Langsung ke konten utama

SBY Minta Menteri Rangkul Pers

SBY Minta Menteri Rangkul Pers
- Jangan Terjebak kepada Politik Pencitraan


Sabtu, 23 Oktober 2010 , 04:58:00
http://www.jpnn.com/read/2010/10/23/75222/SBY-Minta-Menteri

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menganggap, penilaian miring banyak pihak terhadap kinerja pemerintahan saat ini lebih disebabkan capaian keberhasilan yang tidak terkomunikasikan dengan baik. Ke depan, presiden meminta para menteri tidak pelit bicara kepada pers.

Itu disampaikan Presiden SBY ketika menerima kehadiran pengurus baru Dewan Pers di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin (22/10). Anggota Dewan Pers yang hadir, antara lain, Bagir Manan (ketua), Bambang Harimurti, Margiono, dan Uni Lubis. "Diharapkan, menteri tidak pelit terhadap pers. Menteri diminta terbuka. Presiden memohon perhatian menteri untuk bisa mengimbangi berita yang kurang tepat," kata Bagir kemarin.

Menanggapi permintaan presiden tersebut, Dewan Pers berencana menyediakan forum bagi menteri-menteri untuk menjelaskan program mereka. "Harapannya, menteri bisa menjelaskan capaiannya dan berdialog secara terbuka," ujar Bagir yang pernah menjadi ketua Mahkamah Agung (MA) itu.

Di tempat terpisah, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengakui, kelemahan pemerintah saat ini adalah kurangnya komunikasi politik yang mampu menjembatani pemaparan capaian dan keberhasilan pemerintah kepada masyarakat. "Padahal, di mana-mana PR (public relation, Red) itu sangat menentukan," kata Anas setelah menghadiri diskusi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Namun, dia menambahkan, lemahnya komunikasi ke publik tersebut bukan spesifik kementerian tertentu. Misalnya, Kementerian Komunikasi dan Informasi saja.

Menurut Anas, semua kementerian memiliki kewajiban yang sama untuk mengefektifkan komunikasi ke publik atas capaian dan keberhasilan yang telah diraih. "Kalau itu tidak dilakukan, akan digulung informasi lain yang belum tentu benar," imbuhnya.

Terkait dengan kemungkinan reshuffle, Anas menyatakan, semua bergantung kepada hasil evaluasi yang dilakukan sepenuhnya oleh presiden. "Yang betul-betul tidak cakap lebih baik memang tinggal kelas (di-reshuffle, Red) saja, tidak usah dipaksakan naik ke kelas dua," tandasnya.

Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanudin Muhtadi mengingatkan, dorongan untuk lebih meningkatkan komunikasi ke publik tersebut jangan sampai menjebak menteri kepada pencitraan politik semata. Apalagi, pencitraan yang tidak berdasar capaian konkret.

Menurut dia, model komunikasi politik semacam itu justru hanya akan makin memperparah ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. "Hati-hati, pencitraan yang gagal memunculkan trust itu sangat berbahaya," ingat Burhan.

Dia mencontohkan sejumlah komunikasi politik Presiden SBY belakangan yang ternyata tidak efektif. Bahkan, itu justru kontraproduktif dan makin memperlemah citranya sendiri. "SBY dianggap lebih banyak berpuisi daripada berprosa," pungkas Burhan. (sof/dyn/c3/agm)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sulsel Miliki 76 Media Cetak, 28 Radio, dan 3 Televisi Lokal

BUKU ''Data Pers Nasional 2010'' memuat data media cetak dan media elektronik seluruh Indonesia. Di Sulsel, media cetak harian 8 (delapan), media cetak mingguan 33, dan media cetak bulanan 32. Media pers radio di Sulsel tercatat sebanyak 28, sedangkan stasiun televisi 3 (tiga), yakni Fajar TV, Makassar TV, dan Mitra TV. (int)

Makna Lambang PWI

LAMBANG PWI memiliki warna dasar hitam dan berbentuk segi lima, yang melambangkan rangka yang menjadi dasar landasan idiil, yakni Pancasila. Bentuk bagian luar berwarna biru, dengan rangkaian kapas dan padi melambangkan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran yang diperjuangkan oleh organisasi (warna kuning mas). (int)

Tiga Pertanyaan Sebelum Menulis Feature

DIKLAT JURNALISTIK. Direktur Perpustakaan Pers PWI Sulsel, Asnawin Aminuddin, membawakan dua materi, yakni "Memahami dan Menulis Berita" dan "Teknik Menulis Feature", pada Diklat Jurnalistik Pelajar SLTA se-Kabupaten Bulukumba, di SMA Negeri 1 Bulukumba, Selasa, 25 Juni 2013. (ist)