ini dipimpin oleh orang yang sudah tua. Apa yang kita harapkan kalau yang pimpin PWI sudah berusia di atas 60 tahun," kata Rum.

Menurut Rum, tidak hanya lembaga tertentu yang membutuhkan generasi muda memimpin organisasi, tapi juga PWI sangat mengharapkan pemimpin yang masih muda dan memiliki pengaruh. "Selain masih muda, Pak Zulkifli juga memiliki pengaruh di Sulsel," tambahnya. (sah)

Zulkifli Diminta Kembali Pimpin PWI Sulsel




Zulkifli Diminta Kembali Pimpin PWI Sulsel

Harian Fajar, Makassar
Kamis, 28 Oktober 2010
http://metronews.fajar.co.id/read/108484/61/zulkifli-diminta-

MAKASSAR -- Menjelang Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sulsel pada 30 Oktober mendatang, Zulkifli Gani Ottoh kembali mendapat dukungan. Sejumlah pengurus teras PWI Sulsel berharap Zulkifli bersedia untuk menakhodai PWI hingga lima tahun ke depan.

Dua nama yang secara terbuka menegaskan harapannya agar Zulkifli bisa terpilih lagi adalah Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI Sulsel, Hasan Kuba, dan Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan PWI Sulsel, Andi Pasamangi. Dihubungi terpisah, Rabu, 27 Oktober, keduanya menegaskan dukungan kepada mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Makassar itu.

"Kita sudah melihat kinerjanya selama empat tahun dan anggaran dasar memungkinkan untuk menjabat dua periode. Itulah kenapa saya dan beberapa teman berharap Zulkifli bisa terpilih untuk lima tahun lagi. Kongres di Aceh memang menghasilkan keputusan bahwa masa kepengurusan kembali lima tahun," kata Hasan Kuba.

Hal sama disampaikan Andi Pasamangi. Pengurus PWI yang sudah menjabat posisi wakil ketua tiga periode ini mengatakan dukungannya bukan untuk mendapat posisi lagi. Bahkan ia sudah berjanji tidak akan duduk lagi sebagai pengurus.

"Pak Zulkifli memang sosok pimpinan yang bisa dipertahankan. Dia mengerti organisasi, punya komitmen dan mampu segalanya. Termasuk ia punya mobilitas, dan kapanpun siap mengikuti rapat PWI," jelas Pasamangi.

Bagaimana dengan Zulkifli sendiri? Dihubungi kemarin, Zulkifli mengatakan, sepulang dari Porwanas Palembang di mana PWI Sulsel keluar sebagai juara umum, dia belum mengambil keputusan. Namun belakangan, karena desakan beberapa pengurus dan anggota PWI, ia akhirnya memutuskan maju. Keinginannya ini juga sudah disampaikan kepada dua mantan Ketua PWI Sulsel, Alwi Hamu dan Syamsu Nur.

"Tiga bulan lalu saya katakan siap. Tapi satu hal yang pasti bahwa memimpin PWI ke depan ini sangat berat. Sebab sudah diberlakukan Piagam Palembang. Di situ jelas disebutkan bahwa wartawan harus lulus kompetensi. Jadi berat. Kita harapkan yang jadi pengurus siapapun itu, harus siap mengurus wartawan yang dikhawatirkan terlempar dari perusahaannya karena standar kompetensi tadi. Jadi pengurus bukan sebaliknya yang diurus. Jadi sangat berat," kata Zulkifli.

Terkait pelaksanaan Konfercabs, Zulkifli menjelaskan, panitia sudah menyebar undangan ke anggota PWI. Hanya saja ada sedikit perubahan jadwal pembukaan. Sebelumnya dijadwalkan pukul 09.00, Sabtu, 30 Oktober.

"Karena ada penyesuaian jadwal dengan gubernur, kita mundurkan menjadi pukul 10.00," kata dia. (amr)

Konfercab PWI Sulsel Dihadiri Margiono


H Mappiar HS



Konfercab PWI Sulsel Dihadiri Margiono
- Mappiar: Jadikan Fun Demokrasi


Harian Ujungpandang Ekspres, Makassar
Kamis, 28-10-2010
http://www.ujungpandangekspres.com/view.php?id=55294&jenis=Metro

MAKASSAR, UPEKS— Pemilihan Ketua PWI Cabang Sulawesi Selatan akan dilaksanakan Sabtu, 30 Oktober 2010.

Ketua PWI Sulsel periode 2006-2010, Zulkifli Gani Ottoh digadang-gadang sebagai calon terkuat yang kembali akan menduduki posisi Ketua Ketua PWI Sulsel periode 2010-2014.

Ketua Panitia Konferensi PWI Cabang Sulsel, H Mappiar HS menjelaskan, pemilihan Ketua PWI Sulsel akan dilakukan melalui Konferensi Cabang (Konfercab) PWI Sulsel yang rencananya dihadiri langsung Ketua PWI Pusat Margiono.

Sementara peserta merupakan anggota biasa sebagai peserta, anggota muda, dan anggota kehormatan sebagai peninjau.

Mappiar berharap, Konfercab PWI Sulsel menjadi ajang fun demokrasi atau demokrasi gembira. Melalui Konfercab PWI, diharapkan seluruh pengurus dan anggota PWI berdemokrasi dengan menyalurkan hak pilihnya untuk posisi Ketua PWI Sulsel hingga lima tahun mendatang.

Rencananya, kegiatan dibuka Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo yang sekaligus menjadi keynote speaker dengan tema Peranan Pers dalam Mendorong Pembangunan Sulsel. Pembicaraan lain, Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin dengan tema Makassar Menuju Kota Dunia.

“Konfercab rencananya akan diikuti 700 peserta terdiri dari anggota biasa, anggota muda, dan peninjau,” tandasnya. ()

Rabu, 27 Oktober 2010

Pendidikan dan Kesehatan Gratis di Sulsel

Pendidikan dan Kesehatan Gratis di Sulsel:

Daerah Minta Pemprov Menanggung 60 Persen




Pengantar :
Pemprov Sulsel bersama seluruh Pemkab dan Pemkot se-Sulsel telah menandatangani perjanjian tentang pelaksanaan program pendidikan dan kesehatan gratis di Sulawesi Selatan, pada Juni 2008. Untuk mengetahui bagaimana penerapannya di daerah, apa saja kendala yang dihadapi, dan bagaimana menyukseskan program tersebut, Pemprov Sulsel bekerja sama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulsel mengadakan Safari Jurnalistik dengan mengunjungi 14 kabupaten dan kota, 6-10 Oktober 2010. Berikut hasil kunjungan Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel yang ditulis Ketua Seksi Pendidikan PWI Sulsel, Asnawin.

Ketika dilepas secara resmi oleh Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di Baruga Sangiaseri Gubernuran Makassar, Senin, 4 Oktober 2010, masih banyak wartawan anggota ‘’kafilah’’ Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel yang belum paham tentang program pendidikan dan kesehatan gratis ini.

Sebaliknya, wartawan yang memiliki pengetahuan justru curiga atau menuding program tersebut tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan pengalaman beberapa wartawan, terutama yang anak-anaknya sekolah di SD dan atau SLTP, program pendidikan gratis tidaklah terlalu dirasakan, karena kenyataannya tetap banyak pungutan di sekolah.

Untuk berobat secara gratis pun, banyak wartawan yang merasa kesulitan atau mengalami beberapa hambatan, terutama panjangnya prosedur atau birokrasi yang harus dilewati, sehingga mereka malas memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan gratis dan lebih memilih berobat langsung ke rumah sakit atau ke dokter praktek.

Maka ‘’kepala’’ sebagian besar wartawan yang mengikuti Safari Jurnalistik ini penuh sesak dengan berbagai pertanyaan yang akan dilontarkan saat berdialog dengan Pemkab dan Pemkot, serta instansi terkait di daerah yang akan dikunjungi.

Tetapi Gubernur Syahrul Yasin Limpo mengingatkan bahwa Safari Jurnalistik ini bukan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan dan kesehatan gratis di daerah, melainkan untuk mengkristalisasi kedua program tersebut. Artinya, wartawan diminta membantu Pemprov Sulsel untuk menyamakan persepsi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat, tentang program pendidikan dan kesehatan gratis tersebut.

Daerah pertama yang kunjungi yaitu Kabupate Gowa yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar. Rombongan Safari Jurnalistik yang dipimpin langsung Ketua PWI Sulsel Zulkifli Gani Ottoh diterima oleh Sekretaris Kabupaten Gowa Drs H Muh Yusuf Sommeng MSi didampingi beberapa pejabat terkait, di Baruga Pattingalloang Kantor Bupati Gowa, pada Rabu pagi sekitar pukul 10.30 Wita, 6 Oktober 2010.

Ketua PWI Sulsel Zulkifli Gani Ottoh menjelaskan, Safari Jurnalistik yang merupakan program bersama Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulsel dengan Seksi Pendidikan PWI Sulsel, bertujuan memantau pelaksanaan program pendidikan gratis dan kesehatan gratis pada 16 kabupaten dan kota se-Sulsel.

Pada acara dialog, Sekkab Gowa Yusuf Sommeng menjelaskan bahwa program pendidikan gratis sudah dilaksanakan pada 2007 atau setahun sebelum program tersebut dicanangkan oleh Pemprov Sulsel pada tahun 2008.

Program pendidikan gratis dituangkan dalam Perda No. 4 Tahun 2007 tentang pendidikan gratis, sedangkan program kesehatan kesehatan gratis dituangkan dalam Peraturan Bupati No. 8 tentang kesehatan gratis.

‘’Di Gowa tidak ada pungutan untuk penerimaan siswa baru, mulai dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,’’ tandas Yusuf.

Dia juga mengungkapkan bahwa Pemkab Gowa bahkan telah membuat Perda No. 10 tahun 2009 tentang Wajib Belajar Anak Sekolah, yang antara lain berisi pemberian sanksi kepada orangtua atau wali murid yang tidak menyekolahkan anak-anak mereka.

‘’Sanksinya denda Rp 50 juta ditambah kurungan enam bulan,’’ papar Yusuf Sommeng, seraya menambahkan bahwa di Gowa malah dibentuk Satpol Pendidikan, yang antara lain bertujuan mengantar-jemput guru yang bertempat tinggal lebih dari tiga kilometer dari sekolahnya.

Dengan berbagai terobosan yang dilakukan dalam pelaksanaan program pendidikan gratis, Gowa akhirnya menyabet seluruh bentuk penghargaan tingkat nasional terkait program pendidikan gratis. Tak heran kalau kemudian banyak daerah lain yang dating khusus ke Gowa untuk melakukan studi banding tentang pelaksanaan program pendidikan gratis.

Dari Gowa, rombongan Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel yang berjumlah lebih dari 60 orang dengan menumpang tiga bus besar milik Pemprov Sulsel, melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Bantaeng dengan melewati dua daerah yakni Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto.

Rombongan yang tiba sekitar pukul 16.00 Wita diterima Pelaksana tugas Sekkab Bantaeng Drs H Zainuddin MSi yang didampingi Kadisdikpora Hj. Andi Sinasari, dr Dahria dari Dinas Kesehatan, serta beberapa pejabat lainnya, di Restoran Aroma Laut. Seperti di Gowa, dialog antara pemkab Bantaeng dengan wartawan didahului dengan pemaparan tentang program pendidikan dan kesehatan gratis, setelah itu dilanjutkan dengan dialog.

Pertama di Indonesia

Selanjutnya rombongan menuju Kabupaten Sinjai dengan melewati Kabupaten Bulukumba. Rombongan yang tiba di Sinjai sekitar pukul 20.00 Wita, diterima oleh Asisten II Drs H Mukhlis Isma MSi, didampingi beberapa pejabat terkait, di Rumah Makan Nikmat. Dialog berlangsung dalam suasana santai.

Pemkab Sinjai mengklaim bahwa mereka adalah kabupaten pertama di Indonesia yang melaksanakan program pendidikan dan kesehatan gratis, yakni sejak tahun 2004. Aturan mengenai pelaksanaan program pendidikan gratis dituangkan dalam Perda No. 6 Tahun.

Berbeda dengan daerah lain, pelaksanaan kesehatan gratis di Sinjai dilaksanakan bekerja sama dengan PT. Askes, dengan premi Rp 10.000 per Kepala Keluarga dan berlaku untuk semua warga Sinjai, baik warga kurang mampu maupun pegawai negeri sipil, pejabat, dan pengusaha.

Menyinggung santernya pemberitaan mengenai penolakan Pemkab Sinjai atas dana program pendidikan dan kesehatan gratis dari Pemprov Sulsel, Asisten II Sekda Sinjai Mukhlis Isma mengatakan, pihaknya bukan menolak, melainkan meminta penyesuaian untuk penggunaannya, karena aturan mengenai kedua program tersebut sudah terlebih dahulu ada di Sinjai sebelum diprogramkan oleh Pemprov Sulsel.

‘’Kami takut terjadi tumpang-tindih. Kalau boleh kami meminta dananya digelontorkan saja ke Sinjai tanpa embel-embel program pendidikan dan kesehatan gratis agar kami dapat menggunakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan, sehingga mudah mempertanggung-jawabkannya,’’ papar Mukhlis.

Setelah berdialog dengan Pemkab Sinjai, rombongan Safari Jurnalistik melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Bone yang berbatasan langsung dengan Sinjai. Rombongan tiba di Bone, Kamis dini hari, 7 Oktober 2010, sekitar pukul 00.30 Wita.

Dialog dengan Pemkab Bone baru dilangsungkan sekitar pukul 10.00, di Ruang Rapat Bupati Bone. Rombongan Safari Jurnalistik diterime oleh Wakil Bupati Bone Said Pabokori.

Wabup Bone mengemukakan bahwa program pendidikan dan kesehatan gratis telah dilaksanakan sejak Januari 2008, atau enam bulan sebelum dicanangkan oleh Pemprov Sulsel. Dana yang dibutuhkan jauh lebih besar dibandingkan daerah lain di Sulsel, karena penduduk Bone berkisar 700.000 orang yang tersebar pada 27 kecamatan, 333 desa, serta 39 kelurahan.

Yang menarik di Bone adalah adanya program Sekolah Satu Atap (SD dan SMP) atas bantuan dan kerjasama dari Pemerintah Australia. Selain itu, di Bone juga disebut kelas akselerasi atau kelas percepatan, yaitu kelas yang terdiri atas siswa cerdas dengan IQ di atas rata-rata dengan lama belajar hanya dua tahun, baik untuk tingkat SMP maupun SMA.

Dari Bone, rombongan Safari Jurnalistik melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Wajo dan tiba sekitar pukul 15.00 Wita. Rombongan terlebih dahulu dijamu di sebuah rumah makan sebelum dilakukan dialog di Ruang Pola Kantor Bupati Wajo.

Seperti di Bone, Pemkab Wajo juga membuka kelas akselerasi, tetapi Wajo juga mamadukannya dengan membuka kelas bilingual (kelas dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di kelas).

‘’Program Prima Pendidikan ini merupakan hasil kerjasama dengan JICA (Japan International Cooperation Agency),’’ kata Sekkab Wajo Nasir Taufik yang didampingi Kadis Pendidikan Bustamin Betta, Kadis Kesehatan dr Abdul Azis, Direktur RSUD Lamaddukelleng Wajo dr H Baso Rahmanuddin, serta Ketua PWI Perwakilan Wajo Muhammad Baru.

Setelah berdialog dengan Pemkab Wajo, rombongan Safari Jurnalistik melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Luwu. Rombongan tiba sekitar pukul 21.00 Wita dan disambut langsung Bupati Luwu Andi Mudzakkar.

Bupati Luwu mengatakan, selain pendidikan gratis, pihaknya juga memberikan beasiswa kepada 800 guru yang belum sarjana untuk melanjutkan pendidikan. Sementara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Pemkab Luwu akan membangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) satu buah pada setiap kecamatan (Luwu terdiri atas 21 kecamatan).

Di bidang kesehatan, Pemkab Luwu akan berupaya meningkatkan status Puskesmas biasa menjadi Puskesmas plus (ada fasilitas rawat inap) dari 21 Puskesmas yang tersebar pada 21 kecamatan.

Dialog diakhiri dengan foto bersama wartawan dengan Bupati Luwu. Setelah itu,
rombongan berangkat ke Kota Palopo dan bermalam di kota tersebut. Keesokan harinya, Jumat, 8 Oktober 2010, barulah dilangsungkan pertemuan dan dialog dengan Pemkab setempat.

Pertemuan dilangsungkan di Ruang Rapat Walikota Parepare yang dipimpin Sekretaris Kota HM Jaya didampingi Ketua PWI Sulsel, Zulkifli Gani Ottoh.

‘’Jauh sebelum program pendidikan gratis diluncurkan Pemprov Sulsel, kami di Palopo sudah terlebih dahulu melaksanakannya, bahkan ini menjadi grand strategi Pemkot Palopo,’’ kata HM Jaya, seraya menambahkan bahwa Palopo bertekad menjadi kota pendidikan.

Kadis Pendidikan Palopo dr Andi Thamrin mengatakan, penduduk Palopo secara keseluruhan berjumlah 63.000 orang. Dana Jamkesda yang mereka kelola Rp 1.566.528.000, terdiri atas Rp 626.611.200 dari APBD Tk. I Sulsel dan Rp 939.916.800 dari APBD Tk II Palopo.

‘’Di Palopo ada 10 Puskesmas. Data terakhir, sudah tercatat sebanyak 79.518 kunjungan,’’ sebut Andi Thamrin.

Sekretaris Dinas Pendidikan Palopo Muhammad Yamin mengatakan di Palopo terdapat beberapa perguruan tinggi dan ratusan sekolah. Jumlah mahasiswa berkisar 30 orang, sedangkan pelajar juga puluhan ribu, termasuk sekitar 27.000 murid SD.

Bupati pun Digratiskan

Dari Palopo, rombongan Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Tana Toraja.

Di Makale Tana Toraja, rombongan makan malam dan berdialog dengan pemerintah setempat di rumah jabatan bupati. Dialog yang dihadiri beberapa pejabat dibuka oleh Sekkab Tana Toraja Enos Karoma, selanjutnya dipandu oleh Ketua PWI Sulsel.

Kadis Kesehatan Tana Toraja dr Zadrak Tombeg Sp.A, mengatakan pihaknya telah memerintahkan agar setiap ada pasien yang datang berobat harus segera dilayani, meskipun pasien tersebut tidak membawa identitas.

‘’Saya tidak peduli ada KTP atau tidak, kalau ada pasien yang datang berobat layani dulu, KTP belakangan. Semuanya gratis, bahkan bupati pun digratiskan kalau berobat dan mau tidur di kelas tiga,’’ katanya.

Plt Kadis Pendidikan Tana Toraja Yohanis Titting SPd MMin, mengungkapkan bahwa untuk melayani pendidikan gratis di daerah pelosok, pihaknya telah membangun Sekolah Satu Atap SD dan SMP di daerah terpencil.

‘’Mudah-mudahan tahun depan bisa ditingkatkan menjadi satu atap SD, SMP, dan SMA,’’ kata Yohanis.

Usai pertemuan dan dialog dengan Pemkab Tana Toraja, rombongan Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel langsung menuju ke Rantepao Toraja Utara untuk berdialog dengan pemerintah setempat.

Dialog dilangsungkan di penginapan dan restoran Toraja Lodge mulai pukul 22.00 Wita sampai pukul 23.30 Wita yang dipimpin Sekkab Toraja Utara Lewaran Rantelabi, didampingi Kadis Pendidikan Gagah Sumule, Kadis Kesehatan dr Henderik Kala' Timang, serta dua Asisten Sekda.

‘’Program pendidikan dan kesehatan gratis pada tahun 2009, Toraja Utara masih berada di bawah koordinasi Tana Toraja. Barulah pada tahun 2010 ini kami melaksanakannya secara mandiri,’’ ungkap Lewaran.

Dia menambahkan, saat ini pihaknya belum bisa mengukur kinerja SKPD, termasuk program pendidikan dan kesehatan gratis, tetapi Pemkab Toraja Utara berupaya membuat evaluasi kinerja pada akhir 2010.

Kadis Kesehatan Henderik Kala’ Timang mengatakan Toraja Utara kini memiliki 22 Puskesmas, 24 Puskesmas Pembantu (Pustu), serta 34 Pusat Kesehatan Desa (Puskesdes).
‘’Saat ini sedang dibangun 12 Puskesdes tambahan,’’ ungkapnya.

Jumat malam, 8 Oktober 2010, rombongan Safari Jurnalistik menginap di penginapan dan restoran Toraja Lodge. Keesokan harinya, perjalanan dilanjutkan ke Kabupaten Enrekang. Rombongan diterima oleh Sekretaris Kabupaten Enrekang M Amiruddin bersama beberapa pejabat terkait dan dialog dilangsungkan di Ruang Pola Kantor Bupati Enrekang.

Dalam dialog tersebut, Amiruddin mengatakan bahwa Pemkab Enrekang sudah melaksanakan program pendidikan dan kesehatan gratis beberapa tahun (2004) sebelum dicanangkan oleh Pemprov Sulsel. Untuk pendidikan gratis, Pemkab Enrekang bukan hanya menggratiskan pendidikan pada jenjang SD dan SLTP, melainkan juga jenjang SLTA.

Di bidang kesehatan, Pemkab Enrekang juga membuat program pelayanan gratis kepada masyarakatnya, mulai lahir sampai meninggal dunia. Sejak adanya program tersebut, maka jumlah warga Enrekang yang dilaporkan meninggal dunia jauh lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Kadis Kesehatan Enrekang Arfah Rauf mengatakan, di Enrekang juga ada desa percontohan kawasan bebas asap rokok, yaitu Desa Bone-bone, Kecamatan Anggeraja.

Di bidang pendidikan, timpal Kadis Pendidikan Arfah Rauf, bukan hanya pendidikan dasar yang digratiskan, Pemkab Enrekang juga memberikan bantuan beasiswa kepada guru-guru yang ingin melanjutkan kuliah ke jenjang sarjana. Selain itu, pemerintah setempat juga membuat program buku bersubsidi untuk memudahkan para pelajar memiliki buku-buku paket mata pelajaran.

Namun sehubungan dengan program pendidikan dan gratis yang dicanangkan oleh Pemprov sulsel sejak 2008, Pemkab Enrekang berharap pembagian atau struktur anggarannya ditinjau ulang. Kalau selama ini pembagian dananya 40% dari APBD I Sulsel dan 60% disiapkan oleh APBD II Enrekang, pihaknya berharap dibalik menjadi 60:40 atau 50:50.

‘’Kami menyambut baik program pendidikan dan kesehatan gratis ini, tetapi perlu ada penyempurnaan, terutama dalam perhitungan biaya, sehingga program ini dapat berjalan sebagaimana mestinya,’’ tutur Amiruddin.

Seusai berdialog dengan Pemkab Enrekang, rombongan Safari Jurnalistik PWI-Pemprov Sulsel melanjutkan perjalanan ke Kota Parepare, tetapi di kota tersebut rombongan hanya mandi sore dan ganti baju. Seusai salat magrib, rombongan berangkat ke Pinrang untuk berdialog dengan pemerintah setempat.

Rombongan diterima di Ruang Pola Kantor Bupati Pinrang oleh Sekretaris Kabupaten Drs H Syarifuddin Side SH MH MSi bersama beberapa pejabat terkait. Acara didahului makan malam, sebelum pemaparan program dan realisasi pelaksanaan pendidikan dan kesehatan gratis di Pinrang.

Kadis Kesehatan Pinrang dr H Rusman Achmad MKes mengatakan, semua penduduk Pinrang bebas berobat di Puskesmas atau di kelas tiga rumah sakit umum jika memiliki Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pinrang.

‘’Tetapi kalau KTP-nya baru berusia dua hari, kami telusuri dulu. Jangan sampai orangnya dari provinsi lain yang hanya datang ke Pinrang untuk menikmati pelayan kesehatan gratis, misalnya harus dioperasi, lalu setelah itu pulang lagi ke kampungnya,’’ ungkap Rusman.

Dia berharap tahun anggaran 2011 pembagian biaya kesehatan gratis dibalik menjadi 60% ditanggung oleh Pemprov Sulsel dan 40% ditanggung oleh Pemda Tk. II. Selain itu, ia mengusulkan agar Pemprov Sulsel membuat Perda khusus yang berlaku secara umum untuk semua RSUD se-Sulsel, terutama untuk pelayanan kesehatan dasar yang ditanggung oleh program kesehatan gratis.

Direktur RSUD Lasinrang Pinrang, drg St Hasnah, mengatakan hasil sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Pinrang tercatat sebanyak 345.911 jiwa. Dari jumlah tersebut, 240.550 jiwa terdaftar sebagai peserta Jamkesda, tetapibaru 112.000 lebih yang punya kartu.

Di Pinrang, katanya, terdapat 15 Puskesmas yang tersebar pada 12 kecamatan. Sampai dengan Juni 2010, sudah tercatat sebanyak 26.616 rawat jalan, 271 rawat inap, dan 214 persalinan.

‘’Estimasi biaya pengobatan gratis pada 2010 ini yaitu Rp 9,6 miliar,’’ sebut Hasnah.
Kadisdikpora Pinrang Andi Mappanyukki mengatakan, program pendidikan gratis di Pinrang memang hanya untuk siswa SD dan SMP, tetapi pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk siswa SMA.

‘’Kami tidak memakai istilah pendidikan gratis, tetapi ada anggaran khusus dari Pemda,’’ ungkapnya.

Sekkab Pinrang Syarifuddin Side mengatakan realisasi program pendidikan dan kesehatan gratis di Pinrang di atas 100% persen, sehingga pemerintah setempat terpaksa menutupi kekurangan dananya melalui APBD perubahan pada tahun berjalan.

Tahun 2011, katanya, pihaknya akan bekerjasama dengan PT. Askes untuk program kesehatan gratis, sehingga Dinas Kesehatan bisa berkonsentrasi pada pelayanan kesehatan, sedangkan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawabannya diserahkan kepada PT. Askes.

Keesokan harinya atau Ahad, 10 Oktober 2010, tepat pukul 08.30 Wita, rombongan Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel berdialog dengan Pemkot Parepare di rumah jabatan Walikota Parepare, dipimpin Sekretaris Kota Hatta Buroncong.

Yang menarik di Parepare adalah pemerintah setempat membantu pakaian seragam sekolah, pakaian olahraga, dan sepatu kepada siswa dari keluarga kurang mampu.

Kadis Pendidikan Parepare, Mustafa Mappangara, juga meminta agar Peraturan Gubernur Sulsel tentang program pendidikan gratis ditinjau ulang, karena program tersebut banyak yang tidak tepat sasaran dan tidak jelas tujuan yang ingin dicapai.

Program pendidikan gratis juga diharapkan diimbangi dengan peningkatan mutu, terutama mutu proses belajar mengajar agar output atau luaran pendidikan formal benar-benar berkualitas.

‘’Untuk apa pendidikan gratis kalau outputnya tidak memuaskan dan anak-anak tidak lulus ujian nasional,’’ tutur Mustafa.

Mengenai pelayanan kesehatan gratis, Kadis Kesehatan Parepare dr Jamaluddin Sahil mengatakan, pihaknya telah memberikan instruksi agar mengutamakan pelayanan disbanding mempersoalkan karetu identitas.

‘’Kalau ada pasien yang datang berobat, layani dulu, kartu identitas belakangan. Kalau mereka tidak membawa kartu identitas, kita beri waktu dua kali 24 jam untuk mengurus dan menunjukkannya. Kalau mereka tidak mampu menunjukkan identitasnya sebagai penduduk Parepare, maka mereka akan dikenakan biaya sesuai aturan yang berlaku,’’ tutur Jamaluddin.

Seusai berdialog dengan Pemkot Parepare, rombongan Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Pangkep. Rombongan diterima Wakil Bupati Pangkep Drs Abdul Rahman Assegaf bersama beberapa pejabat terkait di ruang pertemuan objek wisata Dunia Fantasi, pada Ahad, 10 Oktober 2010, sekitar pukul 13.00 Wita.

‘’Tantangan kita dewasa ini adalah tantangan sosial, karena sudah terjadi euphoria gratis, tidak ada lagi yang mau dibayar oleh masyarakat. Maka tugas terberat kita sekarang adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tidak semua (pendidikan dan kesehatan) gratis dan juga tetap dibolehkan menyumbang atau berpartisipasi,’’ tutur Abdul Rahman Assegaf.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Bupati Maros Drs HA Harmil Matotorang MM saat menerima rombongan Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel, di ruang rapat Bupati Maros, Ahad, 10 Oktober 2010 sekitar pukul 17.00 Wita.

‘’Masyarakat menganggap seluruh pembiayaan sudah digratiskan, padahal tetap dibutuhkan partisipasi masyarakat,’’ kata Harmil.

Selain itu, Pemkab Maros juga meminta agar pembiayaan program pendidikan dan kesehatan gratis dibalik menjadi 60% ditanggung oleh Pemprov Sulsel dan 40% ditanggung oleh pemerintah kabupaten/kota.***

Keterangan: Reportase ini dimuat di halaman 4-5 Tabloid ''Koran PWI'', edisi 15-30 Oktober 2010. Tabloid ''Koran PWI'' diterbitkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PW) Cabang Sulawesi Selatan.

Minggu, 24 Oktober 2010

Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Setelah itu, gerakan perlawanan terus mengkristal. Akhirnya, sekitar 100 orang yang terdiri dari jurnalis dan kolumnis berkumpul di Sirnagalih, Bogor, 7 Agustus 1994. Pada hari itulah mereka menandatangani Deklarasi Sirnagalih. Inti deklarasi ini adalah menuntut dipenuhinya hak publik atas informasi, menentang pengekangan pers, menolak wadah tunggal untuk jurnalis, serta mengumumkan berdirinya AJI. (int)

Zulkifli Kembali Dicalonkan Jadi Ketua PWI Sulsel

Zulkifli Kembali Dicalonkan Jadi Ketua PWI Sulsel

Harian Fajar, Makassar
Minggu, 24 Oktober 2010
http://lokalnews.fajar.co.id/read/108104/34/zulkifli-kembali-dicalonkan-jadi-ketua-pwi-sulsel



SILATURRAHIM. Ketua PWI Sulsel, H Zulkfili Gani Ottoh saat melakukan pertemuan silaturahmi dengan para anggota PWI se-Ajatappareng di Cafe Carlos, Parepare, Sabtu, 23 Oktober 2010. (foto: nasri abu/fajar)


PAREPARE -- Para anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) se-Ajattapareng mengharapkan agar Zukifli Gani Ottoh memimpin kembali PWI Cabang Sulsel. Harapan ini muncul dalam acara silaturahmi yang digelar Ketua PWI Cabang Sulsel, Zulkifli Gani Ottoh, dengan ratusan pengurus PWI se-Ajatappareng, di Cafe Carlos, Parepare, Sabtu, 23 Oktober 2010.

Salah satunya desakan dari Pemimpin Redaksi Denamis (PWI Parepare), Rahman Patajenggi. Tiga pengurus PWI lainnya yakni Ruslan Hanafi (PWI Sidrap), Ilwan Sugianto dan Kasman dari PWI Pinrang, juga mengharapkan Zulkifli Gani Ottoh tetap bersedia dicalonkan dalam konferensi PWI Sulsel, 30 Oktober mendatang.

"Orang lain baru berpikir, Kak Zugito (Zulkifli Gani Ottoh, red) sudah berbuat, orang lain baru berjanji, Kak Zugito sudah kerjakan, dan Kak Zugito loyal kepada organisasi, solider sesama jurnalis, untuk itu ..... Teruskan Kak Zugito", katanya.

Direktur SKM Lacak, yang kini menjadi Anggota DPRD Sidrap, Dais Labanci melihat selama kepemimpinan Zulkifli, periode 2006-2010, profesionalisme wartawan khususnya anggota PWI semakin meningkat.

''Untuk itu kami mengharapkan Pak Zulkifli bersedia untuk dipilih kembali,'' ajak Dais Labanci.

Atas desakan insan pers se-Ajatappareng seperti itu , Zulkifli bersedia untuk melanjutkan kepemimpinannya di PWI Sulsel. Zulkifli menyatakan, sekembalinya dari Palembang, dia makin tertantang dengan beratnya tantangan yang akan dihadapi PWI ke depan.

"Demi kesejahteraan wartawan, dan komitmen melanjutkan Piagam Palembang, dan semua harapan teman-teman dari PWI, Insya Allah menjadi program utama saya bila masih mendapat restu Allah SWT," janji Zulkifli. (nas)

Sabtu, 23 Oktober 2010

PWI Kembali Berikan Anugerah Adinegoro

PWI Kembali Berikan Anugerah Adinegoro

Kamis, 21 Oktober 2010
http://www.metrotvnews.com/metromain/news/2010/10/21/32054/PWI-Kembali

Metrotvnews.com, Jakarta: Persatuan Wartawan Indonesia kembali akan memberikan Anugrah Adinegoro sebagai apresiasi tinggi terhadap karya jurnalistik di Indonesia sepanjang 2011.

Anugerah akan diberikan kepada karya jurnalistik terpilih yang meliputi karya tulis, foto jurnalistik, tajuk rencana/opini, karikatur opini, karya jurnalistik radio dan televisi, demikian siaran pers Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang diterima, di Jakarta, Kamis (21/10).

Penghargaan khusus juga akan diberikan berupa Jurnalistik Inovasi masing-masing untuk kategori karya infotainment dan jurnalistik berinternet.

Pengumuman pemenang dan penghargaan akan diserahkan pada puncak Hari Pers Nasional (HPN) pada 9 Februari 2011 di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Panitia pelaksana mengundang seluruh wartawan Indonesia yang aktif berpartisipasi dalam apresiasi atas karyanya dengan cara mengirimkan karya unggulan sesuai kriteria.

Karya jurnalistik yang akan dinilai meliputi jurnalistik tulis berupa laporan berkedalaman untuk media cetak, karya jurnalistik foto berita, karya jurnalistik radio, karya jurnalistik televisi, karya karikatur opini, serta karya tajuk rencana/opini untuk semua jenis media.

Untuk penghargaan khusus jurnalisme inovasi meliputi karya juranlistik infotainment dam karya jurnalistik berinternet (cyber journalism).

Seluruh harus karya memenuhi kriteria seperti mengandung bobot materi berkedalaman dan komprehensif, mengandung kelengkapan data, fakta, dan kekuatan argumentasi.

Teknik penyajian sistematika dan komposisi penulisan yang runut dan mengalir, sesuai dengan etika jurnalistik.

Selain itu juga menggunakan bahasa Indonesia jurnalistik yang baik dan benar dengan kejelasan ungkapan kata meliputi tata bahasa sesuai EYD, diksi yang tepat, serta rasa dan logika bahasa yang menarik.(Ant/RIZ)

SBY Minta Menteri Rangkul Pers

SBY Minta Menteri Rangkul Pers
- Jangan Terjebak kepada Politik Pencitraan


Sabtu, 23 Oktober 2010 , 04:58:00
http://www.jpnn.com/read/2010/10/23/75222/SBY-Minta-Menteri

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menganggap, penilaian miring banyak pihak terhadap kinerja pemerintahan saat ini lebih disebabkan capaian keberhasilan yang tidak terkomunikasikan dengan baik. Ke depan, presiden meminta para menteri tidak pelit bicara kepada pers.

Itu disampaikan Presiden SBY ketika menerima kehadiran pengurus baru Dewan Pers di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin (22/10). Anggota Dewan Pers yang hadir, antara lain, Bagir Manan (ketua), Bambang Harimurti, Margiono, dan Uni Lubis. "Diharapkan, menteri tidak pelit terhadap pers. Menteri diminta terbuka. Presiden memohon perhatian menteri untuk bisa mengimbangi berita yang kurang tepat," kata Bagir kemarin.

Menanggapi permintaan presiden tersebut, Dewan Pers berencana menyediakan forum bagi menteri-menteri untuk menjelaskan program mereka. "Harapannya, menteri bisa menjelaskan capaiannya dan berdialog secara terbuka," ujar Bagir yang pernah menjadi ketua Mahkamah Agung (MA) itu.

Di tempat terpisah, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengakui, kelemahan pemerintah saat ini adalah kurangnya komunikasi politik yang mampu menjembatani pemaparan capaian dan keberhasilan pemerintah kepada masyarakat. "Padahal, di mana-mana PR (public relation, Red) itu sangat menentukan," kata Anas setelah menghadiri diskusi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Namun, dia menambahkan, lemahnya komunikasi ke publik tersebut bukan spesifik kementerian tertentu. Misalnya, Kementerian Komunikasi dan Informasi saja.

Menurut Anas, semua kementerian memiliki kewajiban yang sama untuk mengefektifkan komunikasi ke publik atas capaian dan keberhasilan yang telah diraih. "Kalau itu tidak dilakukan, akan digulung informasi lain yang belum tentu benar," imbuhnya.

Terkait dengan kemungkinan reshuffle, Anas menyatakan, semua bergantung kepada hasil evaluasi yang dilakukan sepenuhnya oleh presiden. "Yang betul-betul tidak cakap lebih baik memang tinggal kelas (di-reshuffle, Red) saja, tidak usah dipaksakan naik ke kelas dua," tandasnya.

Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanudin Muhtadi mengingatkan, dorongan untuk lebih meningkatkan komunikasi ke publik tersebut jangan sampai menjebak menteri kepada pencitraan politik semata. Apalagi, pencitraan yang tidak berdasar capaian konkret.

Menurut dia, model komunikasi politik semacam itu justru hanya akan makin memperparah ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. "Hati-hati, pencitraan yang gagal memunculkan trust itu sangat berbahaya," ingat Burhan.

Dia mencontohkan sejumlah komunikasi politik Presiden SBY belakangan yang ternyata tidak efektif. Bahkan, itu justru kontraproduktif dan makin memperlemah citranya sendiri. "SBY dianggap lebih banyak berpuisi daripada berprosa," pungkas Burhan. (sof/dyn/c3/agm)

SBY Berpesan Jangan Mundur dari Kebebasan Pers

SBY Berpesan Jangan Mundur dari Kebebasan Pers

www.detik.com
Jumat, 22/10/2010 13:05 WIB
http://www.detiknews.com/read/2010/10/22/130500/1472210/10/bertemu

Luhur Hertanto - detikNews

Jakarta - Pengurus Dewan Pers periode 2010-2013 menemui Presiden SBY di Kantor Presiden. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 30 menit tersebut, Presiden SBY meminta agar pers tidak mundur dalam menyampaikan informasi.

"Tadi Presiden SBY menyampaikan komitmennya bahwa Indonesia tidak perlu mundur dari kebebasan pers," ujar Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (22/10/2010).

Pertemuan dimulai sejak pukul 11.00 WIB dan berakhir pada pukul 11.30 WIB. Bagir Manan tampak didampingi seluruh pengurus Dewan Pers yang baru antara lain, Uni Lubis, Bambang Harymurti dan Bekti Nugroho.

Pertemuan ini juga sebagai ajang perkenalan pengurus baru Dewan Pers di bawah kepimpinan Bagir Manan. SBY didampingi Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi, Menkominfo Tifatul Sembiring, dan Seskab Dipo Alam.

Kepada wartawan, Bagir juga menjelaskan perihal hasil pertemuannya dengan Menkum HAM Patrialis Akbar, terkait pelarangan tayangan program investigasi Sigi episode 'Bisnis Seks di Balik Jeruji Penjara' pada 13 Oktober. Bagir menyatakan, Patrialis tidak pernah memerintahkan agar tayangan tersebut dilarang untuk ditampilkan.

"Dalam pertemuan tadi Menkum menegaskan, sama sekali tidak pernah memberikan perintah atau arahan atau petunjuk agar tayangan Sigi mengenai 'Bisnis Seks di Penjara' tidak ditayangkan," terang mantan Ketua MA ini.

Bagir menambahkan, Patrialis sama sekali tidak keberatan dengan tayangan tersebut. Sehingga semuanya dikembalikan kepada SCTV apakah mau menayangkan atau tidak program tersebut.

"Dewan Pers menyerahkan kepada SCTV, apakah mau menayangkan tayangan itu atau tidak," ujar Bagir.
(ddt/nrl)

Dewan Pers Periksa Oknum Pengintervensi 'Bisnis Seks' Batal Tayang

Dewan Pers Periksa Oknum Pengintervensi 'Bisnis Seks' Batal Tayang

Jumat, 22/10/2010 10:55 WIB
http://www.detiknews.com/read/2010/10/22/105531/1472118/10/dewan

Fajar Pratama - detikNews

Jakarta - Pemimpin Redaksi SCTV Don Bosco Salamun mengakui adanya oknum Kemenkum HAM yang mengintervensi sehingga program investigasi Sigi bertajuk 'Bisnis Seks di Balik Jeruji Penjara' di Surya Citra Televisi (SCTV) batal tayang. Dewan Pers akan memeriksa oknum tersebut.

"Mengenai adanya oknum yang diduga melakukan intervensi, akan kita periksa lebih lanjut," ujar Ketua Dewan Pers Bagir Manan.

Bagir mengatakan itu usai bertemu Menkum HAM Patrialis Akbar di kantor Dewan Pers, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (22/10/2010).

Menurut mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) itu, Dewan Pers menargetkan waktu 3 minggu untuk meneliti masalah itu. Dewan Pers juga akan mengedepankan azas praduga tidak bersalah.

"Seorang hakim itu terikat pada prinsip azas praduga tidak bersalah. Bagaimana hukumannya tergantung nanti buktinya. Jangan tanya sekarang, 3 minggu lagi," kata Bagir.

Dewan Pers menyerahkan sepenuhnya penayangan 'Bisnis Seks di Balik Jeruji Penjara' yang seharusnya tayang 13 Oktober itu kepada SCTV. Yang penting, pers tidak boleh ditekan oleh pihak mana pun.

"Karena ini eksensi dari kemerdekaan pers, jadi tidak boleh misalnya satu menteri melakukan intervensi," tegas Bagir.

Don Bosco sebelumnya mengungkapkan pembatalan tayangan Sigi edisi 'Bisnis Seks di Penjara' karena ada intervensi. Secara terbuka disebutkan intervensi itu dari Kemenkum HAM.

"Kita dimintai gambar sebelum tayang, itu kan wujud intervensi. Mereka juga berkali-kali menelepon kru saya sebelum penayangan," ujar Don Bosco di kantor Dewan Pers, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (21/10) kemarin. Dewan Pers lalu menindaklanjuti dan meminta keterangan Patrialias Akbar.

Menkum HAM Patrialis Akbar dalam pertemuan itu juga sudah memberikan klarifikasi terkait batalnya penayangan program Sigi di SCTV. Patrialis menegaskan tidak pernah melarang tayangan itu.

"Tidak ada (intervensi). Saya sudah klarifikasi sepenuhnya dan kebijakan sepenuhnya diserahkan kepada SCTV. Tidak ada hak kita untuk melarang," kata Patrialis.

(nik/nrl)

Jumat, 22 Oktober 2010

SBY dan PWI Sulsel

SBY dan PWI Sulsel

Oleh Asnawin

Mungkin terlalu dipaksakan untuk membandingkan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sulawesi Selatan, tetapi apa boleh buat, SBY dan PWI Sulsel memang kadang-kadang mendapat sorotan dan perlakuan yang sama dari berbagai pihak.

Banyak sekali kebijakan, ucapan, dan tindakan SBY yang mendapat sorotan dan kritikan. Tak jarang malah SBY dipersalahkan. Ketika meneteskan air mata haru pun, SBY dikritik. Seolah-olah tidak ada yang benar yang dilakukan oleh Presiden SBY. Bahwa SBY memiliki kekurangan, itu pasti, tetapi kita juga tidak boleh menutup mata atas berbagai prestasi yang dicapai pemerintahan SBY-Boediono.

Begitu pun dengan PWI Sulsel. Banyak kegiatan organisasi wartawan tertua dan terbesar (minimal dari segi jumlah anggota) di Sulsel ini yang mendapat sorotan dan kritikan. Baik dari luar, maupun dari internal anggota organisasi. Tidak sedikit pula wartawan yang tadinya berhimpun di PWI Sulsel akhirnya keluar dan bergabung di organisasi kewartawanan lain.

Ketika PWI Sulsel mengadakan kegiatan dengan bekerja-sama pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten, sorotan dan kritikan pun datang dari berbagai pihak, baik dari kalangan wartawan maupun masyarakat umum.

Sebagai anak bangsa, saya berupaya berpikir positif terhadap pemerintah, termasuk kepada duet pemerintahan SBY-Boediono, tetapi tetap kritis secara konstrustif, artinya kalau mengeritik maka saya memiliki data dan argumentasi yang kuat, serta selalu berupaya menawarkan solusi.

Begitu pun sebagai salah seorang pengurus PWI Sulsel, saya juga selalu berupaya melakukan perbaikan internal, serta terbuka atas berbagai masukan dan kritikan dari berbagai pihak. Saya sangat berterima-kasih atas berbagai sorotan dan kritikan dari berbagai pihak kepada PWI Sulsel.

Sekadar diketahui, PWI Sulsel memiliki anggota kurang lebih 700 orang. Mereka bekerja di berbagai media cetak dan elektronik. Untuk pembinaan anggota yang tersebar pada berbagai kabupaten dan kota se-Sulsel, PWI Sulsel membentuk beberapa PWI Perwakilan yang masing-masing meliputi beberapa kabupaten/kota.

Secara internal, kami juga sering mengadakan Pendidikan dan Latihan Jurnalistik bagi calon anggota PWI maupun kepada wartawan yang sudah terdaftar sebagai anggota PWI Sulsel. Pengurus dan anggota PWI Sulsel juga sering mengikuti berbagai macam pelatihan, seminar, lokakarya, diskusi, dan penataran yang bertujuan menambah wawasan dan meningkatkan kualitas wartawan.

Selain itu, tidak sedikit juga pengurus dan anggota PWI Sulsel yang melanjutkan pendidikan formal ke jenjang lebih tinggi, terutama program pascasarjana. Sejumlah anggota PWI Sulsel juga terdaftar sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi atau mendapat kehormatan sebagai dosen luar biasa untuk mata kuliah yang berkaitan dengan jurnalistik dan komunikasi massa.

Tetapi begitulah. Banyak sisi baik yang dimiliki dan diperbuat oleh Presiden SBY dan PWI Sulsel, tetapi sisi baik itu kurang mendapat perhatian. Sebaliknya, sisi lain yang dianggap kurang baguslah yang selalu disoroti dan dikritisi.

Dalam berbagai kesempatan, kami sering mengatakan kepada teman-teman pengurus dan anggota PWI Sulsel bahwa kalau ada program kegiatan yang dianggap positif dan bermanfaat bagi orang banyak, silakan kerjakan. Jangan malu apalagi takut dikritik, karena para Nabi dan Rasul pun dikritik, padahal mereka jelas-jelas utusan Allah SWT.

Luqman Hakim

Kami juga sering mengulang sebuah riwayat tentang Luqman Hakim (orang bijak yang namanya diabadikan dalam Al-Qur'an) bersama anaknya. Dikisahkan bahwa suatu hari Luqman Hakim masuk ke sebuah pasar dengan menaiki seekor keledai, sedangkan anaknya berjalan mengiringi.

Melihat tingkah laku Luqman itu, setengah orang pun berkata; ''Lihatlah orang tua yang tidak punya perasaan itu, ia enak-enak duduk di punggung keledai, sedangkan anaknya dibiarkan berjalan kaki.''

Mendengar ucapan itu, Luqman pun turun dari keledainya lalu menyuruh anaknya naik menggantikannya. Belum lama berjalan, kembali terdengar orang memperbincangkannya; ''Wahai, lihatlah mereka. Orangtuanya berjalan kaki, sedangkan anaknya enak-enakan di atas keledai. Sungguh kurang ajar anak itu.''

Merasa tidak enak dengan ucapan itu, Luqman Hakim segera naik ke punggung keledai, sehingga mereka berdua kini duduk di punggung keledai, tetapi belum jauh berjalan kembali terdengar orang-orang di pasar berujar, ''Lihatlah, kasihan sekali keledai kecil itu dinaiki oleh dua orang sekaligus. Sungguh terlalu.''

Luqman Hakim dan anaknya kemudian turun dari punggung keledai dan mereka pun berjalan kaki, namun lagi-lagi terdengar ucapan kurang bagus, ''Lihatlah, mereka berdua begitu bodoh. Mereka berjalan kaki, padahal mereka memiliki keledai.''

Sesampai di rumahnya, Luqman Hakim kemudian menasehati anaknya tentang sikap dan perilaku manusia.

''Wahai anakku, sesungguhnya tiada terlepas seseorang itu dari percakapan manusia. Maka orang yang berakal tiadalah dia mengambil pertimbangan melainkan kepada Allah SWT saja. Barang siapa mengenal kebenaran, itulah yang menjadi pertimbangannya dalam setiap mengambil tindakan,'' katanya.

Kemudian Luqman Hakim berpesan kepada anaknya, katanya, ''Wahai anakku, tuntutlah rezeki yang halal supaya kamu tidak menjadi fakir. Sesungguhnya tiadalah orang fakir itu melainkan tertimpa kepadanya tiga perkara, yaitu tipis keyakinannya (iman) tentang agamanya, lemah akalnya (mudah tertipu dan diperdayai orang), dan hilang kemuliaan hatinya (kepribadiannya). Dan lebih celaka lagi daripada tiga perkara itu ialah orang-orang yang suka merendah-rendahkan dan meringan-ringankannya.''

Makassar, 23 Oktober 2010

Rabu, 20 Oktober 2010

PWI Kumpulkan 1.800 Politisi Muda

PWI Kumpulkan 1.800 Politisi Muda

Harian Ujungpandang Ekspres, Makassar
Kamis, 21-10-2010
http://www.ujungpandangekspres.com/view.php?id=54755

MAKASSAR, UPEKS—Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) akan mengumpulkan sekitar 1.800 politisi muda anggota parlemen di seluruh Indonesia untuk mendeklarasikan Sumpah Pemuda sebagai bentuk kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kegiatan itu dinamakan Deklarasi Pemuda Politik Anggota Parlemen dan akan berlangsung di Jakarta International Expo.

Ketua PWI Sulsel, H Zulkifli Gani Ottoh, menjelaskan khusus Sulawesi Selatan, politisi muda berusia di bawah 30 tahun yang terdaftar tahun 2009 sekira 45 orang. Politisi muda asal Sulsel tersebut rencananya akan berkumpul di Jakarta pada 3-4 November untuk mendeklarasikan ‘Sumpah Pemuda II’.

Deklarasi yang akan dikumandangkan itu berisi tekad untuk membangun rakyat yang berbudaya, bermartabat. Juga tekad untuk menjadikan Indonesia inspirasi dan pemimpin du-nia serta menjadikan Indonesia terdepan menjaga perdamaian dan persaudaraan dunia.
Menurut mantan Ketua KPU Makassar itu, kegiatan ini murni atas inisiatif dan program PWI yang mendapat dukungan dari Menkopolkam, Mendagri, dan Menteri Pemuda dan Olahraga.

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberi bekal kepada politisi muda untuk memahami bangsa dan negara karena di tangan mereka nasib bangsa dipertaruhkan.

“Sudah dipahami selama ini, politisi muda dominan berasal dari anak pejabat, anak pengusaha, atau anak partai. Kita ingin memberi pemahaman kepada mereka bagaimana berpolitik secara profesional dan tidak mengikuti oknum anggota DPRD yang nakal. Pada 10 hingga 20 tahun mendatang, kita harapkan mereka menjadi pemimpin,” tandas Zulkifli di Hotel Clarion Makassar, Rabu (20/10). ()

Catatan Atas Program Pendidikan dan Kesehatan Gratis di Sulsel




Kuncinya Political Will dan Komitmen
- Catatan Atas Program Pendidikan dan Kesehatan Gratis di Sulsel


Oleh : Asnawin
(Ketua Seksi Pendidikan PWI Sulsel)

Harian Fajar, Makassar
Rabu, 20 Oktober 2010
http://www.fajar.co.id/koran/12875081264.pdf

Terlepas dari berbagai kekurangan atau kontroversi yang berkembang mengenai program pendidikan dan kesehatan gratis di Sulsel, kita harus memberi apresiasi positif kepada Pemprov Sulsel, serta seluruh pemerintah kabupaten dan kota di daerah ini atas dilaksanakannya program pendidikan dan kesehatan gratis tersebut.

Banyak pertanyaan dan keraguan seputar program pendidikan dan kesehatan gratis di Sulawesi Selatan (Sulsel). Benarkah program tersebut sudah berjalan? Benarkah tidak ada lagi pungutan di Puskesmas, di Rumah Sakit, atau di sekolah, khususnya item-item yang digratiskan? Apakah pendidikan dan kesehatan gratis hanya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu atau berlaku untuk semua?

Pertanyaan-pertanyaan itu wajar dikemukakan, karena masyarakat atau rakyat Indonesia sudah terlalu sering diberi angin surga, tetapi hampir tidak ada realisasinya, atau kalau pun ada, biasanya tidak sesuai yang diharapkan.

Kampanye wajib belajar misalnya, sudah didengungkan oleh pemerintah (pusat) sejak 1984, mulai dari wajib belajar enam tahun hingga wajib belajar sembilan tahun, tetapi sampai sekarang belum jelas apakah program tersebut sudah dilaksanakan atau belum.

Maka ketika duet Syahrul Yasin Limpo–Agus Arifin Nu’mang alias duet SAYANG menjadikan pendidikan dan kesehatan gratis sebagai jualan politiknya saat kampanye pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur beberapa tahun silam, banyak yang ragu dan curiga, bahkan tidak sedikit yang mencibir.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai program dan realisasi program pendidikan dan kesehatan gratis di Sulsel, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pendidikan dan kesehatan gratis.

Pendidikan gratis adalah penyelenggaraan pendidikan tanpa mengikutsertakan masyarakat (orang tua) dalam pembiayaan, khususnya untuk keperluan operasional sekolah. Dalam pengertian seperti itu, konsekuensi kebijakan pendidikan gratis sangat bergantung pada perhitungan tentang biaya satuan (unit cost) di sekolah. Biaya satuan memberikan gambaran berapa sebenarnya rata-rata biaya yang diperlukan oleh sekolah untuk melayani satu murid.

Pendidikan gratis juga dapat dimaknai sebagai upaya membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik di sekolah, sebagai perwujudan dari upaya membuka akses yang luas bagi masyarakat, untuk memperoleh pendidikan yang merupakan hak dari setiap warga negara sebagaima amanat UUD 1945 pasal 31. Hal ini diharapkan menjadi salah satu instrument untuk menuntaskan wajib belajar sembilan tahun. Khusus di Sulsel, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota telah menandatangani perjanjian untuk membebaskan beberapa item pembayaran di sekolah dasar (SD) dan SLTP.

Sementara pengertian kesehatan gratis atau pelayanan kesehatan gratis, yaitu semua pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya, serta pelayanan kesehatan rujukan di kelas tiga Rumah Sakit atau Balai Kesehatan milik pemerintah (pusat dan daerah) tidak dipungut biaya dan obat yang diberikan menggunakan obat generik (formularium).

Semangat yang terkandung dalam program pendidikan gratis adalah tidak boleh lagi ada masyarakat (anak usia sekolah 7-15 tahun) Sulsel yang tidak bersekolah atau putus sekolah, hanya karena tidak punya biaya atau kesulitan ekonomi.

Begitu pula semangat yang ada dalam program kesehatan gratis, yakni tidak boleh ada masyarakat Sulsel yang tidak berobat kalau sakit, hanya gara-gara tidak punya uang.

Maka beruntunglah masyarakat Sulsel yang dapat memperoleh pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan dasar secara gratis, terutama bagi masyarakat kurang mampu, karena pemerintah provinsi serta seluruh pemerintah kabupaten dan kota sudah melaksanakan program pendidikan dan kesehatan gratis. Itu berarti, seluruh anak usia sekolah di Sulsel sudah dapat bersekolah tanpa bayar alias gratis, khususnya pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP).

Begitu pun dengan masyarakat umum yang ingin berobat di Puskesmas atau rumah sakit dengan fasilitas sampai dengan kelas tiga. Jangankan rakyat biasa atau orang miskin, bupati dan orang kaya pun dapat berobat secara gratis.

Meskipun pendidikan dan kesehatan gratis merupakan perintah UUD 1945 dan beberapa UU, tetapi tampaknya tak mudah merealisasikannya. Maka bisa dimaklumi kalau penerapannya di lapangan juga harus bertahap alias tidak langsung gratis seluruhnya, serta butuh penyesuaian di sana-sini.

Yang perlu digarisbawahi di sini adalah adanya political will atau kemauan politik dari Pemprov Sulsel untuk memberikan akses pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat Sulsel, khususnya bagi kalangan kurang mampu.

Dalam kunjungan Safari Jurnalistik PWI Sulsel–Pemprov Sulsel ke sejumlah kabupaten dan kota se-Sulsel, 6-10 Oktober 2010, yang diikuti puluhan wartawan, terungkap fakta bahwa sesungguhnya sudah ada kemauan politik dan komitmen dari Pemkab dan Pemkot di daerah ini.

Program pendidikan dan kesehatan gratis bahkan sudah dilaksanakan oleh beberapa kabupaten di Sulsel sejak beberapa tahun silam atau sebelum duet Syahrul Yasin Limpo–Agus Arifin Nu’mang menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel periode 2008–2013. Beberapa daerah malah memberikan pendidikan gratis 12 tahun alias mulai dari SD, SLTP, hingga SLTA. Juga ada yang memberikan subsidi bagi peserta didik pada tingkat Taman Kanak-kanak (TK).

Dalam program kesehatan gratis, juga ada daerah yang memberikan pelayanan kesehatan dasar gratis kepada seluruh masyarakat yang ber-KTP setempat, tanpa melihat status dan kondisi ekonominya. Ada lagi yang agak ekstrem, yaitu ada daerah yang memberikan sanksi kepada orang tua atau kepada wali anak yang tidak menyekolahkan anak-anak mereka, serta ada daerah yang menolak menerima dana dari Pemprov Sulsel (APBD Provinsi) untuk program pendidikan dan kesehatan gratis.

Masalah lain yang ditemukan yaitu soal pembiayaan program pendidikan dan kesehatan gratis. Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, Pemprov Sulsel menanggung 40 persen dana pendidikan dan kesehatan gratis, sedangkan Pemkab/Pemkot menanggung 60 persen.

Kenyataannya, beberapa daerah merasa kewalahan dengan pembagian persentase tersebut. Umumnya mereka meminta persentasenya di balik menjadi 60 persen ditanggung oleh Pemprov Sulsel dan 40 persen ditanggung oleh pemkab/pemkot.

Temuan lain yaitu kata gratis benar-benar dimaknai sebagai gratis secara keseluruhan oleh sebagian masyarakat. Mereka menganggap semua gratis, baik pendidikan maupun kesehatan, sehingga banyak masyarakat yang tidak mau lagi membayar atau berpartisipasi. Padahal, item pendidikan dan kesehatan yang digratiskan sudah jelas, serta tidak tertutup kemungkinan bagi masyarakat untuk berpartisipasi, misalnya menyumbang sesuatu (dana atau barang) untuk keperluan sekolah.

Mengakhiri tulisan ini, penulis menyimpulkan bahwa kunci sukses keberhasilan program pendidikan dan kesehatan gratis adalah adanya political will atau kemauan politik dari para pengambil kebijakan, serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), terutama untuk menghilangkan seluruh rintangan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar serta untuk menempuh pendidikan dasar.

Selanjutnya, program tersebut hendaknya dibarengi dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar, karena pendidikan dan kesehatan gratis tidak berarti hanya bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan semata, melainkan perlu ditunjang perbaikan mutu yang terus menerus, sehingga tercipta masyarakat Indonesia yang cerdas, sehat, dan berdaya-saing.

Senin, 18 Oktober 2010

Lomba Karya Tulis dan Foto Jurnalistik HUT ke-341 Sulsel


LOMBA FOTO. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan lomba karya tulis jurnalistik dalam rangka Hari Jadi ke-341 Sulawesi Selatan, dengan topik "Sulsel Menulis untuk Hari Jadi ke-341". Wakil Ketua PWI Sulsel, Hasan Kuba, mengatakan, PWI Sulsel telah menerima surat dari Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulsel, yang berisi tema dan syarat-syarat bagi calon peserta lomba.

-------------

Lomba Karya Tulis dan Foto Jurnalistik HUT ke-341 Sulsel

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan lomba karya tulis jurnalistik dalam rangka Hari Jadi ke-341 Sulawesi Selatan, dengan topik ''Sulsel Menulis untuk Hari Jadi ke-341.''

Wakil Ketua PWI Sulsel, Hasan Kuba, mengatakan, PWI Sulsel telah menerima surat dari Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulsel, yang berisi tema dan syarat-syarat bagi calon peserta lomba.

Lomba karya tulis ini bertema ''Peranan Pendidikan dan Kesehatan Gratis dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Masyarakat Sulawesi Selatan''. Lomba terbuka untuk masyarakat umum, tetapi karya yang diikutkan lomba harus sudah pernah termuat di media cetak umum (harian, mingguan, tabloid, dan majalah) periode 1 Januari s/d 19 Oktober 2010.

''Karya yang dilombakan adalah opini, dan harus merupakan karya asli, bukan saduran maupun terjemahan. Isi, gaya bahasa, dan teknik penyajian selaras dengan tema lomba. Artikel berdasarkan data dan fakta yang akurat, objektif, konstruktif, inspiratif, dan memberi solusi dan kontribusi terhadap kemajuan Sulawesi Selatan,'' papar Hasan.

Kepada enam pemenang disediakan hadiah berupa uang tunai, laptop dan piagam. Juara pertama mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 7 juta, juara kedua Rp 6 juta, juara ketiga 5 juta, juara harapan pertama Rp 3 juta, juara harapan kedua Rp 2 juta, dan juara harapan ketiga Rp 1 juta. Hanya juara pertama sampai juara ketiga yang mendapatkan hadiah laptop.

Lomba Foto Bidik Sulsel

Selain mengadakan lomba karya tulis, Pemprov Sulsel juga mengadakan lomba fotografi Bidik Sulsel, dengan tema ''Potensi-potensi Positif Provinsi Sulawesi Selatan''. Lomba terbuka untuk umum, tetapi belum pernah dipublikasikan dan juga belum pernah diikutkan lomba.

''Peserta diberi kebebasan dalam memilih objek yang memiliki potensi positif pada 24 kabupaten dan kota se-Sulsel. Setiap peserta dapat mengirim maksimal lima foto dalam bentuk cetak 5R dan soft copy,'' jelas Hasan.

Soft copy hasil foto digital atau hasil dipindai (scan) foto kamera analog disimpan dalam keping CD, dengan format penamaan file.

Hadiah kepada enam pemenang lomba foto Bidik Sulsel berupa uang tunai, tropi, dan kamera. Juara pertama mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 7 juta, juara kedua Rp 6 juta, juara ketiga 5 juta, juara harapan pertama Rp 3 juta, juara harapan kedua Rp 2 juta, dan juara harapan ketiga Rp 1 juta. (Hanya juara pertama sampai juara ketiga yang mendapatkan hadiah kamera)

Keterangan lebih lanjut mengenai lomba karya tulis jurnalistik dan lomba fotografi Bidik Sulsel dapat ditanyakan kepada panitia seksi lomba / Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulsel, telepon (0411) 453965, 082187156584 (Firga) dan 085242113299 (Amrullah). (asnawin)

Tiga Calon Kuat Ketua PWI Sulsel

Tiga Calon Kuat Ketua PWI Sulsel
- 30 Oktober Konfercab di Makassar


Harian Ujungpandang Ekspres, Makassar
Senin, 18-10-2010
http://www.ujungpandangekspres.com/view.php?id=54529&jenis=Metro

MAKASSAR,UPEKS— Perhelatan Konferensi Cabang (konfercab) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sulsel yang dalam waktu dekat berlangsung, bakal berlangsung alot.

Pasalnya, suksesi kepengurusan untuk masa bakti 2010-2014 yang diagendakan Sabtu, 30 Oktober 2010 konon akan diramaikan tiga bakal calin (balon).

Ketiga calon yang saat ini santer jadi bahan perbincangan itu, Zulkifli Gani Ottoh SH, (Komisaris PT Media Fajar Grup) dan saat ini masih menjabat Ketua PWI Sulsel, Andi Tonra Mahie (Pimpinan Media Matahari Grup) dan A Burhanuddin Amin (mantan Ketua Dewan Kehormatan Daerah PWI Sulsel).

Perhelatan di PWI Cabang Sulsel kali ini akan sangat menarik. Karena ketiga orang yang dijagokan pendukungnya jumlahnya cenderung seimbang. Selain itu, para pendukung juga sudah aktif kampanye untuk meloloskan jagoannya.

Mengomentari tingginya dukungan terhadap dirinya, Zulkifli Gani Ottoh, menyatakan jika diberi amanh, Insya Allah, dia siap maju bertarung.

Bakal calon lainnya, Andi Tonra Mahie yang memulai karir kewartawanannya ketika berumur 16 tahun mengatakan, masih berpikir-pikir dulu.

‘’Kalau melihat pengabdian saya di PWI, sudah cukup. Pasalnya, sudah tujuh periode duduk sebagai pengurus. Tiga kali pengurus pleno, 2 kali Wakil Ketua dan 2 kali Ketua Dewan Kehormatan Daerah” tutur mantan Pemimpin Redaksi Pos Makassar, salah satu Koran Masuk Desa di Indonesia ini.

Menurut mantan Wartawan Harian Berita Yudha Jakarta itu, pernah ada komitmen setelah Ketua PWI yang dijabat Rahman Arge, perlunya kaderisasi di tubuh PWI Sulsel.

“Karena itu, kemungkinan besar saya akan mundur dari pencalonan dan mengalihkan dukungan kepada Zulkifli Gani Ottoh,” ujar tokoh generasi muda asal Bosowa (Bone-Soppeng-Wajo) ini.

Andi Tonra yang pernah menerima Penghargaan Anti Narkoba, dia sangat kagum terhadap kepemimpinan Zulkifli yang berhasil mengharumkan PWI. Terus terang, PWI Cabang Sulsel sangat menggembirakan di era kemimpinan Zulkifli Gani Ottoh.

Di antaranya, PWI Cabang Sulsel berhasil merebut Juara Umum Porwanas di Palembang tahun 2010 dan mampu memberangkatkan rombongan PWI Sulsel berkekuatan tim 300 orang dan berangkat via pesawat. Demikian pula ke Porwanas di Samarinda pada tahun 2007.

“Hal tersebut belum pernah dilakukan PWI daerah lain, tandas penerima penghargaan PWI Pusat itu. ()

Daerah Keluhkan Anggaran Pendidikan Gratis

Laporan Safari Jurnalistik PWI Sulsel:
Daerah Keluhkan Anggaran Pendidikan Gratis



Laporan: Fitri Ananda Baso

Harian Fajar, Makassar
Jumat, 15 Oktober 2010
http://lokalnews.fajar.co.id/read/107403/34/laporan-safari-jurnalistik-pwi-sulsel

PELAKSANAAN pendidikan dan kesehatan gratis yang dicanangkan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mendapat perhatian banyak kalangan. Terakhir anggota dan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sulsel melakukan perjalanan jurnalistik ke beberapa kabupaten.

Perjalanan berbentuk Safari Jurnalistik itu bertujuan mengetahui perkembangan satu tahun pelaksanaan program pendidikan dan kesehatan gratis di Sulsel. Sedikitnya ada 14 kabupaten yang didatangi.

Dimulai di Kabupaten Gowa dan terakhir di Maros. Di daerahnya Ichsan Yasin Limpo, rombongan yang dipimpin Ketua PWI Sulsel, H Zulkifli Gani Ottoh diterima Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Gowa, HM Yusuf Sommeng.

Yusuf banyak menjelaskan bagaimana pelaksanaan pendidikan gratis sejak lima tahun lalu hingga sekarang. Demikian pula pelaksanaan kesehatan gratis juga dijelaskan secara rinci. Bahkan sebelumnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa telah berhasil melaksanakan pendidikan anak saleh.

"Dengan pendidikan gratis diharapkan tidak ada lagi orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya. Seluruh biaya pendidikan ditanggung pemkab. Dengan demikian tidak ada alasan lagi untuk tidak menyekolahkan anak, mulai SD sampai SMA," ujar Yusuf Sommeng.

Dari Gowa, rombongan insan pers itu melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Bantaeng. Di Butta Toa tersebut, Zulkifli Gani Ottoh juga diterima Sekkab Bantaeng, Drs Zainuddin M.Si. Menurut dia, sebenarnya pendidikan gratis mulai SD sampai SMP di daerahnya telah terlaksana sebelum Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mencangkan program tersebut.

Setelah Bantaeng, rombongan ke Kabupaten Sinjai. Di daerahnya Rudiyanto A Asapa tersebut, rombongan diterima Asisten II, H Muhlis Isma SE M.Si. Dalam sambutan penerimaannya, Muhlis menjelaskan secara rinci bagaimana pelaksanaan pendidikan dan kesehatan tersebut, termasuk penolakan anggaran yang disiapkan Pemprov Sulsel.

Meski demikian Muhlis membantah tudingan telah menolak anggaran pemprov tersebut. Pemkab Sinjai menurut dia, tidak menolak. Yang ada hanya menunda penerimaan dengan alasan sistem yang telah dilaksanakan tidak sama dengan program pendidikan dan kesehatan gratis gubernur.

Andaikan pemkab langsung menerima anggaran tersebut, maka sistem yang telah berjalan sebelumnya secara otomatis harus berubah. "Karena itu, pemkab menunda menerima anggaran pemprov dulu. Kalau sistemnya sudah sama, maka pasti pemkab tetap menerima anggaran tersebut," kilahnya.

Dari Sinjai, rombongan PWI melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Bone. Di daerah itu, mereka diterima Wakil Bupati (Wabup) Bone, HM Said Pabokori di kantor bupati. Pada kesempatan itu, terjadi curhat tentang penerimaan kedatangan rombongan. Rombongan wartawan itu merasa kurang mendapat perhatian (ditelantarkan). Namun dialog tetap berlangsung hangat dan bersahabat.

Daerah lain yang didatangi masing-masing Kabupaten Wajo, Luwu, kota Palopo, Toraja Utara, Tana Toraja, Enrekang, Parepare, Pinrang, Pangkep, dan Maros. Dari sekian daerah tersebut, hanya di Kabupaten Luwu, rombongan diterima bupati. Lainnya diwakilkan.

Ada hal menarik dari safari jurnalistik PWI Sulsel tersebut. Seluruh daerah yang didatangi rata-rata mengeluhkan pembangian anggaran pendidikan, 60 persen APBD daerah bersangkutan dan hanya 40 persen ditanggung Pemprov Sulsel. Padahal menurut mereka, program itu dicanangkan di tingkat provinsi.

Daerah-daerah tersebut meminta penganggaran pendidikan dan kesehatan gratis diubah menjadi 60 persen ditanggung pemprov dan 40 persen kabupaten/kota. Alasannya, program itu dicanangkan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo.

Saran lain, penggunaan bantuan operasional sekolah (BOS) diusahakan tidak tumpang tindih dengan pelaksanaan pendidikan gratis. Ada beberapa item yang dilaksanakan BOS, tapi juga dianggarkan di pendidikan gratis.

"Jadinya tumpah tindih," ujar beberapa pimpinan Dinas Pendidikan. (*)

Sabtu, 16 Oktober 2010

Kadis Kesehatan Pinrang Pernah Jadi Wartawan

Safari Jurnalistik PWI-Pemprov Sulsel:
Kadis Kesehatan Pinrang Pernah Jadi Wartawan



dr H Rusman Achmad MKes

Kalau Sekkab Pinrang Syarifuddin Side dan Kadisdikpora Andi Mappanyukki ''hanya'' berterima-kasih kepada wartawan, Kadis Kesehatan Pinrang dr H Rusman Achmad MKes malah mengaku pernah menjadi wartawan.

''Saya pernah menggeluti profesi ini. Saya dulu sama-sama dengan Anwar Arifin (maksudnya Prof Dr Anwar Arifin, mantan anggota DPR RI), Zohrah Andi Baso (dosen Unhas Makassar, aktivis perempuan), dan Hamid Awaluddin (kini Dubes RI di Rusia). Saya pernah menjadi staf redaktur Identitas Unhas. Kami pernah ikut Diklat Jurnalistik di Bantimurung (objek wisata di Kabupaten Maros) dan Diklat Jurnalistik lanjutan di Malino (objek wisata di Kabupaten Gowa),'' ungkap Rusman.

Pengakuan itu disambut senyum dan tepuk-tangan puluhan wartawan dan para pejabat yang hadir dalam acara dialog antara rombongan Safari Jurnalistik PWI Sulsel - Pemprov Sulsel, di ruang pola Kantor Bupati Pinrang, Sabtu malam, 9 Oktober 2010. (asnawin)

Sambutan Pemkab Pinrang Paling Hebat

Safari Jurnalistik PWI-Pemprov Sulsel:
Sambutan Pemkab Pinrang Paling Hebat


Daerah ke-11 yang dikunjungi rombongan Safari Jurnalistik PWI Sulsel - Pemprov Sulsel pada Sabtu, 9 Oktober 2010, adalah Kabupaten Pinrang. Rombongan diterima oleh Sekkab Pinrang Syarifuddin Side beserta beberapa pejabat terkait di ruang pola Kantor Bupati Pinrang.

Ketua PWI Sulsel Zulkifli Gani Ottoh yang memimpin rombongan Safari Jurnalistik mengaku sangat terkesan dengan sambutan dari Pemkab Pinrang.

''Pinrang adalah daerah ke-11 yang kami kunjungi dan paling hebat sambutannya. Pertama karena kita langsung makan malam. Kedua, pejabat (terkait) yang hadir lengkap. Ketiga, ada spanduk selamat datang,'' kata Zulkifli sambil tersenyum yang langsung mendapat tepuk tangan meriah dari para hadirin. (asnawin)

Berkat Bantuan dan Campur Tangan Wartawan

Safari Jurnalistik PWI-Pemprov Sulsel:
Berkat Bantuan dan Campur Tangan Wartawan


Sekretaris Kabupaten Pinrang Drs H Syarifuddin Side SH MH MSi dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Pinrang Drs H A Mappanyukki MSi, sama-sama berterima-kasih kepada wartawan pada acara dialog antara Pemkab Pinrang dengan rombongan Safari Jurnalistik PWI Sulsel - Pemprov Sulsel, di Ruang Pola Kantor Bupati Pinrang, Sabtu malam, 9 Oktober 2010.

''Ketika terangkat menjadi pegawai, saya langsung ditempatkan di bagian humas. Saya jadi begini berkat bantuan teman-teman wartawan,'' ungkap Syarifuddin sambil tersenyum.

Kadisdikpora Pinrang Andi Mappanyukki juga berterimasih kepada wartawan karena dirinya merasa banyak dibantu oleh wartawan.

''Saya tidak bisa munafik. Saya dilantik (sebagai kepala dinas) karena ada campur tangan wartawan,'' paparnya juga sambil tersenyum.

Puluhan wartawan yang hadir pada acara tersebut juga tersenyum, bahkan tidak sedikit yang tertawa lalu bertepuk-tangan beramai-ramai. (asnawin)

Usai Dilantik, Pengurus PWI Bengkalis Bagikan 5 Ribu Buku Tulis

Usai Dilantik, Pengurus PWI Bengkalis Bagikan 5 Ribu Buku Tulis

Riau Terkini
Sabtu, 16 Oktober 2010 11:09
http://www.riauterkini.com/sosial.php?arr=32216

''Untuk kali pertama PWI Perwakilan Bengkalis memiliki pengurus. Usai dilantik, pengurus priode 2009-2012 membagikan 5.000 eksemplar buku tulis untuk murid SD.''

Riauterkini-BENGKALIS—Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Riau H Dheni Kurni melantik Pengurus PWI Perwakilan Kabupaten Bengkalis untuk yang pertama kali masa bhakti 2009-2012. Pelantikan dilakukan, usai Sholat Jumat (15/10/10) di gedung Datuk Laksamana Raja di Laut, Jalan A Yani-Bengkalis.

Pengurus PWI Perwakilan Kabupaten Bengkalis masa bhakti 2009-2012 terpilih dari hasil Konfercab I PWI Perwakilan Bengkalis tanggal 25-26 Oktober 2010 tersebut masing-masing, Ketua Fadli Syarifudin, Wakil Ketua I Bidang Organisasi Alhamidi, Wakil Ketua II Bidang Pendidikan Susi Susanti, Wakil Ketua III Bidang Kesejahteraan Afdal Aulia, Sekretaris Sukardi, Wakil Sekretaris Suhendra, Bendahara Didik Purwanto, Wakil Bendahara Maswin.

Pelantikan ditandai pembacaan naskah pelantikan, penyerahan pataka PWI dan dipimpin Ketua PWI Cabang Riau H Dheni Kurnia. Turut disaksikan Bupati Bengkalis H Herliyan Saleh yang diwakili Asisten I Setdakab Bengkalis H Burhanuddin, Ketua DPRD Bengkalis Indra Gunawan SP Eng, perwakilan dari PT Arara Abadi (AA) Sinar Mas Forestry Nurul Huda, dan undangan seperti Kepala Dinas, Bagian, Kantor, serta elemen masyarakat dan tokoh masyarakat Bengkalis.

Bupati Bengkalis H Herliyan Saleh yang berhalangan hadir diwakili Asisiten I dalam sambutannya, berharap agar anggota PWI yang bertugas di Bengkalis dapat bersinergi dengan Pemkab untuk memajukan daerah. Karena ke depan, potensi Bengkalis tentunya tidak terlepas dari peran pers dalam melakukan kontrol sosial dimata masyarakat.

“Pemberitaan hendaknya disajikan dengan berpedoman pada kode etik jurnalistik, sehingga informasi yang dibuat dapat turut serta dalam pembangunan Kabupaten Bengkalis,” kata H Burhanudin.

Sementara itu, sambutan Ketua PWI Cabang Riau H Dheni Kurnia mengajak segenap komponen masyarakat di Kabupaten Bengkalis untuk bersinergi dengan PWI Perwakilan Bengkalis. Dengan sinergi yang terbangun, cita-cita bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan dapat diupayakan. Khusus kepada Anggota PWI, dipesankan H Dheni agar menjaga citra diri dan organisasi sebagai wartawan profesional. Ciri wartawan profesional yakni menjunjung tinggi dan mengedepankan kode etik jurnalistik (KEJ), taat pada UU No.40 tahun 1999 tentang Pers maupun aturan hukum lainnya.

“Selagi taat ketentuan itu tidak akan ada masalah di lapangan, dan paling utama, PWI yang terakhir dilantik adalah PWI Perwakilan Bengkalis, dan merupakan pengurusan perdana di Bengkalis,” tegas Dheni.

Tampak hadir, selain Ketua PWI Cabang Riau H Dheni Kurnia bersama istri, dalam pelantikan itu juga turut hadir Sekjend PWI Cabang Riau Mario Abdillah Khair, SH, Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan PWI Cabang Riau Herianto, SE, MH dan pengurus PWI Cabang Riau lainnya, serta sejumlah Ketua PWI Perwakilan, diantaranya Ketua PWI Perwakilan Siak Abu Kasim, Ketua PWI Perwakilan Kampar Liman, Ketua PWI Perwakilan Dumai Faisal S, Ketua PWI Perwakilan Pelalawan Izhar, sejumlah pengurus PWI lainnya.

Usai acara pelantikan, secara bersamaan. PWI Perwakilan Bengkalis Masa Bhakti 2009-2012 yang resmi dilantik, hari itu juga langsung membarengi acara pelantikan dengan pembagian buku tulis gratis kepada sejumlah sekolah dasar (SD) di Bengkalis sebanyak 5.000 eksemplar. Secara simbolis penerima bantuan tersebut diberikan kepada SD Negeri 16 Pangkalan Bantang, SD Negeri 17 Pangkalan Batang, SD Negeri 04 Damon, SD Negeri 022 Meskom.***(dik)

Jumat, 15 Oktober 2010

PKS Nilai 'Playboy' Layak Dipidana

PKS nilai 'Playboy' layak dipidana

WASPADA ONLINE
Saturday, 16 October 2010
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=

JAMBI - Partai Keadilan Sejahtera menilai kasus majalah Playboy yang sekarang dipersoalkan Ketua Persatuan Wartawan Indonesian (PWI), Margiono, layak dipidanakan karena isi yang disajikan memenuhi unsur pornografi dan merusak moral bangsa.

Demikian dikatakan Presiden PKS, Lutfi Hasan Ihsan, di Jambi, menanggapi pernyataan Margiono tentang kasus majalah Playboy yang seharusnya dikenakan sanksi pelanggaran kode etik bukan pidana.

"Majalah Playboy pantas dipidana karena memenuhi unsur-unsur pornografi. Dia dituntut bukan karena etikanya, tapi karena isinya," kata Lutfi, di kota Jambi, Sabtu (16/10), tadi siang.

Dia menambahkan, terkait penerbitan majalah atau media lainnya ada dua aturan yang mengikat yakni etika jurnalistik dan undang-undang pornografi. Dari isi yang disajikan majalah tersebut jelas memenuhi unsur tersebut sehingga layak dipidana.

Disamping itu, apa yang disajikan majalah untuk orang dewasa itu tidak pantas beredar di Indonesia karena bertentangan dengan aqidah dan memberi efek negatif terhadap generasi muda Indonesia kedepan.

"Baik majalah Playboy maupun media yang mengandung unsur-unsur porno itu melanggar hukum. Kita ini negara hukum. Sebaiknya jangan beredar," tambah dia.

Apa yang sampaikan Lutfi berbeda dengan Margiono.

Sebelumnya, Ketua PWI itu kepada media saat menjadi pembicara sekolah jurnalis di Semarang (15/10) mengatakan bahwa seharusnya yang dipersoalkan tentang pelanggaran kode etik sebagaimana yang diatur dalam undang-undang pers bukan pemidanaan lewat kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) karena karya yang dihasilkan merupakan karya jurnalistik.

Dia khawatir, bila majalah tersebut dipidana, akan terjadi juga pada karya jurnalistik lainnya yang dilakukan oleh insan pers.

"Kalau hal ini dibiarkan, seperti pemidanaan terhadap hasil karya jurnalistik majalah Playboy, maka dikhawatirkan jika terjadi pelanggaran kode etik atas karya-karya jurnalistik lainnya juga akan dipidanakan," katanya.

Karena itu, kata dia, pihaknya bersama Dewan Pers akan memperjuangkan agar pelanggaran kode etik yang dilakukan majalah tersebut tidak dipidanakan dengan KUHP, sebab langkah pemidanaan produk jurnalistik memang tidak tepat.

Editor: FAZARIS TANTI

Menohok Pers Nasional


TANDATANGANI: Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo menandatangani prasasti pembukaan Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) angkatan pertama, Jumat (15/10). (SM CyberNews/Yulianto).



Guyonan "Ndesa" Khas Bibit Waluyo
Menohok Pers Nasional


Oleh Bambang Iss

Harian Suara Merdeka, Semarang
15 Oktober 2010
http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/layar/2010/10/15/681/Menohok

"CURHAT" seorang Gubernur Jateng Bibit Waluyo pada orang lain, mungkin bisa ditafsirkan sebagai guyonan atau main-main sebagaimana gayanya "ndesa"nya selama ini. Tapi jika isi curhat itu berisi tentang penyesalannya atas tulisan wartawan dan diceritakan pada jajaran pers Indonesia, itu baru bisa dianggap serius.

"Saya cape jika membaca koran yang ada cuma mengekspos tentang kekeliruan dan kejelekan para pejabat saja. Jadi yang jadi berita dan dijadikan judul utama itu kekeliruannya saja, bukan kebaikan-kebaikannya," kata Gubernur Jateng Bibit Waluyo, Jumat siang (15/10) di Gedung Pers Semarang saat membuka Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) Angkatan I.

Soal pemuatan sisi buruk itulah bahkan dirasakan akhir-akhir ini ketika seorang presiden seperti SBY pun hanya sisi jeleknya saja yang diekspos. "Jadi ini tidak saja terjadi pada diri saya, tapi bahkan seorang SBY pun yang ditulis kekeliruannya secara besar-besaran. Begini salah, begitu itu salah, lantas mana benernya? " kata Bibit Waluyo yang lantas disambut "gerrr.." oleh para wartawan.

Lulusan kredibel

Maka harapan Bibit Waluyo pada para peserta SJI yang terdiri dari perwakilan beberapa media cetak, elektronik dan online, dengan adanya sekolah bagi para wartawan pemula itu kelak lulusannya akan menjadi wartawan yang kredibel, dan karya jurnalistiknya bisa dipertanggungjawabkan.

Tidak itu saja, lulusan SJI nanti bisa lebih memiliki pandangan atas wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

"Jadi jangan hanya menulis kejelekan presiden saja, karena bagaimana pun SBY itu kan presiden kita juga. Kalau anaknya saja menjelek-jelekan bapak sendiri, apalagi orang lain," kata Bibit memberi analogi.

Pers, lanjut gubernur, bisa dan silakan saja berorientasi pasar, tapi tolong tetap bisa menyajikan berita yang menyejukkan hati, misalnya tentang hasil pertanian atau keberhasilan petani di desa-desa.

Bicara apa adanya, dan dibumbuhi guyonan "ndesa" yang dimiliki Bibit Waluyo bisa saja sebagai bentuk hujaman kalangan pelaku industri pers di Indonesia. Terlebih lagi dalam kesempatan itu dihadiri juga oleh Margiono, Ketua PWI Pusat.

Maka tak urung Margiono pun berharap alumni SJI tu akan menjadi jurnalis yang mumpuni.

"Program ini merupakan program terbaik dari yang selama ini ada di Indonesia. dan lulusan SJI adalah para pemegang sertivikasi profesi jurnalitik Indenesia," kata Margiono yang menyebutkan, bahwa SJI ini adalah program ambisusnya sebagai proyek besar meski dirasakan kekurangan dana.

PWI Jateng Buka Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI)

PWI Jateng Buka Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI)

Solo Pos
Jumat, 15 Oktober 2010
http://www.solopos.com/2010/channel/jateng/pasangan

Semarang (Espos)–Gubernur Jateng Bibit Waluyo berharap kualitias wartawan ke depan bisa lebih meningkat, sehingga ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Dengan adanya Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) ini agar profesionalitas dan kualitas wartawan lebih baik. Jangan hanya memberitakan hal yang buruk saja,” katanya pada pembukaan SJI PWI Cabang Jateng di Gedung Pers Jl Triloma Juang, Kota Semarang, Jumat (15/10).

Pembukaan SJI dilakukan Dirjen Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Kementrian Pendidikan Hamid Muhammad. Hadir dalam acara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Margiono, Ketua PWI Cabang jateng Hendro Basuki, Direktur SJI pusat Zulkarnaen Nasution dan tamu undangan lain.

Dalam kesempatan itu Gubernur ngudoroso, mengeluhkan tentang wartawan yang seringnya hanya memberitakan hal buruk pemerintahan.

“Kalau gubernur ngomong salah kemudian ditulis dan dijadikan judul besar-besar di media masa. Tapi kami juga terima kasih kepada wartawan yang telah mendukung program Bali Ndeso Mbangun Deso,” ujar Bibit disambut tawa hadirin.

SJI merupakan kerjasama PWI dengan pemerintah merupakan upaya guna menghilangkan berbagai dampak buruk dan rendahnya mutu sumber daya manusia (SDM) wartawan.

Menurut Ketua PWI Pusat Margiono SJI merupakan pendidikan jurnalistik wartawan dengan tujuan untuk peningkatan kualitas dan profesionalitas.

“SJI merupakan lembaga pendidikan jurnalistik terbaik di Indonesia karena mengacu pada jurnalisme modern dari Unesco,” kata dia.

Lulusan SJI imbuh dia, nantinya berhak mendapatkan sertifikasi pers. “SJI nantinya akan dibuka disetiap cabang PWI, sekarang yang sudah ada PWI Palembang dan PWI Jateng,” jelas Margiono.

Ketua PWI Jateng Hendro Basuki menyatakan minat wartawan di Jateng mengikuti SJI cukup besar. “Peserta SJI angkatan I sebanyak 60 wartawan media cetak dan elektronik di Jateng. Ini kalau tak dibatasi bisa mencapai 100-an orang,” ujar dia.

Hendro berharap SJI PWI Jateng bisa terus berlanjut, bahkan pada tahun 2012 akan dilaksanakan tiga kali. “Kami mohon dukungan dana dari Pemprov Jateng,” ucap dia.

Pengajar SJI PWI Jateng yakni tokoh pers nasional di antaranya Ashadi Siregar, Wina Armanda, TD Asmadi, Marah Sakti.

oto