Jumat, 17 Desember 2010

Wartawan Makassar ''Kuliah'' Pasar Modal Syariah

Wartawan Makassar ''Kuliah'' Pasar Modal Syariah 


Puluhan wartawan dari berbagai media massa mengikuti ''kuliah'' mengenai pasar modal syariah di Hotel Mercure Makassar, Jumat, 17 Desember 2010. Acara bertajuk ''Edukasi dan Sosialisasi Pasar Modal Syariah Indonesia'' menampilkan Irwan Abdalloh (Market Development Heat Bursa Efek Indonesia), dan didampingi Hasan Kuba dari PWI Sulsel. (foto: yusuf sirajang/tabloid semangat pagi)

Rabu, 08 Desember 2010

Fenomena Ilham dan Syahrul di Sulsel

Fenomena Ilham dan Syahrul di Sulsel





Oleh Asnawin
Mahasiswa S2 Ilmu Komunikasi Universitas Satria, Makassar

(Artikel ini dimuat harian Tribun Timur, Makassar, pada Selasa, 7 Desember 2010, http://www.tribun-timur.com/read/artikel/139980/Fenomena_Ilham_dan_Syahrul_di_Sulsel)

Ada dua nama yang cukup fenomenal di Sulawesi Selatan pada tahun 2010, yaitu Ilham Arief Sirajuddin dan Syahrul Yasin Limpo. Keduanya begitu populer pada tahun 2010. Mereka berdua adalah newsmaker, pembuat berita. Hampir tiada hari tanpa berita tentang Ilham dan Syahrul pada koran-koran harian di Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2010.

Terlepas dari berbagai efek yang ditimbulkan, Ilham dan Syahrul telah sukses menjadi komunikator yang baik. Mereka berdua sudah berhasil mengirim pesan yang begitu kuat, baik pesan tersurat dan maupun pesan tersirat kepada masyarakat Sulsel selaku khalayak, bahwa mereka adalah dua putra terbaik Sulsel saat ini dalam bidang politik.

Ilham dan Syahrul mampu menyusun dengan baik isi pesan yang akan disampaikan kepada khalayak, sehingga pesan tersebut mudah dimengerti oleh khalayak. Mereka berdua juga paham betul mana media yang paling tepat untuk mengirimkan pesan kepada khalayak dan tahu bagaimana cara mengantisipasi gangguan yang akan muncul pada proses pengiriman pesan tersebut.

Di penghujung tahun 2010, Ilham Arief Sirajuddin yang tidak lain Walikota Makassar terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Partai Demokrat Sulsel. Setahun lalu, tepatnya pada November 2010, Ilham kalah dari Syahrul dalam pemilihan Ketua Partai Golkar Sulsel. Syahrul yang menjabat Gubernur Sulsel ketika itu juga terpilih secara aklamasi.

Dengan keberhasilan itu, Ilham Arief Sirajuddin telah mencatatkan dirinya sebagai orang pertama yang pernah memimpin dua partai politik besar di Sulawesi Selatan, yaitu Partai Golkar dan Partai Demokrat. Sebelum kalah dari Syahrul, Ilham tercatat sebagai Ketua Partai Golkar Sulsel pengganti antarwaktu menggantikan Amin Syam.

Prestasi Ilham Arief Sirajuddin tersebut dapat dikatakan cukup fenomenal. Tidak banyak orang yang mampu berjuang dan akhirnya berhasil terpilih sebagai ketua umum pada dua partai politik besar di tingkat provinsi.

Sebelumnya, Ilham juga telah mencatat beberapa prestasi yang cukup fenomenal, antara lain berhasil menjadi Walikota Makassar (2004-2009) pada usia 39 tahun (lahir 16 September 1965),  kemudian terpilih kembali sebagai Walikota Makassar periode 2009-2014. Pada usia 36 tahun (2001), dia terpilih sebagai Ketua Partai Golkar Kota Makassar. Dua tahun sebelumnya, Ilham terpilih sebagai anggota DPRD Sulsel dalam usia 34 tahun (1999).

Syahrul Yasin Limpo juga tampil fenomenal sepanjang tahun 2010, baik sebagai Gubernur Sulsel maupun sebagai Ketua Partai Golkar Sulsel. Sebagai Gubernur Sulsel, Syahrul berhasil mengkomunikasikan berbagai kebijakannya melalui berbagai media, sehingga dapat diterima dengan baik oleh berbagai elemen masyarakat.

Kebijakannya yang cukup fenomenal yaitu program pendidikan dan kesehatan gratis. Sebagai Ketua Partai Golkar Sulsel, Syahrul juga sukses memenangkan 70 persen pelaksanaan  pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada 10 kabupaten se-Sulsel pada 2010.

Golkar memenangi pemilukada pada tujuh dari 10 kabupaten di Sulsel, yaitu di Selayar (Syahrir Wahab), Gowa (Ichsan Yasin Limpo), Pangkep (Syamsuddin Batara Hamid), Barru (Andi Idris Syukur), Luwu Timur (Andi Hatta Marakarma), Tana Toraja (Theofilus Allolerung), dan Luwu Utara (Arifin Djunaid).

Catatan prestasi Syahrul tentu akan lebih panjang kalau kita membuka lembaran catatan kariernya dalam beberapa tahun sebelumnya, antara lain dia berhasil menjadi Bupati Gowa dua periode berturut-turut, menjadi Wagub Sulsel, dan kemudian menjadi Gubernur Sulsel periode 2008-2013.

Prestasi yang dicatat Ilham dan Syahrul hingga di akhir tahun 2010 ini, sekali lagi, merupakan pesan yang sangat kuat kepada masyarakat Sulsel bahwa mereka berdua adalah dua putra terbaik Sulsel saat ini dalam bidang politik, apalagi keduanya juga adalah "kosong satu" di pemerintahan.

Dua Kubu

Dengan berbagai keberhasilan keduanya di partai politik dan di pemerintahan, mungkin tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa Ilham dan Syahrul Yasin Limpo bukanlah manusia standar. Mereka berdua berada di atas standar atau di atas rata-rata orang Sulawesi Selatan pada umumnya dalam bidang yang digelutinya.

Sebagai ketua umum partai politik, Ilham dan Syahrul tentu banyak berpengaruh  terhadap perilaku Partai Demokrat Sulsel dan Partai Golkar Sulsel dalam menyikapi berbagai situasi dan kondisi untuk menyukseskan program-program organisasi dan agenda yang telah disusun, termasuk situasi dan kondisi yang di luar perkiraan.

Ilham dan Syahrul tentu tidak sendirian dalam mengurus dan membesarkan partainya masing. Di sana banyak individu dan juga ada faksi atau kelompok-kelompok. Bagaimana perilaku individu-individu dan faksi-faksi tersebut, sangat memengaruhi perilaku organisasi Partai Demokrat Sulsel dan Partai Golkar Sulsel ke depan.

Di sinilah kelak akan dilihat bagaimana kemampuan Ilham dalam memimpin Partai Demokrat Sulsel dan Syahrul dalam memimpin Partai Golkar Sulsel, dalam melakukan komunikasi internal, dalam berkomunikasi dengan petinggi parpol lainnya, serta dalam mengatur perilaku organisasi partai politik yang dipimpinnya masing-masing.

Yang pasti, Ilham dan Syahrul selama ini sudah menunjukkan kemampuan dan prestasinya masing-masing. Mereka berdua sukses dalam melakukan komunikasi politik dan komunikasi massa, yang di dalamnya terkandung pesan terselubung yang sangat kuat.

Keberhasilan keduanya mengirim pesan yang kuat tersebut, telah menimbulkan efek yang luar biasa. Masyarakat Sulsel selaku khalayak akhirnya melihat Ilham dan Syahrul sebagai dua kubu yang akan saling berhadap-hadapan dalam Pemilukada Sulsel pada 2013 mendatang.

Kini masyarakat Sulsel telah melihat fenomena Ilham dan Syahrul dalam pemilihan Gubernur Sulsel mendatang.

Bisa Berpasangan

Fenomena berasal dari kata Yunani, phainomenon, yang berarti apa yang terlihat. Kata turunan fenomena, yaitu fenomenal, berarti "sesuatu yang luar biasa". Dalam kamus besar bahasa Indonesia, fenomena dibagi dalam tiga arti.

Pertama, fenomena diartikan sebagai hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindera dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah, seperti fenomena alam atau gejala. Kedua, fenomena juga berarti sesuatu yang luar biasa, keajaiban. Ketiga, fenomena diartikan sebagai fakta.

Ilham dan Syahrul adalah fenomena. Keduanya terlihat apa adanya. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka dapat menjadi bahan kajian dan bahan penelitian. Mereka adalah selebritis di panggung politik dan pemerintahan lokal Sulsel. Mereka begitu fenomenal. Itulah faktanya.

Itu pula yang membuat wartawan dan media massa, terutama di daerah ini, tidak pernah kehabisan bahan berita, baik berita politik dan pemerintahan, maupun berita-berita ringan, karena Ilham dan Syahrul adalah newsmaker. Apapun yang mereka lakukan, selalu bisa dan layak diberitakan. Masyarakat pun selalu ingin mengetahui apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh keduanya.

Besar kemungkinan Ilham Arief Sirajuddin dan Syahrul Yasin Limpo akan bersaing memperebutkan kursi "kosong satu" Sulsel, tetapi bukan tidak mungkin keduanya akan berpasangan sebagai calon Gubernur dan Wakil gubernur pada 2013 mendatang. Semua bisa saja terjadi, karena tidak ada lawan abadi dan juga tidak ada kawan abadi dalam politik.***


[Terima kasih atas kunjungan, komentar, kritikan, dan saran anda di blog http://pwi-sulsel.blogspot.com]

Selasa, 30 November 2010

PWI Sulsel Gelar Diskusi Publik

PWI Sulsel Gelar Diskusi Publik

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sulsel akan mengadakan diskusi publik, di Hotel Clarion, Makassar, Rabu, 8 November 2010, dengan menghadirkan pakar komunikasi politik Prof Cipta Lesmana, mantan Kapolda Sulsel Sisno Adiwinoto, Gubernur Sulsel Dr Syahrul Yasin Limpo, Ketua PWI Pusat Margiono.

Sekretaris Panitia, Supriadi Syarifuddin kepada wartawan di Gedung PWI Sulsel, Selasa, 30 November 2010, mengatakan, acara diskusi publik akan dipandu langsung Ketua PWI Sulsel Zulkifli Gani Ottoh.

Diskusi publik mengangkat tema ''Peran Pers dalam Pencitraan Daerah'', dengan sub-tema ''Demonstrasi Duluan Baru Wartawan Tiba dan Sebaliknya Wartawan Tiba Duluan Baru Demonstran.''


''Diskusi publik ini merupakan rangkaian acara pelantikan pengurus PWI Sulsel periode 2010-2014, yang sekaligus juga dilakukan pelantikan pengurus Dewan Kehormatan Daerah (DKD) PWI Sulsel, dan pengurus Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) PWI Sulsel, tapi pelantikan pengurus IKWI terpisah tempatnya,'' jelas Supriadi.


[Terima kasih atas kunjungan, komentar, kritikan, dan saran anda di blog http://pwi-sulsel.blogspot.com]

Senin, 29 November 2010

Pengurus PWI Sulsel Dilantik 8 Desember 2010


Sekretaris Panitia Pelantikan, Supriadi Syarifuddin, mengatakan, pengurus baru Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sulsel periode 2010-2014, pengurus Dewan Kehormatan Daerah (DKD) PWI Sulsel, dan pengurus Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) PWI Sulsel, akan dilantik di Hotel Clarion, Makassar, Rabu, 8 November 2010.


--------------------

Pengurus PWI Sulsel Dilantik 8 November 2010

Oleh Asnawin

Pengurus baru Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sulsel periode 2010-2014, pengurus Dewan Kehormatan Daerah (DKD) PWI Sulsel, dan pengurus Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) PWI Sulsel, akan dilantik di Hotel Clarion, Makassar, Rabu, 8 November 2010.

Pelantikan akan dirangkaikan dengan acara diskusi publik dengan menghadirkan pakar komunikasi politik Prof Cipta Lesmana, mantan Kapolda Sulsel Sisno Adiwinoto, Gubernur Sulsel Dr Syahrul Yasin Limpo, Ketua PWI Pusat Margiono.

''Acara akan dipandu langsung Ketua PWI Sulsel Zulkifli Gani Ottoh,'' kata Sekretaris Panitia Pelantikan, Supriadi Syarifuddin, kepada wartawan di Gedung PWI Sulsel, Senin, 29 November 2010.

Diskusi publik mengangkat tema ''Peran Pers dalam Pencitraan Daerah'', dengan sub-tema ''Demonstrasi Duluan Baru Wartawan Tiba dan Sebaliknya Wartawan Tiba Duluan Baru Demonstran.''

Pengurus PWI Sulsel dan pengurus DKD PWI Sulsel periode 2010-2014 ini merupakan hasil Konfercab PWI Sulsel di Gedung PWI Sulsel, Makassar, 30 Oktober 2010. Dalam Konfercab, Ketua PWI terpilih adalah Zulkifli Gani Ottoh (harian Fajar), sedangkan Ketua DKD terpilih adalah Ronald Ngantung (harian Tribun Timur).

Zulkifli Gani Ottoh bersama Ketua DKD PWI Sulsel Ronald Ngantung dan Hasan Kuba sebagai formatur kemudian menyusun pengurus harian PWI Sulsel yang diketuai Zulkifli Gani Ottoh, Sekretaris Mappiar (harian Ujungpandang Ekspres), Bendahara Nurhayana (tabloid Fajar Pendidikan).

Wakil Ketua Bidang Organisasi Hasan Kuba (tabloid Lintas), Wakil Ketua Bidang Pendidikan Nur Syamsu Sultan (TVRI Sulsel), Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan Rifai Manangkasi (tabloid Borgol), Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Herry Kontessa.

Wakil Sekretaris Anwar Mahendra (SKU Makassar Press), dan Andi Amran (RRI Makassar), serta Wakil Bendahara Selly Lestari (SKU Matahari).

Pengurus Pleno antara lain Asnawin (Ketua Seksi Organisasi), Gunt Sumedi (Ketua Seksi Pendidikan), dan Rahman (Ketua Seksi Wartawan Olahraga/SIWO).

Sementara pengurus DKD PWI Sulsel terdiri atas Ketua Ronald Ngantung, Sekretaris Andi Pasamangi Wawo, anggota Andi Syahrir Makkuradde, Yonatan Mandiangan, dan Piet Heriyadi Sanggelorang.

[Terima kasih atas kunjungan, komentar, kritikan, dan saran anda di blog http://pwi-sulsel.blogspot.com]

Jumat, 26 November 2010

Cetak Wartawan Berkualitas Melalui Pendidikan

Cetak Wartawan Berkualitas Melalui Pendidikan

Pengurus PWI Sulsel foto bersama Ketua DPRD Sulsel, di ruang kerja Ketua DPRD Sulsel, Rabu, 24 November 2010. (foto: tamsir)

Harian Fajar, Makassar
Kamis, 25 November 2010
http://metronews.fajar.co.id/read/110501/61/cetak-

MAKASSAR -- Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulsel, Zulkifli Gani Ottoh, menyebutkan bahwa kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia wartawan, masih banyak yang belum memenuhi kriteria yang diharapkan. Khususnya dalam membuat laporan baik cetak maupun elektronik. Masih perlu mengikuti pendidikan jurnalis guna mencetak wartawan berkualitas.

Hal ini diungkap Zulkifli saat bertemu Ketua DPRD Sulsel, HM Roem, Rabu, 24 November. Zulkifli didampingi sejumlah pengurus teras PWI Sulsel periode 2010-2015.

"Salah satu program utama pengurus PWI 2010-2015 adalah sekolah jurnalisme. Sulsel merupakan provinsi kelima yang memprogramkan sekolah jurnalisme di Indonesia," ujar Zulkifli.

Untuk menjalankan program dalam rangka meningkatkan kualitas SDM wartawan di Sulsel ini, Zulkifli menyebutkan kalau PWI telah melakukan kerja sama dengan Pemprov Sulsel.

Program pendidikan bagi wartawan di PWI Sulsel ini agendanya berlangsung selama satu bulan pada setiap angkatan. Zulkifli yakin, kelemahan yang dialami wartawan saat ini sedikit bisa teratasi jika mereka mengikuti pendidikan wartawan.

"Setidaknya persoalan 'okkot' tidak ada lagi," kata Zulkifli.

Pengurus PWI Sulsel periode 2010-2015 dilantik pada 8 Desember mendatang. Kemarin, pengurus terpilih sengaja menggelar silaturahmi dengan Ketua DPRD Sulsel, Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Kepala Kejati Sulsel, dan Kepala Polda Sulsel.

Ketua Bidang Pendidikan PWI Sulsel, Nursyamsu Sultan, menambahkan, selain pendidikan kewartawanan, PWI juga telah memprogramkan langguage centre bagi wartawan di daerah ini. Pusat bahasa ini nantinya akan memberikan kesempatan wartawan untuk mengikuti pendidikan bahasa khususnya Bahasa Inggris dan Bahasa Mandarin. (sah)

[Terima kasih atas kunjungan, komentar, kritikan, dan sarannya di blog http://pwi-sulsel.blogspot.com]

Sabtu, 13 November 2010

PWI Sulsel akan Tertibkan Wartawan

PWI Sulsel akan Tertibkan Wartawan

Haria
Sabtu, 13-11-2010
http://www.ujungpandangekspres.com/index.php?option=read&newsid=56315

MAKASSAR,UPEKS— Pengurus baru Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sulsel, rencananya akan menertibkan wartawan anggota PWI yang dinilai telah melanggar kode etik jurnalistik Indonesia dan Peraturan Dasar Rumah Tangga PWI.

Tidak hanya itu, ternyata ada sejumlah wartawan anggota PWI yang kabarnya telah menyalahgunakan kartu anggota mereka.

''Pengurus baru PWI Sulsel akan tegas dan keras untuk melakukan penertiban anggota kami (PWI Sulsel, Red) yang melanggar kode etik jurnalistik. Pertimbangannya, diterima kabar, ada anggota, turun ke lapangan, padahal surat kabar mereka sudah tidak terbit lagi. Itulah yang membuat kita harus tegas untuk menertibkan mereka, demi menjaga citra PWI,” kata Ketua PWI Sulsel Zulkifli Gani Ottoh di kantor PWI Sulsel Jumat (12/11).

Zulkifli menegaskan, jika dalam penertiban ditemukan adanya wartawan yang memang melanggar kode etik dan peraturan dasar rumah tangga PWI, pihaknya akan menindaki mereka dengan peringatan keras, menon-aktifkan selama 2 tahun dan membatalkan kartu anggotanya, ujar Zulkifli.

Berdasarkan laporan dan masukan dari masyarakat, lanjut Zulkifli, ada beberapa anggota PWI yang suka mengganggu sekolah dan sejumlah Instansi publik dalam artian menjadi calo seperti di Samsat, di Pelindo, menjadi pengurus SIM dan sebagainya.

“Kami tidak mau ada anggota PWI yang menjadi calo di beberapa instansi. Seharusnya mereka dapat bekerja secara profesional sebagai wartawan karena wartawan itu adalah orang intelek,” tegas Zulkfli.

Untuk itu, kedepannya PWI akan memberikan surat edaran kepada seluruh instansi publik untuk melapor ke pihak yang berwajib, jika menemukan ada wartawan, khususnya anggota PWI yang menjadi calo.


Terima kasih atas kunjungan, komentar, kritikan, dan sarannya di blog http://pwi-sulsel.blogspot.com.

Jumat, 12 November 2010

Jangan Perjualbelikan Kartu PWI

Jangan Perjualbelikan Kartu PWI

Harian Fajar, Makassar
Jumat, 12 November 2010
http://metronews.fajar.co.id/read/109708/61/-zugito-jangan-perjualbelikan-kartu-pwi

KETUA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sulawesi Selatan, Zulkifli Gani Ottoh atau yang biasa disapa Zugito berharap pengurus dan anggota PWI tidak memperjualbelikan kartu PWI. Dia juga meminta bidang organisasi PWI melakukan penertiban oknum yang hanya mendompleng di PWI.

Zugito mengungkapkan hal ini saat rapat pengurus di kantor PWI Sulsel, Jalan AP Pettarani, Jumat, 12 November. Menurut Zugito yang terpilih kembali pekan lalu, dia prihatin dan malu melihat pemegang kartu PWI yang tidak jelas. Misalnya penjual pakaian bekas, penjual bakso, hingga buruh di pelabuhan.

"Tolong bidang organisasi tertibkan yang hanya mendompleng di PWI ini. PWI ke depan harus lebih maju dari organisasi wartawan lainnya. Niat harus bagus," katanya di hadapan pengurus periode 2010-2015.

Pada kesempatan ini, Zugito juga menyampaikan rencana pelantikan 92 pengurus PWI Sulsel di Clarion Hotel and Convention pada 8 Desember mendatang.

Menurutnya, pelantikan akan dihadiri Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, pengurus pusat PWI, dan Prof Cipto Lesmana. Cipto dihadirkan khusus untuk memberi penyegaran jurnalistik kepada pengurus dan anggota PWI.

"Yang akan dilantik adalah pengurus harian, Dewan Kehormatan Daerah (DKD), hingga ibu-ibu IKWI (Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia)," kata dia.

Usai pelantikan, akan dilakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Nurul Qalam di samping kantor PWI Sulsel. "Ke depan, kita juga akan membangun bilik-bilik untuk kantor media-media yang belum punya tempat tetap. Yang pasti PWI ke depan akan lebih ramai apalagi jika sekolah jurnalisme sudah berjalan di kantor PWI," kata Zugito. (amr)

Kamis, 11 November 2010

Lima Tahun Bukanlah Waktu yang Singkat

Lima Tahun Bukanlah Waktu yang Singkat

Oleh Asnawin
(Ketua Seksi Pendidikan PWI Sulsel periode 2006-2010)

Masa bakti Presiden Amerika Serikat 'hanya' empat tahun. Para Bapak Bangsa Amerika pasti sudah memperhitungkan dengan matang bahwa waktu empat tahun sudah cukup bagi seorang Presiden AS untuk berbuat. Tidak perlu sampai lima tahun.

Di negara kita, Indonesia, masa jabatan presiden, gubernur, walikota, dan bupati bukan empat tahun, melainkan lima tahun. Banyak organisasi di negara kita juga mematok periode kepengurusan lima tahun.

Salah satu organisasi yang mematok periode kepengurusan lima tahun adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Lima tahun tentu bukanlah waktu yang singkat.

Sebenarnya lima tahun itu terlalu lama, karena pasti banyak yang terjadi dalam lima tahun, sehingga perlu berbagai macam penyesuaian dalam perjalanan sebuah organisasi.

Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan terkait periode kepengurusan lima tahun itu. Pertama, Ketua PWI (pusat atau cabang) terpilih hendaknya selektif memilih orang-orang yang akan dimasukkan dalam pengurus harian dan pengurus pleno.

Jangan sampai pertimbangannya hanya untuk ''balas jasa'' kepada orang-orang yang tiba-tiba begitu dekat dan menjadi pendukung utama saat konferensi. Sebaiknya, ketua terpilih memilih orang yang memiliki kompetensi di bidang atau pada seksi tertentu, terutama bila pada periode sebelumnya telah terbukti mau dan mampu bekerja dengan baik.

Tidak semua anggota organisasi atau pengurus lama yang mau atau mampu mencari simpati atau masuk dalam ''tim sukses'' saat konferensi, tetapi itu bukan berarti mereka tidak mendukung ketua terpilih. Mereka mungkin hanya tidak ingin masuk dalam salah satu ''kubu'' dan memilih netral. Jadi, janganlah memposisikan mereka sebagai bukan teman, apalagi menganggap mereka sebagai ''lawan''. Bahkan kepada mereka yang terang-terangan bukan pendukung calon ketua terpilih pun, sebaiknya jangan dimusuhi. Kalau perlu ajak mereka berbicara dari hati ke hati untuk kepentingan organisasi ke depan.

Kedua, buatlah program yang benar-benar dibutuhkan anggota PWI, terutama pendidikan dan peningkatan kualitas wartawan, serta upaya peningkatan kesejahteraan wartawan. Peningkatan kualitas wartawan diharapkan dapat berdampak positif terhadap kualitas isi pemberitaan yang selanjutnya dapat meningkatkan jumlah pembaca media cetak, pendengar radio, serta pemirsa televisi.

Ketiga, mungkin tidak ada salahnya kalau PWI juga melakukan kerjasama dengan pemerintah, instansi, serta lembaga atau organisasi lain untuk mengadakan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Ini penting dilakukan agar PWI memiliki ''banyak teman'' dan juga diterima di semua kalangan.

Mengakhiri tulisan singkat ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada ketua dan pengurus PWI bahwa lima tahun bukanlah waktu yang singkat. Butuh nafas panjang, keseriusan, dan kerja nyata untuk menjaga eksistensi dan nama baik organisasi.

Karya Tulis Wartawan Sangat Bermanfaat

Karya Tulis Wartawan Sangat Bermanfaat


Keterangan gambar: Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (kiri) menyalami Ketua Seksi Pendidikan PWI Sulsel, Asnawin, pada acara penyerahan hadiah juara Lomba Karya Tulis Jurnalistik HUT ke-341 Provinsi Sulawesi Selatan, di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Kamis, 11 November 2010. (foto: m nasir/humas pemprov sulsel)


Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan, karya tulis dan karya foto wartawan akan sangat bermanfaat dan menjadi sebuah memori dari tahun ke tahun yang kita lewati bersama.

Pernyataan tersebut diungkapkan Syahrul pada penyerahan hadiah kepada para juara Lomba Karya Tulis Jurnalistik dan Lomba Foto Jurnalistik dalam rangka HUT ke-341 Provinsi Sulawesi Selatan, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 11 November 2010.

Penyerahan hadiah dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel Patabai Pabokori, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel dr Abdul Latief, Kepala Biro Humas dan Protokol Agus Sumantri, serta sejumlah pejabat dan undangan.

''Media adalah segalanya. Sekarang ini era media. Uni Sovyet kalah dari Amerika bukan karena letusan senjata, tetapi karena pencitraan. Jadi sekarang ini adalah eranya perang pencitraan,'' katanya.

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulsel Agus Sumantri mengatakan, lomba tersebut bertujuan memberikan motivasi kepada para jurnalis dan fotografer.

''Insya Allah lomba ini akan dijadikan kalender tahunan yang dirangkaikan dengan Hari Ulang Provinsi Sulawesi Selatan,'' katanya.

Agus menambahkan, lomba Karya Tulis dengan tema ''Peranan Pendidikan dan Kesehatan Gratis dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Masyarakat Sulawesi Selatan'' diikuti 20 peserta, sedangkan lomba Foto Jurnalistik HUT dengan tema ''Potensi-potensi Positif Provinsi Sulawesi Selatan'' diikuti 41 peserta (205 karya foto).

Kabag Humas Biro Humas dan Protokol Setprov Sulsel Lukmanuddin mengatakan, lomba karya tulis jurnalistik dalam rangka Hari Jadi ke-341 Sulawesi Selatan, dengan topik ''Sulsel Menulis untuk Hari Jadi ke-341'', terbuka untuk umum.

''Lomba karya tulis jurnalistik dan lomba foto ini terbuka untuk umum, tetapi karya yang diikutkan lomba harus sudah pernah termuat di media cetak,'' jelasnya.

Khusus lomba fotografi Bidik Sulsel, syaratnya karya foto belum pernah dipublikasikan dan juga belum pernah diikutkan lomba. Peserta diberi kebebasan dalam memilih objek yang memiliki potensi positif pada 24 kabupaten dan kota se-Sulsel. Setiap peserta dapat mengirim maksimal lima foto dalam bentuk cetak 5R dan soft copy.

Para Juara

Juara pertama lomba karya tulis jurnalistik direbut Ahmad M Sidik (wartawan harian Berita Kota Makassar). Tulisannya yang berjudul ''Pendidikan-Kesehatan Gratis Solusi Masa Depan Sulsel'', dimuat di harian Berita Kota Makassar, pada hari Rabu, 20 Oktober 2010.

Juara kedua Buyung Maksum (wartawan harian Fajar) dengan judul tulisan ''Saya Sulsel dan Saya Bangga, -Refleksi 18 Bulan Perda Gratis'' yang dimuat di harian Fajar, pada hari Selasa, 19 Oktober 2010.

Wartawan harian Tribun Timur, Tasman Banto, keluar sebagai juara ketiga dengan judul tulisan ''Pendidikan Gratis, Belum semua Gratis'', yang dimuat harian Tribun Timur pada hari Senin, 18 Oktober 2010.

Staf pengajar Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Universitas Negeri Makassar, Andi Muhammad Irawan, keluar sebagai juara harapan I. Tulisannya yang berjudul ''Pendidikan Gratis di Ultah ke-341 Sulsel, termuat di harian Tribun Timur pada hari Selasa, 19 Oktober 2010.

Juara harapan II direbut Asnawin, Ketua Seksi Pendidikan PWI Sulsel. Tulisannya berjudul ''Kuncinya Political Will dan Komitmen, -Catatan Atas Program Pendidikan dan Kesehatan Gratis di Sulsel'', dimuat harian Fajar, Rabu, 20 Oktober 2010.

Aktivis hak anak, Rusdin Tompo, keluar sebagai juara harapan III dengan tulisan berjudul ''Sekolah Gratis yang Membebaskan'' yang dimuat harian Fajar, Kamis, 14 Oktober 2010. (asnawin)


[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]

Rabu, 10 November 2010

Organisasi Pers Evaluasi Kinerja DPRD Makassar

Organisasi Pers Evaluasi Kinerja DPRD Makassar

Selasa, 09 November 2010
http://makassar.antaranews.com/berita/21448/organisasi-pers-evaluasi-

Makassar (ANTARA News) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar melakukan evaluasi kinerja kepengurusan mereka selama setahun melalui diskusi publik yang melibatkan tokoh pers, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga sosial kontrol lainnya.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan, Zulkifli Gani Ottoh yang menjadi pemateri dalam pertemuan itu memberikan apresiasi khusus terhadap upaya sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar yang mencoba membuka diri dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dan beberapa organisasi sosial kontrol lainnya.

"Adanya upaya transparansi yang dilakukan kepengurusan DPRD Kota Makassar periode ini merupakan sebuah langkah maju, yang diharapkan bisa diikuti oleh lembaga legislatif lainnya di daerah ini," kata Zulkifli saat menjadi pembicara dalam diskusi publik dalam rangka HUT ke-403 Kota Makassar dan refleksi setahun kinerja DPRD kota Makassar periode 2009-2014, di Makassar, Senin, 8 November 2010.

Ketua Pengurus Daerah Perhimpunan Jurnalistik Indonesia (PJI) Sulsel, Nasrullah Nara dalam kesempatan itu melihat para legislator di kota Makassar perlu melakukan terobosan-terobosan dalam mengawal pembangunan di daerah ini.

Apalagi, lanjut dia, adanya pemikiran-pemikiran legislator muda dalam kepengurusan DPRD kota Makassar seharusnya bisa membuat terobosan-terobosan dalam menjalankan tugasnya sebagai fungsi legislasi maupun pengawasan terhadap kinerja anggaran daerah di lingkup pemerintah kota Makassar.

Wakil Ketua DPRD Makassar, Syamsu Niang berharap adanya masukan-masukan yang konstruktif dari elemen masyarakat khususnya mahasiswa, LSM, dan kelembagaan pers dalam mengawal setiap keputusan yang dihasilkan dalam mengawal kebijakan di legislatif.

"Kami berharap ada masukan yang lebih konstruktif dari hasil evaluasi yang kami lakukan saat ini. Apalagi diskusi publik yang kami gelar dalam pengurusan ini, satu-satunya bentuk pertanggungjawaban kami terhadap publik," ucap dia. (T.KR-HK/J006)
COPYRIGHT © 2010

Selasa, 09 November 2010

Pernyataan Pers PWI tentang Bencana Alam

Pernyataan Pers PWI tentang Bencana Alam

Senin, 08 November 2010

Sehubungan dengan terjadinya bencana alam beruntun yang terjadi di Tanah Air mulai dari longsor di Wasior, tsunami di Mentawai, dan erupsi Gunung Merapi di Yogyakarta yang telah menelan korban jiwa ribuan orang, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PWI menyatakan belangsungkawa dan keprihatinan mendalam terhadap korban yang jatuh dan kepada korban yang selamat dan saat ini terpaksa menetap di pengungsian, agar tetap bersabar dan tabah menjalani ujian ini sampai ke luar dari kesulitan.

2. Wartawan anggota PWI pada khususnya dan media pada umumnya agar terus memperdalam pengetahuan tentang bencana alam dengan segala permasalahannya, sehingga menghasilkan liputan/pemberitaan yang bermanfaat bagi masyarakat baik di tempat bencana maupun di Indonesia pada umumnya.

3. Wartawan yang meliput bencana agar membekali diri dan terus menjaga keselamatan dalam melakukan liputan dan tidak melakukan peliputan yang membahayakan diri sendiri dan juga pihak-pihak lain.

4. Pers nasional diimbau untuk terus menjaga pemberitaan yang akurat, hanya memberitakan prediksi dan opini dari pihak-pihak yang memiliki otoritas dan profesional, serta tidak bersikap spekulatif yang dapat menciptakan kegusaran masyarakat dan juga tidak menyiarkan berita bohong.

5. PWI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada media yang telah menggalang dana dan menyalurkannya kepada korban bencana dan untuk rehabilitasi kawasan bencana.

Jakarta, 8 November 2010

Pengurus Pusat PWI

Margiono
Ketua Umum

LPDS-Dewan Pers Gelar Lokakarya Piagam Palembang

LPDS-Dewan Pers Gelar Lokakarya Piagam Palembang

Selasa, 09 November 2010
http://pwi.or.id/index.php/Berita-PWI/Lokakarya-Piagam-Palembang

Palembang (ANTARA News) - Lembaga Pers Dr Soetomo bekerjasama dengan Dewan Pers pada Selasa-Rabu (20/10), menggelar Lokakarya Penegakan Produk Dewan Pers-Piagam Palembang yang merupakan sosialisasi kesepakatan ratifikasi kode etik jurnalistik.

"Sosialisasi juga dilakukan terkait standar perusahaan pers, standar perlindungan wartawan dan standar kompetensi wartawan kepada pimpinan media massa di Palembang, Sumatera Selatan," kata Direktur Eksekutif Lembaga Pers Dr Soetomo (LPDS), Priyambodo RH, di Palembang, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa Piagam Palembang yang disepakati pimpinan media massa nasional dan daerah pada puncak Hari Pers Nasional (HPN) di Palembang, 9 Februari 2010 itu, perlu disosialisasikan lagi dimulai dari tempat penandatangannya.

Dalam piagam tersebut, para pimpinan media massa sepakat untuk melaksanakan sepenuhnya kode etik jurnalistik, standar perusahaan pers, standar perlindungan wartawan, dan standar kompetensi wartawan.

"Kesepakatan untuk memberikan mandat kepada Dewan Pers untuk membentuk lembaga independen yang berhak melakukan verifikasi sesuai isi Piagam Palembang itu juga perlu segera ditindaklanjuti," ujar Priyambodo yang juga wartawan senior LKBN ANTARA.

Dalam lokakarya yang diikuti 20-an pimpinan dan pengelola media massa cetak dan elektronik serta online di Sumsel itu, menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Atmakusumah Astraatmadja, mantan Ketua Dewan Pers yang juga pengajar LPDS.

Menurut Priyambodo, fokus pembahasan adalah kode etik jurnalistik dan perlindungan wartawan, standar perusahaan pers, dan standar kompetensi wartawan.

Beberapa pimpinan dan pengelola media massa di Sumsel mengakui, penerapan Piagam Palembang itu walaupun secara bertahap, perlu ditindaklanjuti agar memberikan kontribusi bagi peningkatan dan kemajuan industri pers di daerah maupun secara nasional.

Mereka mengungkapkan pula sejumlah permasalahan yang dihadapi, terutama dialami kalangan pers kecil di daerah-daerah dalam menerapkannya.

Priyambodo juga menyatakan peningkatan kualitas SDM dan profesionalisme wartawan terutama di daerah-daerah perlu terus ditingkatkan.

"Diharapkan dengan menerapkan standar perusahaan pers, standar perlindungan wartawan dan standar kompetensi wartawan, wajah pers kita ke depan akan menjadi lebih baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun negeri ini," kata dia pula. (*)

Wartawan Senior Pedoman Rakyat Meninggal Dunia

Wartawan Senior Pedoman Rakyat Meninggal Dunia

Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada-Nya. Salah seorang mantan wartawan harian Pedoman Rakyat, Abdul Djabbar Pattisahusiwa atau lebih akrab dipanggil Abu Pattisahusiwa, meninggal dunia dalam usia 73 tahun di Makassar, Senin malam, 8 November 2010, dan dimakamkan keesokan harinya di pemakaman Islam Sudiang, Makassar.

Abu Pattisahusiwa yang lahir di Maluku, 15 Mei 1937, meninggalkan seorang isteri (Hj Halidjah Sanaki), lima anak, dan delapan cucu.

Salah seorang putrinya, Nur Fajriah, mengatakan ayahnya sudah lama terkena stroke dan praktis dalam dua bulan terakhir hanya terbaring di tempat tidur.

''Ayah kami sudah lama sakit, sejak terjatuh kedua kalinya, ayah hanya bisa terbaring di tempat tidur,'' ungkapnya kepada penulis.

Sejumlah mantan wartawan dan karyawan harian Pedoman Rakyat turut melayat di rumah duka, sehingga terjadi reuni kecil-kecilan.

Dengan meninggalnya Abu Pattisahusiwa maka kini tinggal beberapa orang wartawan senior harian Pedoman Rakyat (harian Pedoman Rakyat terbit sejak 1 Maret 1947 dan terbit terakhir pada 2 Oktober 2007) yang masih hidup. Wartawan senior harian ini yang telah meninggal dunia, antara lain LE Manuhua (25 November 2010), Buce Rompas (4 November 2009), dan Petrus Beda (2010).

Wartawan dan karyawan harian Pedoman Rakyat yang meninggal dunia dalam empat tahun terakhir, yaitu Hasanuddin alias Hanter (wartawan), Usman Sanaki (karyawan), Arthur Kuse (wartawan), Abdul Latif (karyawan), Indarto (wartawan / 10 Mei 2009), L.F. Sahertian (karyawan / 25 Juli 2009), dan J B Pinontoan (mantan Direktur Utama PT Media Pedoman Jaya / 19 April 2010).

Abu Pattisahusiwa bergabung di Pedoman Rakyat sejak tahun 50-an. Wartawan senior Pedoman Rakyat (PR), Verdy R Baso, mengatakan, almarhum Abu Pattisahusiwa jauh lebih dahulu bergabung di harian 'PR' dibandingkan dirinya.

''Saya bergabung di PR pada tahun 1969. Sebelum bergabung di PR, saya adalah wartawan harian Tegas. Pak Abu sudah lama di PR, mungkin beliau hampir seangkatan dengan Pak Manuhua,'' kata Verdy.

Trio

Verdy mengatakan, selama puluhan tahun bersama-sama di PR, tak pernah sekalipun Pak Abu bermasalah, karena orangnya tidak banyak bicara dan juga tidak pernah macam-macam.

''Beliau itu pekerja dan tenang sekali, jarang bicara. Orangnya baik sekali. Beliau cukup lama menjadi wartawan ekonomi. Jabatan terakhirnya di PR adalah Redaktur Pelaksana. Saya bersama beliau dan Pak Yasmin Tendan bergantian membuat tajuk rencana,'' paparnya.

Ketika masih aktif meliput di lapangan, Abu Pattisahusiwa selalu jalan bersama dengan dua sahabatnya, yakni Piet Langarin (Tabloid Gema) dan Tawakkal Tallu (RRI Makassar). Kedua rekannya itu juga sudah meninggal dunia.

''Mereka bertiga dikenal sebagai trio, karena selalu pergi meliput bersama-sama,'' ungkapnya.

Informasi tersebut dibenarkan oleh H Murtadji, Kepala Sekretariat PWI Cabang Sulsel.

''Mereka benar-benar trio dan sahabat kental,'' katanya. (asnawin)


[Blog http://pedomanrakyat.blogspot.com/ berisi berita, artikel, feature, dan beragam informasi. Terima kasih atas kunjungan dan komentar anda.]

Rabu, 03 November 2010

Ketua PWI, Pimpinan Media dan Parpol Jadi Pembicara

Pertemuan Politikus Muda se-Indonesia:
Ketua PWI, Pimpinan Media dan Parpol Jadi Pembicara


Harian Fajar, Makassar
Rabu, 3 November 2010
http://news.fajar.co.id/read/108992/41/politikus-muda-gagas-

JAKARTA -- Sembilan pimpinan partai politik besar akan menjadi pembicara dalam pertemuan pemuda politikus yang berlangsung 3-4 November. Mereka adalah pimpinan partai politik yang mendudukkan kadernya di DPR RI periode 2009-2014.

Mereka adalah Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq, Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, dan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa.

Selain itu, akan tampil pula Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, dam Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Ketua Panitia Hendra J Kede, dalam jumpa persnya di kantor Dewan Pers, Senin, 1 November, mengatakan pimpinan parpol itu akan tampil dalam kesempatan berbeda. Mereka juga akan membahas masalah yang berbeda.

Selain pimpinan parpol besar, pimpinan media massa juga akan menjadi pembicara dalam acara tersebut. Mereka adalah Jacob Oetama dari Kompas Gramedia Group, Chaerul Tanjung dari Trans Group, Ketua Umum PWI Margiono.

Selain itu, Direktur Pemberitaan tvOne, Karni Ilyas juga akan memberikan materi. Ada juga Jimmy Silalahi dari ATVLI dan pimpinan Jawa Pos Group. Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan Sosiolog Imam B Prasodjo juga akan menjadi pembicara.

Pertemuan pemuda politikus tersebut rencananya akan dihadiri sekira 1500 orang dari seluruh Indonesia. Mereka adalah anggota DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, dan DPR RI yang berusia di bawah 30 tahun.

Selain akan mengikuti diskusi panel dengan pembicara pimpinan parpol besar serta pimpinan media, politikus muda tersebut juga akan mengucapkan tekad bersama. Panitia menyebutnya, "Tekad Suci untuk Indonesia."

Pengucapan tekad suci itu rencananya akan disampaikan di Jakarta International Expo, Kemayoran. Seluruh bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden direncanakan akan menyaksikan langsung pengucapan tekad suci tersebut.

Ketua PWI Sulsel, Zulkifli Gani Ottoh mengatakan dari Sulsel ada 45 orang yang akan menjadi peserta. Mereka berasal dari berbagai kabupaten/kota di Sulsel. Di DPRD Sulsel, setidaknya ada dua orang yang akan menjadi peserta. Keduanya adalah Adnan Purichta Ichsan (Partai Demokrat) dan Andi Awwal Muin (PPDI).(sap)

Selasa, 02 November 2010

Burhanuddin Mampo: Kami Tetap Cinta PWI Sulsel

Burhanuddin Mampo: Kami Tetap Cinta PWI Sulsel

Oleh Asnawin

Konferensi Cabang (Konfercab) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan telah selesai dan juga telah terpilih pengurus harian, serta pengurus Dewan Kehormatan Daerah (DKD) PWI Sulsel periode 2010-2015.

Di kepengurusan PWI Sulsel, trio Zulkifli Gani Ottoh, Mappiar HS, dan Nurhayana Kamar tetap menduduki jabatan sebelumnya yakni ketua, sekretaris, dan bendahara. Tidak ada perubahan.

Sementara jabatan Ketua DKD PWI Sulsel diduduki Ronald Ngantung dari harian Tribun Timur, Makassar. Laode Arumahi yang menjadi saingannya dalam pemilihan Ketua DKD dan semula diprediksi menjadi Sekretaris DKD, ternyata dijadikan sebagai salah seorang di antara sebelas penasehat PWI Sulsel.

Berbeda dengan kepengurusan PWI Sulsel yang mempertahankan trio Zulkifli, Mappiar, dan Nurhayana sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara, dalam kepengurusan DKD PWI Sulsel tak satu pun pengurus lama yang dipertahankan, semuanya ''orang baru.''

Menanggapi komposisi kepengurusan PWI Sulsel dan DKD PWI Sulsel, mantan Bendahara PWI Sulsel Burhanuddin Mampo mengatakan, sebagai anggota PWI Sulsel dirinya bersama anggota PWI Sulsel yang tidak masuk dalam kepengurusan tetap mencintai PWI Sulsel.

''Meskipun tidak masuk dalam kepengurusan, kami tetap cinta PWI Sulsel. Jangan ragukan ke-PWI-an kami,'' katanya dalam bincang-bincang dengan pendiri dan pengelola blog pwi-sulsel.blogspot.com, di Makassar, Rabu, 3 November 2010.

Mantan Kepala Stasiun RRI Tual, Maluku Utara, berharap pengurus baru dapat bekerja lebih baik dibandingkan pengurus lama, dengan membuat program kerja yang benar-benar sesuai kebutuhan.

Pengurus baru diharapkan tetap mengutamakan program pendidikan untuk peningkatan kualitas anggota PWI Sulsel, serta berupaya membina hubungan dan kerjasama yang baik dengan media massa, khususnya media cetak mingguan dan majalah yangterbit di Sulsel.

''Kami siap membantu untuk pembinaan dan peningkatan kualitas anggota PWI Sulsel, serta pembinaan dan kerjasama dengan media cetak mingguan dan majalah, baik melalui PWI Sulsel maupun melalui forum atau lembaga lain,'' tandas Burhanuddin Mampo.

Senin, 01 November 2010

Hujan Interupsi Warnai Konfercab PWI Sulsel

Hujan Interupsi Warnai Konfercab PWI Sulsel

Harian Parepos, Parepare
Selasa, 1 November 2010
http://www.parepos.co.id/read/32940/35/zugito-oppo-pimpin-pwi-sulsel

PAREPARE -- Zulkifli Gani Ottoh akhirnya "Oppo" memimpin PWI Cabang Sulsel periode 2010-2015 dalam Konferensi Cabang (Konfercab) PWI di Gedung PWI Jalan AP Pettarani, Makassar.

Sementara Ronald Ngantung terpilih sebagai Ketua Dewam Kehormatan Daerah (DKD) PWI Sulsel menggantikan H Syamsu Nur. Konfercab yang dibuka Gubernur Sulsel DR H Syahrul Yasin Limpo, Sabtu pagi berlangsung alot hingga Ahad dini hari, kemarin.

Zugito sapaan akrab Zulkifli Gani Ottoh (Fajar Group) unggul dengan perolehan 271 suara dari 493 suara sah. Sedangkan rivalnya, Burhanuddin Amin (Inpos Group) hanya mengumpulkan 222 suara.

Usai pembukaan, konfercab dilanjutkan dengan pembahasan tata tertib. Sidang dipimpin Drs HL Arumahi didampingi Sekretaris Nurhayana Kamar SE, dan Drs Asnawin sebagai anggota sempat "dihujani" interupsi dari sejumlah peserta konfercab.

Ada beberapa poin yang sempat dipertanyakan sejumlah peserta, namun demikian, pimpinan sidang memberikan jawaban yang dapat dipahami para peserta konfercab.

Peserta konfercab terdiri dari Anggota biasa sebagai peserta penuh, anggota muda, dan anggota kehormatan sebagai peserta peninjau. Setelah laporan pertanggungjawaban pengurus PWI Cabang Sulsel periode 2006-2010 diterima peserta konfercab, pengurus dinyatakan demisioner.

Di saat pimpinan sidang diambilalih utusan PWI Pusat Atang Sianipar. Interupsi peserta pun terdengar yang menanyakan jumlah dan siapa serta mewakili siapa pimpinan sidang yang akan mendampingi utusan PWI pusat. Perdebatan agak panjang, karena masing-masing peserta bersikukuh ingin menampilkan wakilnya sebagai salah satu pimpinan sidang.

Namun, demikian konfercab menyepakati jumlah pimpinan sidang 5 orang terdiri Atang Sianipar (Utusan PWI Pusat), Ibrahim Manisi (PWI Perwakilan), Andi Tenri Palallo (Gender), Lufti Kadir (wartawam senior), dan Nursaman (surat kabar mingguan).

Pimpinan sidang inilah yang mengantarkan konfercab pada tahap penjaringan calon Ketua PWI Cabang Sulsel dan Ketua Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Sulsel.

Setelah dinyatakan terpilih, Zugito menyatakan rasa syukurnya kepada Allah SWT dan terima kasih kepada peserta yang telah menyukseskan konfercab PWI. Dia menyatakan kepercayaan yang diberikan kepadanya merupakan beban yang harus dipikul bersama pengurus lainnya nanti.

"Apalah artinya saya ini kalau tidak mendapat dukungan dari segenap pengurus dan anggota PWI lainnya," kata Zugito. Sementara Syamsu Nur dalam laporan pertanggungjawabannya selaku Ketua Dewan Kehormatan Daerah (DKD) PWI Sulsel, menyatakan jika dirinya tidak bersedia lagi dipilih menjadi Ketua DKD PWI.

"Rasanya sudah cukup lima tahun itu, silakan pilih teman yang lain," ucapnya dengan senyum khas.

Konfercab PWI dihadiri Ketua Umum PWI Pusat H Margiono, Ketua Dewan Kehormatan Daerah (DKD) PWI H Syamsu Nur, sejumlah wartawan senior, serta ratusan peserta Konfercab. Agenda Konfercab, selain laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2006-2010, penyusunan program kerja, dan pemilihan pengurus periode 2010-2015. (rir)

Sulsel Harus Bebas dari “Wartawan Koboi”

Sulsel Harus Bebas dari “Wartawan Koboi”

Harian Ujungpandang Ekspres, Makassar
Senin, 01-11-2010
http://www.ujungpandangekspres.com/view.php?id=55517

Zulkifli Gani Ottoh akhirnya terpilih kembali memimpin organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulsel, periode 2010-2015, melalui Konferensi Cabang (Konfercab), Sabtu (30/10). Apa saja program-program kerja yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan? Berikut petikan wawancara wartawan Harian Ujungpandang Ekspres, Dewi Yuliani, dengan Zulkifli Gani Ottoh (Zugito), di Kantor PWI Sulsel, Minggu (31/10).

Upeks: Pada Konferensi PWI Cabang Sulsel kemarin, Bapak sudah terpilih kembali menjadi Ketua PWI Sulsel periode 2010-2015. Tetapi, masih banyak yang tidak menerima hasil konfercab. Bagaimana Bapak menyikapi hal itu?

Zugito: Pertama-tama, Alhamdulillah, karena teman-teman di PWI mayoritas memberikan kepercayaan kepada saya kembali menjadi Ketua PWI Sulsel. Saya rasa perbedaan merupakan hal yang wajar, apalagi bagi organisasi yang pemilihan ketuanya menggunakan sistem demokrasi. Tetapi, yang harus dipahami, PWI merupakan organisasi yang berbeda dengan organisasi lainnya.

Di organisasi kewartawanan ini, yang paling utama adalah pengabdian, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Pada konfercab kemarin, memang berlangsung alot, bahkan pemilihan baru berakhir pukul 03.00 WITA, Minggu (31/10). Namun tetap berlangsung secara demokrasi. Mereka yang menggunakan hak pilihnya, memilih berdasarkan hati nurani.

Dari 600 anggota PWI Sulsel, sekira 466 menggunakan hak pilihnya. Sekira 65% anggota PWI telah memberikan amanah kepada saya. Nah, kalaupun ada yang tidak setuju atau tidak mendukung, itu biasa. Asal, jangan menjelek-jelekkan. Mari kita bersama-sama membawa organisasi ini dan wartawan agar lebih maju lagi.

Upeks: Program-program kerja apa saja yang akan Bapak lakukan untuk lima tahun ke depan?

Zugito: Ada empat program pokok yang akan saya laksanakan.

Pertama, masalah pendidikan untuk wartawan. Insya Allah, awal tahun depan, kami akan menggelar Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI), bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dalam hal ini Dinas Pendidikan Sulsel. Memorandum of Understanding (MoU) sudah ditandatangani Gubernur Sulsel.

SJI akan menghasilkan wartawan muda yang berkualitas, berwawasan dan beretika. Semua materi kewartawanan akan diajarkan, termasuk bagaimana menaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Selain itu, ada pendidikan yang akan digelar internal PWI ataupun bekerjasama dengan pihak ketiga. Semua itu dilakukan untuk meningkatkan kompetensi wartawan.

Kedua, bidang kesejahteraan. Kita harapkan, semua anggota PWI diperhatikan tingkat kesejahteraannya. PWI akan memantau bagaimana perusahaan-perusahaan pers memberikan kesejahteraan bagi para wartawannya. PWI akan melihat dan memantau, apakah perusahaan pers menaati Undang-undang Nomor 40 tentang Pers. Khususnya, karyawan pers memiliki saham minimal 20%.

Selain itu, secara internal organisasi, PWI juga akan mensejahterakan anggotanya. Misalnya, bekerjasama dengan pihak ketiga, yakni pengusaha perumahan, dibangun perumahan wartawan. Saat ini, sudah ada di Hartako. Sekarang, sedang dibangun lagi di Kabupaten Maros.

Selain itu, bagi wartawan yang memiliki putra dan putri berprestasi, akan disediakan beasiswa untuk mereka. PWI juga memperhatikan janda-janda wartawan dan duda-duda wartawati serta yatim piatu wartawan.

Ketiga, bidang pembelaan wartawan. Tahun 2011, PWI akan memiliki lembaga bantuan hukum, bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI). Lembaga ini akan memantau wartawan-wartawan yang bekerja di tempat kerjanya, apakah perusahaan pers tempatnya mengabdi peduli terhadap mereka. Jika tidak, dan ada keluhan atau laporan dari wartawan yang bersangkutan, kami akan ajukan tuntutan hukum.

Pembelaan atau bantuan pendampingan secara hukum juga akan diberikan bagi wartawan-wartawan yang terlibat masalah hukum karena kegiatan jurnalistiknya. Bukan hanya anggota PWI yang diberikan bantuan hukum, tetapi juga bagi wartawan lain yang bukan anggota PWI.

Keempat, bidang organisasi. Bagi wartawan baru yang akan mendaftar sebagai anggota PWI, akan terlebih dahulu diverifikasi, harus lulus standar kompetensi. Minimal, harus memiliki ijazah D3 dan telah bekerja selama dua tahun di medianya. Sebelum masuk jadi anggota, akan diuji melalui pendidikan di PWI. Wartawan yang memiliki kompetensi, profesional dan punya gaji tetap setiap bulannya bisa ditolerir sebagai anggota PWI.

Selain itu, PWI juga akan mendatabasekan semua wartawan yang ada di Sulsel. Database itu akan dikirimkan ke semua instansi. Setiap tiga bulan, database juga akan diperbaharui. Sistem database harus dilakukan untuk mendukung Piagam Palembang. Apalagi, dua tahun terakhir banyak sekali oknum yang mengaku-ngaku sebagai wartawan. Dengan semua program yang dilaksanakan, PWI akan mengupayakan agar Sulsel bebas dari “wartawan koboi.”

Upeks: Bagaimana dengan anggota PWI sendiri? Sekarang, banyak anggota PWI yang korannya juga sudah jarang terbit dan seringkali menjadi “wartawan koboi”. Bagaimana menata ini?

Zugito: Bagi anggota PWI yang terbukti “menyusahkan” orang lain dengan menjadi “wartawan koboi atau wartawan bodrex” akan ditindak tegas. Untuk menghindari hal itu, peningkatan kualitas dan pembinaan juga akan tetap dilakukan bagi anggota-anggota PWI.

Selain itu, baik media maupun wartawannya akan diberikan logo Dewan Pers, sebagai tanda jika media atau wartawan itu telah disertifikasi. Hal itu pula yang kemudian di-back up dengan program database.

Upeks: Di antara semua program kerja itu, bagaimana bentuk kepedulian PWI terhadap wartawan senior?

Zugito: PWI selalu peduli dan memperhatikan wartawan senior. Penghargaan setinggi-tingginya juga selalu diberikan PWI terhadap mereka. Para wartawan senior adalah mahaguru bagi wartawan-wartawan pemula. Karena itu, mereka juga akan diajukan sebagai pengajar di SJI nanti. Apalagi, sekira 60% pengajar di SJI masih berasal dari Jakarta. Sehingga, kami sangat membutuhkan partisipasi wartawan senior untuk membimbing dan mengayomi wartawan pemula yang masih baru menjalani profesi di bidang jurnalistik. ()

Minggu, 31 Oktober 2010

Menjawab Tantangan Piagam Palembang

Konfercab PWI Sulsel:
Menjawab Tantangan Piagam Palembang


Oleh H Zulkifli Gani Ottoh
(Ketua PWI Sulsel Periode 2006-2010)

Harian Fajar, Makassar
Sabtu, 30 Oktober 2010
http://metronews.fajar.co.id/read/108682/61/index.php

Piagam Palembang telah ditandatangani oleh 18 Pemimpin Media Pers Nasional pada Selasa, 9 Februari 2010 di Palembang, Sumatera Selatan. Acara penandatanganan itu dilaksanakan dalam rangkaian peringatan Hari Pers Nasional, disaksikan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Penandatanganan Piagam Palembang itu ternyata menuai keraguan di kalangan media Pers sendiri, terutama pers daerah. Dikhawatirkan kelak, dampak Piagam Palembang ini menimbulkan banyak media pers akan berguguran, namun tidak sedikit justru menjadi besar setelah diberlakukannya.

Sebenarnya, Piagam Palembang bertujuan mulia, yaitu untuk menjamin kemerdekaan pers. Selain itu, juga untuk mewujudkan kedaulatan berekspresi rakyat, berdasarkan prinsip–prinsip demokrasi, keadilan, supremasi hukum, hak asasi manusia, dan profesionalitas. Agar kemerdekaan pers benar–benar dapat terwujud, maka dibutuhkan pers yang profesional, tunduk kepada undang–undang tentang pers, taat terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan didukung oleh perusahaan pers yang sehat, serta dapat diawasi dan diakses secara profesional oleh masyarakat luas.

Berdasarkan tujuan yang mulia ini, ke-18 pemimpin media pers nasional tersebut di atas, sepakat melaksanakan Piagam Palembang. Mereka menyetujui Isi Piagam Palembang, yaitu melaksanakan sepenuhnya KEJ, Standar Perusahaan Pers, Standar Perlindungan Wartawan dan Standar Kompetensi Wartawan.

Mereka menyerahkan pelaksanaanya kepada lembaga independen yang dibentuk oleh Dewan Pers yang nantinya akan memproduksi sebentuk logo atau tanda khusus dan diberikan kepada perusahaan pers yang dinilai telah “lulus“ dari verifikasi dan ratifikasi. Tanda khusus inilah akan disiarkan, baik media cetak, maupun elektronik.

Relevansi dari pencantuman logo atau tanda khusus dari Dewan Pers tersebut, akan menjadi barometer kepercayaan masyarakat luas terhadap masing–masing media cetak dan elektronik. Sedangkan dampaknya bagi perusahaan pers yang belum menyetujui Piagam Palembang, pasti makin merana kehidupannya.

Menindaklanjuti penandatanganan itu, Dewan Pers sendiri telah memulai kerjanya. Pada akhir Agustus 2010 lalu, puluhan media diundang ke Hotel Singgasana, Makassar. Bambang Harymurti, salah seorang pimpinan Dewan Pers memberi bekal dan pemahaman tentang pelaksanaan Piagam Palembang, serta tata cara memverifikasi perusahaan pers.

Sebagaimana diketahui, kesepakatan Pelaksanaan Piagam Palembang dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, dimulai tahun ini hingga 2012. Masa dua tahun ini dinyatakan sebagai masa transisi. Artinya, selama dua tahun ini, lembaga independen yang dibentuk Dewan Pers menginventarisasi perusahaan pers untuk diverifikasi dan diratifikasi. Setelah tahun 2012, pengesahaan ratifikasi mulai diberlakukan. Sebelum dilakukan verifikasi, beberapa ketentuan harus dipenuhi oleh perusahaan pers, antara lain, telah dinyatakan sehat medianya.

Perusahaan atau media pers yang dinilai sehat adalah yang telah lolos standar kompetensi, yakni membangun pers profesional, tunduk dan taat kepada UU Pers dan KEJ. Persyaratan yang lebih ketat lagi adalah diharuskan memiliki modal awal minimal Rp 50 juta, serta mampu membiayai operasional perusahaan media pers minimal 6 (enam) bulan.

Memerhatikan kualitas media, terutama adalah kesejahteraan wartawan dan karyawan. Kalau seperti itu terjadi, maka organisasi perusahaan pers, seperti Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) dan organisasi wartawanlah yang harus berperan aktif. Harus proaktif menyambut Piagam Palembang ini.

Kita sepakat, SPS atau organisasi perusahaan pers harus bekerja maksimal untuk membantu perusahaan pers, terutama yang terbit mingguan, dua bulan, dan bulanan. Olehnya itu, pengurusnya harus kuat dan berwibawa. Sedangkan untuk organisasi wartawan, seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), juga harus siap mengurus dan membantu anggotanya, terutama agar mereka dapat lolos dalam Verifikasi dan Ratifikasi. Pengurusnya harus bersinergi dengan lembaga hukum terkait. Mampu melakukan negosiasi di berbagai instansi. Pengurus harus memiliki kepercayaan diri. Siap mengurus, dan bersedia meluangkan waktunya untuk anggota dan organisasinya.

Dibutuhkan lagi, pengurus yang sudah mapan perusahaan persnya. Minimal, berkomitmen untuk menegakkan citra dan wibawa wartawan anggota PWI Sulawesi Selatan. Hal ini penting, agar pelaksanaannya nanti, tidak terjadi justru pengurus yang diurus. Artinya, Piagam Palembang ini jangan sampai mematikan semangat idealisme kaum jurnalis. Pengurus organisasi SPS dan PWI haruslah yang memiliki integritas dan komitmen tinggi.

Mengurusi organisasi wartawan tidaklah semudah apa yang dibayangkan. Di tubuh organisasi PWI Cabang misalnya, melekat 4 (empat) wakil ketua, masing –masing Bidang Organisasi, Pendidikan, Pembelaan Wartawan, dan Bidang Kesejahteraaan. Semua bidang tersebut memerlukan “nakhoda” yang cerdas dan ulet. Kecerdasan dibutuhkan untuk mencari terobosan dan inovasi, serta kaya ide.

Bidang Organisasi

Bidang organisasi misalnya, bukan saja hanya mengurusi administrasi keanggotaan, tetapi lebih dari itu. Harus banyak melakukan pengembangan organisasi. Setiap saat melakukan sosialisasi dari berbagai aturan. Bagaimana misalnya, Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI, UU Pers, KEJ, dan pemahaman lainnya yang harus disebarkan ke seluruh anggota. Membuat dan menerbitkan buku putih dan database wartawan yang berisi dari dan untuk kalangan wartawan.

Database itu penting sekali, untuk mengetahui perkembangan terakhir teman-teman kita. Minimal setiap tiga bulan diperbarui. Tiga bulan dianggap waktu yang cukup untuk memantau aktivitas teman-teman. Apakah masih bertugas di suatu daerah atau sudah dimutasikan ke daerah lain. Bahkan, tidak menutup kemungkinan teman wartawan sudah berpindah media atau sudah tugas di luar negeri. Database ini sangat diharapkan, bukan saja dari kalangan wartawan, tetapi bahkan diharapkan oleh seluruh mitra kerja PWI, seperti; instansi pemerintahan, BUMN, TNI-Polri, organisasi profesi lainnya, DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Bidang Pendidikan

Demikian pula bidang pendidikan. Bidang inilah yang sangat menentukan berkualitas tidaknya anggota. Bidang pendidikan harus terlebih dahulu bekerja untuk penentuan jadi tidaknya seorang calon menjadi anggota PWI. Bidang pendidikan harus mengadakan pendidikan dan pendidikan terus menerus, guna menambah pengetahuan dan wawasan anggota. Pengurus Bidang Pendidikan bagi anggota PWI diperkenankan bekerja sama dengan pihak ketiga. Bisa dengan perguruan tinggi, instansi pemerintahan, TNI–Polri, BUMN, organisasi profesi dan lembaga lainnya.

Meningkatkan mutu sumber daya manusia, guna menjadikan profesional anggota PWI, diperlukan berbagai fasilitas tempat dan tenaga pengajar. Di Gedung Perkantoran PWI Sulawesi Selatan telah difasilitasi sebuah bangunan yang berfungsi untuk diklat. Di tempat inilah yang akan digunakan untuk Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI). SJI merupakan program kerja PWI Pusat yang dilaksanakan oleh seluruh PWI Cabang di Indonesia.

Bidang Pembelaan Wartawan

Membela wartawan tidaklah harus anggota sendiri, tetapi juga terbuka bagi wartawan yang di luar PWI, sepanjang wartawan yang bersangkuatan memintanya. Pembelaan wartawan bukan saja dibela dan diurus bilamana menghadapi masalah hukum, tetapi juga harus diperhatikan dan diikuti perkembangan anggota PWI di tempat mereka bekerja.

Termasuk harus diurus, apabila ada anggota PWI diperlakukan tidak adil oleh perusahaan pers di mana mereka bekerja. Minimal ada negosiasi. Pengurus diharapkan banyak membuka hubungan kerja dengan berbagai pihak terkait. Misalnya, dengan pakar hukum, lembaga bantuan hukum, penegak hukum dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah.

Bidang Kesejahteraan

Menjadi anggota PWI harus ada manfaatnya. Anggota harus mendapat perhatian untuk peningkatan kesejahteraan. Kesejahteraan di sini bukan hanya paket lebaran saja yang diterima sekali setahun. Namun yang lebih penting adalah, bagaimana keluarga mereka bisa merasakan sentuhan kepedulian pengurus PWI, terutama dalam hal fasilitas perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Pengurus dapat saja bekerja sama dengan berbagai pihak.

Di sini pun dibutuhkan figur pengurus yang sudah mapan kehidupan sehari–harinya. Menggerakkan semua fasilitas gedung PWI, termasuk mengoptimalkan peranan seksi usaha, koperasi, dan bidang lainnya yang bertujuan untuk menyejahterakan anggota dan membiayai jalannya roda organisasi.

Dari empat bidang inilah, anggota PWI menitip harapan kepada pengurus yang akan datang, untuk benar–benar siap mengurus. Teman–teman yang memimpin media cetak dan elektronik perlu didampingi dalam perjuangan mengoperasikan medianya. Terutama media cetak yang periode terbitnya masih seminggu sekali atau dua minggu, dan bahkan ada yang terbit bulanan. Kesulitan teman–teman media pers pasti makin bertambah, apabila persyaratan standar Kompetensi dari Dewan Pers sulit mereka penuhi.

Kini Piagam Palembang sudah berada di depan kita. Bahkan telah menantang dan mengagetkan media–media lokal di daerah. Media di daerah belum selesai bergelut dengan persaingan bisnis media yang semakin ketat. Lagi pula, belum terhitung besarnya biaya yang telah dikeluarkan untuk mengikuti kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi di era globalisasi saat ini. Dan sekarang, lagi-lagi media pers dituntut untuk menjawab tantangan Piagam Palembang. Selamat Berkonfercab! (*)

Sekolah Jurnalisme di Makassar Masih Angan-angan


MASIH ANGAN-ANGAN. Rencana Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) membuka Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) di Makassar, tampaknya masih sebatas angan-angan. (int)

Sabtu, 30 Oktober 2010

Konfercab PWI Sulsel Berakhir Pukul 03.30 Wita


KONFERCAB. Pengurus PWI Sulsel menggelar Konfercab, di Gedung PWI Sulsel, Jl AP Pettarani 31, Makassar, Sabtu, 30 Oktober 2010. (Foto: Tamsir)

Jumat, 29 Oktober 2010

Ketika Kita Harus Memilih

Ketika Kita Harus Memilih

Oleh Asnawin

Tuhan menciptakan segala sesuatunya di dunia ini berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada kehidupan, ada kematian. Ada amal, ada dosa. Dan seterusnya, dan seterusnya.

Dalam kehidupan beragama pun kita diberi pilihan-pilihan. Kita sebagai manusia ciptaan Tuhan dipersilakan memilih agama yang diyakini kebenarannya. Bahkan kita pun dipersilakan tidak beragama kalau tidak yakin dengan salah satu agama yang diturunkan melalui nabi dan rasul utusan Tuhan.

Dalam kehidupan bernegara kita juga harus memilih salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Begitu pun dengan pemilihan gubernur, pemilihan walikota, dan pemilihan bupati. Kita harus memilih, termasuk memilih untuk tidak memilih (Golput).

Dalam skop yang lebih kecil, kita juga kadang-kadang terpaksa harus memilih calon ketua organisasi. Ketika berhimpun dalam sebuah organisasi, mau tidak mau kita berhadapan dengan pilihan-pilihan. Masalahnya kemudian, bagaimana menentukan pilihan ketika dua orang yang akan maju sebagai calon ketua organisasi adalah orang-orang yang kita sayangi, yang begitu dekat dengan kita.

Memilih si A yang sudah seperti saudara, berarti kita akan merasa tidak enak dengan si B yang sudah seperti orangtua. Begitu pun sebaliknya. Menghindar untuk tidak memilih juga sulit kita lakukan, karena pasti akan banyak sorotan dari teman-teman, terutama sorotan bahwa kita adalah orang yang tidak punya warna, tidak mampu mengambil keputusan tegas, banci, dan sebagainya.

Maka ketika kita harus memilih, kita memang hendaknya memilih. Jangan tidak memilih. Kita memilih boleh berdasarkan kepentingan, boleh berdasarkan pertimbangan logis, juga boleh berdasarkan hati nurani. Terserah. Akan lebih baik lagi kalau kepentingan dan pertimbangan logis itu bertemu dengan hati nurani.

Makassar, 30 Oktober 2010

Kamis, 28 Oktober 2010

FPRM Dukung Zulkifli Pimpin PWI Sulsel

FPRM Dukung Zulkifli Pimpin PWI Sulsel


MENDUKUNG. Forum Pemimpin Redaksi Mingguan (FPRM) berkunjung ke redaksi FAJAR, Kamis, 28 Oktober. FPRM menyatakan dukungan terhadap Ketua PWI Sulsel, Zulkifli Gani Ottoh untuk memimpin kembali organisasi wartawan ini periode mendatang. (FOTO YUSRAN/FAJAR)

Harian Fajar, Makassar
Jumat, 29 Oktober 2010
http://metronews.fajar.co.id/read/108611/61/fprm-dukung-zulkifli-pimpin-pwi

MAKASSAR -- Forum Pemimpin Redaksi Mingguan (FPRM) menyatakan dukungannya terhadap Ketua PWI Sulsel, Zulkifli Gani Ottoh untuk memimpin kembali organisasi wartawan ini periode 2010-2015. Pernyataan dukungan kepada Zugito, sapaan akrab Zulkifli di kalangan PWI disampaikan FPRM saat berkunjung ke redaksi FAJAR, Kamis, 28 Oktober.

"Kami dari pemimpin redaksi koran dan majalah mingguan, akan tetap mendukung Pak Zugito untuk menjadi Ketua PWI Sulsel lima tahun ke depan. Dukungan ini kita berikan karena selama kepemimpinannya periode ini, dia mampu membawa citra positif pada media. Dia juga tidak membeda-bedakan koran harian dan mingguan," ujar Koordinator FPRM, Rifai Manangkasi.

Selain itu, Rifai menyebutkan bahwa prestasi PWI Sulsel selama kepemimpinan Zulkifli cukup dibanggakan. Salah satunya mampu membawa PWI Sulsel tampi sebagai juara pada Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas).

"Saya bisa katakan bahwa selama kepemimpinannya boleh dikatakan tidak ada celah. Yang terpenting lagi, Zulkifli siap tampil di bagian depan untuk memperjuangkan koran mingguan dan wartawan terkait standarisasi media," tambah Rifai.

Pemimpin Redaksi News Pratama, Muh Rum menambahkan, 20 pemimpin redaksi (pempred) koran dan majalah mingguan di Sulsel, dengan tegas menolak kader yang sudah berumur di atas 60 tahun untuk memimpin PWI periode 2010-2015.

"Jadi kami sangat menolak dengan keras kalau PWI ini dipimpin oleh orang yang sudah tua. Apa yang kita harapkan kalau yang pimpin PWI sudah berusia di atas 60 tahun," kata Rum.

Menurut Rum, tidak hanya lembaga tertentu yang membutuhkan generasi muda memimpin organisasi, tapi juga PWI sangat mengharapkan pemimpin yang masih muda dan memiliki pengaruh. "Selain masih muda, Pak Zulkifli juga memiliki pengaruh di Sulsel," tambahnya. (sah)

Zulkifli Diminta Kembali Pimpin PWI Sulsel




Zulkifli Diminta Kembali Pimpin PWI Sulsel

Harian Fajar, Makassar
Kamis, 28 Oktober 2010
http://metronews.fajar.co.id/read/108484/61/zulkifli-diminta-

MAKASSAR -- Menjelang Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sulsel pada 30 Oktober mendatang, Zulkifli Gani Ottoh kembali mendapat dukungan. Sejumlah pengurus teras PWI Sulsel berharap Zulkifli bersedia untuk menakhodai PWI hingga lima tahun ke depan.

Dua nama yang secara terbuka menegaskan harapannya agar Zulkifli bisa terpilih lagi adalah Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI Sulsel, Hasan Kuba, dan Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan PWI Sulsel, Andi Pasamangi. Dihubungi terpisah, Rabu, 27 Oktober, keduanya menegaskan dukungan kepada mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Makassar itu.

"Kita sudah melihat kinerjanya selama empat tahun dan anggaran dasar memungkinkan untuk menjabat dua periode. Itulah kenapa saya dan beberapa teman berharap Zulkifli bisa terpilih untuk lima tahun lagi. Kongres di Aceh memang menghasilkan keputusan bahwa masa kepengurusan kembali lima tahun," kata Hasan Kuba.

Hal sama disampaikan Andi Pasamangi. Pengurus PWI yang sudah menjabat posisi wakil ketua tiga periode ini mengatakan dukungannya bukan untuk mendapat posisi lagi. Bahkan ia sudah berjanji tidak akan duduk lagi sebagai pengurus.

"Pak Zulkifli memang sosok pimpinan yang bisa dipertahankan. Dia mengerti organisasi, punya komitmen dan mampu segalanya. Termasuk ia punya mobilitas, dan kapanpun siap mengikuti rapat PWI," jelas Pasamangi.

Bagaimana dengan Zulkifli sendiri? Dihubungi kemarin, Zulkifli mengatakan, sepulang dari Porwanas Palembang di mana PWI Sulsel keluar sebagai juara umum, dia belum mengambil keputusan. Namun belakangan, karena desakan beberapa pengurus dan anggota PWI, ia akhirnya memutuskan maju. Keinginannya ini juga sudah disampaikan kepada dua mantan Ketua PWI Sulsel, Alwi Hamu dan Syamsu Nur.

"Tiga bulan lalu saya katakan siap. Tapi satu hal yang pasti bahwa memimpin PWI ke depan ini sangat berat. Sebab sudah diberlakukan Piagam Palembang. Di situ jelas disebutkan bahwa wartawan harus lulus kompetensi. Jadi berat. Kita harapkan yang jadi pengurus siapapun itu, harus siap mengurus wartawan yang dikhawatirkan terlempar dari perusahaannya karena standar kompetensi tadi. Jadi pengurus bukan sebaliknya yang diurus. Jadi sangat berat," kata Zulkifli.

Terkait pelaksanaan Konfercabs, Zulkifli menjelaskan, panitia sudah menyebar undangan ke anggota PWI. Hanya saja ada sedikit perubahan jadwal pembukaan. Sebelumnya dijadwalkan pukul 09.00, Sabtu, 30 Oktober.

"Karena ada penyesuaian jadwal dengan gubernur, kita mundurkan menjadi pukul 10.00," kata dia. (amr)

Konfercab PWI Sulsel Dihadiri Margiono


H Mappiar HS



Konfercab PWI Sulsel Dihadiri Margiono
- Mappiar: Jadikan Fun Demokrasi


Harian Ujungpandang Ekspres, Makassar
Kamis, 28-10-2010
http://www.ujungpandangekspres.com/view.php?id=55294&jenis=Metro

MAKASSAR, UPEKS— Pemilihan Ketua PWI Cabang Sulawesi Selatan akan dilaksanakan Sabtu, 30 Oktober 2010.

Ketua PWI Sulsel periode 2006-2010, Zulkifli Gani Ottoh digadang-gadang sebagai calon terkuat yang kembali akan menduduki posisi Ketua Ketua PWI Sulsel periode 2010-2014.

Ketua Panitia Konferensi PWI Cabang Sulsel, H Mappiar HS menjelaskan, pemilihan Ketua PWI Sulsel akan dilakukan melalui Konferensi Cabang (Konfercab) PWI Sulsel yang rencananya dihadiri langsung Ketua PWI Pusat Margiono.

Sementara peserta merupakan anggota biasa sebagai peserta, anggota muda, dan anggota kehormatan sebagai peninjau.

Mappiar berharap, Konfercab PWI Sulsel menjadi ajang fun demokrasi atau demokrasi gembira. Melalui Konfercab PWI, diharapkan seluruh pengurus dan anggota PWI berdemokrasi dengan menyalurkan hak pilihnya untuk posisi Ketua PWI Sulsel hingga lima tahun mendatang.

Rencananya, kegiatan dibuka Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo yang sekaligus menjadi keynote speaker dengan tema Peranan Pers dalam Mendorong Pembangunan Sulsel. Pembicaraan lain, Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin dengan tema Makassar Menuju Kota Dunia.

“Konfercab rencananya akan diikuti 700 peserta terdiri dari anggota biasa, anggota muda, dan peninjau,” tandasnya. ()

Rabu, 27 Oktober 2010

Pendidikan dan Kesehatan Gratis di Sulsel

Pendidikan dan Kesehatan Gratis di Sulsel:

Daerah Minta Pemprov Menanggung 60 Persen




Pengantar :
Pemprov Sulsel bersama seluruh Pemkab dan Pemkot se-Sulsel telah menandatangani perjanjian tentang pelaksanaan program pendidikan dan kesehatan gratis di Sulawesi Selatan, pada Juni 2008. Untuk mengetahui bagaimana penerapannya di daerah, apa saja kendala yang dihadapi, dan bagaimana menyukseskan program tersebut, Pemprov Sulsel bekerja sama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulsel mengadakan Safari Jurnalistik dengan mengunjungi 14 kabupaten dan kota, 6-10 Oktober 2010. Berikut hasil kunjungan Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel yang ditulis Ketua Seksi Pendidikan PWI Sulsel, Asnawin.

Ketika dilepas secara resmi oleh Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di Baruga Sangiaseri Gubernuran Makassar, Senin, 4 Oktober 2010, masih banyak wartawan anggota ‘’kafilah’’ Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel yang belum paham tentang program pendidikan dan kesehatan gratis ini.

Sebaliknya, wartawan yang memiliki pengetahuan justru curiga atau menuding program tersebut tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan pengalaman beberapa wartawan, terutama yang anak-anaknya sekolah di SD dan atau SLTP, program pendidikan gratis tidaklah terlalu dirasakan, karena kenyataannya tetap banyak pungutan di sekolah.

Untuk berobat secara gratis pun, banyak wartawan yang merasa kesulitan atau mengalami beberapa hambatan, terutama panjangnya prosedur atau birokrasi yang harus dilewati, sehingga mereka malas memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan gratis dan lebih memilih berobat langsung ke rumah sakit atau ke dokter praktek.

Maka ‘’kepala’’ sebagian besar wartawan yang mengikuti Safari Jurnalistik ini penuh sesak dengan berbagai pertanyaan yang akan dilontarkan saat berdialog dengan Pemkab dan Pemkot, serta instansi terkait di daerah yang akan dikunjungi.

Tetapi Gubernur Syahrul Yasin Limpo mengingatkan bahwa Safari Jurnalistik ini bukan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan dan kesehatan gratis di daerah, melainkan untuk mengkristalisasi kedua program tersebut. Artinya, wartawan diminta membantu Pemprov Sulsel untuk menyamakan persepsi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat, tentang program pendidikan dan kesehatan gratis tersebut.

Daerah pertama yang kunjungi yaitu Kabupate Gowa yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar. Rombongan Safari Jurnalistik yang dipimpin langsung Ketua PWI Sulsel Zulkifli Gani Ottoh diterima oleh Sekretaris Kabupaten Gowa Drs H Muh Yusuf Sommeng MSi didampingi beberapa pejabat terkait, di Baruga Pattingalloang Kantor Bupati Gowa, pada Rabu pagi sekitar pukul 10.30 Wita, 6 Oktober 2010.

Ketua PWI Sulsel Zulkifli Gani Ottoh menjelaskan, Safari Jurnalistik yang merupakan program bersama Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulsel dengan Seksi Pendidikan PWI Sulsel, bertujuan memantau pelaksanaan program pendidikan gratis dan kesehatan gratis pada 16 kabupaten dan kota se-Sulsel.

Pada acara dialog, Sekkab Gowa Yusuf Sommeng menjelaskan bahwa program pendidikan gratis sudah dilaksanakan pada 2007 atau setahun sebelum program tersebut dicanangkan oleh Pemprov Sulsel pada tahun 2008.

Program pendidikan gratis dituangkan dalam Perda No. 4 Tahun 2007 tentang pendidikan gratis, sedangkan program kesehatan kesehatan gratis dituangkan dalam Peraturan Bupati No. 8 tentang kesehatan gratis.

‘’Di Gowa tidak ada pungutan untuk penerimaan siswa baru, mulai dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,’’ tandas Yusuf.

Dia juga mengungkapkan bahwa Pemkab Gowa bahkan telah membuat Perda No. 10 tahun 2009 tentang Wajib Belajar Anak Sekolah, yang antara lain berisi pemberian sanksi kepada orangtua atau wali murid yang tidak menyekolahkan anak-anak mereka.

‘’Sanksinya denda Rp 50 juta ditambah kurungan enam bulan,’’ papar Yusuf Sommeng, seraya menambahkan bahwa di Gowa malah dibentuk Satpol Pendidikan, yang antara lain bertujuan mengantar-jemput guru yang bertempat tinggal lebih dari tiga kilometer dari sekolahnya.

Dengan berbagai terobosan yang dilakukan dalam pelaksanaan program pendidikan gratis, Gowa akhirnya menyabet seluruh bentuk penghargaan tingkat nasional terkait program pendidikan gratis. Tak heran kalau kemudian banyak daerah lain yang dating khusus ke Gowa untuk melakukan studi banding tentang pelaksanaan program pendidikan gratis.

Dari Gowa, rombongan Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel yang berjumlah lebih dari 60 orang dengan menumpang tiga bus besar milik Pemprov Sulsel, melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Bantaeng dengan melewati dua daerah yakni Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto.

Rombongan yang tiba sekitar pukul 16.00 Wita diterima Pelaksana tugas Sekkab Bantaeng Drs H Zainuddin MSi yang didampingi Kadisdikpora Hj. Andi Sinasari, dr Dahria dari Dinas Kesehatan, serta beberapa pejabat lainnya, di Restoran Aroma Laut. Seperti di Gowa, dialog antara pemkab Bantaeng dengan wartawan didahului dengan pemaparan tentang program pendidikan dan kesehatan gratis, setelah itu dilanjutkan dengan dialog.

Pertama di Indonesia

Selanjutnya rombongan menuju Kabupaten Sinjai dengan melewati Kabupaten Bulukumba. Rombongan yang tiba di Sinjai sekitar pukul 20.00 Wita, diterima oleh Asisten II Drs H Mukhlis Isma MSi, didampingi beberapa pejabat terkait, di Rumah Makan Nikmat. Dialog berlangsung dalam suasana santai.

Pemkab Sinjai mengklaim bahwa mereka adalah kabupaten pertama di Indonesia yang melaksanakan program pendidikan dan kesehatan gratis, yakni sejak tahun 2004. Aturan mengenai pelaksanaan program pendidikan gratis dituangkan dalam Perda No. 6 Tahun.

Berbeda dengan daerah lain, pelaksanaan kesehatan gratis di Sinjai dilaksanakan bekerja sama dengan PT. Askes, dengan premi Rp 10.000 per Kepala Keluarga dan berlaku untuk semua warga Sinjai, baik warga kurang mampu maupun pegawai negeri sipil, pejabat, dan pengusaha.

Menyinggung santernya pemberitaan mengenai penolakan Pemkab Sinjai atas dana program pendidikan dan kesehatan gratis dari Pemprov Sulsel, Asisten II Sekda Sinjai Mukhlis Isma mengatakan, pihaknya bukan menolak, melainkan meminta penyesuaian untuk penggunaannya, karena aturan mengenai kedua program tersebut sudah terlebih dahulu ada di Sinjai sebelum diprogramkan oleh Pemprov Sulsel.

‘’Kami takut terjadi tumpang-tindih. Kalau boleh kami meminta dananya digelontorkan saja ke Sinjai tanpa embel-embel program pendidikan dan kesehatan gratis agar kami dapat menggunakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan, sehingga mudah mempertanggung-jawabkannya,’’ papar Mukhlis.

Setelah berdialog dengan Pemkab Sinjai, rombongan Safari Jurnalistik melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Bone yang berbatasan langsung dengan Sinjai. Rombongan tiba di Bone, Kamis dini hari, 7 Oktober 2010, sekitar pukul 00.30 Wita.

Dialog dengan Pemkab Bone baru dilangsungkan sekitar pukul 10.00, di Ruang Rapat Bupati Bone. Rombongan Safari Jurnalistik diterime oleh Wakil Bupati Bone Said Pabokori.

Wabup Bone mengemukakan bahwa program pendidikan dan kesehatan gratis telah dilaksanakan sejak Januari 2008, atau enam bulan sebelum dicanangkan oleh Pemprov Sulsel. Dana yang dibutuhkan jauh lebih besar dibandingkan daerah lain di Sulsel, karena penduduk Bone berkisar 700.000 orang yang tersebar pada 27 kecamatan, 333 desa, serta 39 kelurahan.

Yang menarik di Bone adalah adanya program Sekolah Satu Atap (SD dan SMP) atas bantuan dan kerjasama dari Pemerintah Australia. Selain itu, di Bone juga disebut kelas akselerasi atau kelas percepatan, yaitu kelas yang terdiri atas siswa cerdas dengan IQ di atas rata-rata dengan lama belajar hanya dua tahun, baik untuk tingkat SMP maupun SMA.

Dari Bone, rombongan Safari Jurnalistik melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Wajo dan tiba sekitar pukul 15.00 Wita. Rombongan terlebih dahulu dijamu di sebuah rumah makan sebelum dilakukan dialog di Ruang Pola Kantor Bupati Wajo.

Seperti di Bone, Pemkab Wajo juga membuka kelas akselerasi, tetapi Wajo juga mamadukannya dengan membuka kelas bilingual (kelas dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di kelas).

‘’Program Prima Pendidikan ini merupakan hasil kerjasama dengan JICA (Japan International Cooperation Agency),’’ kata Sekkab Wajo Nasir Taufik yang didampingi Kadis Pendidikan Bustamin Betta, Kadis Kesehatan dr Abdul Azis, Direktur RSUD Lamaddukelleng Wajo dr H Baso Rahmanuddin, serta Ketua PWI Perwakilan Wajo Muhammad Baru.

Setelah berdialog dengan Pemkab Wajo, rombongan Safari Jurnalistik melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Luwu. Rombongan tiba sekitar pukul 21.00 Wita dan disambut langsung Bupati Luwu Andi Mudzakkar.

Bupati Luwu mengatakan, selain pendidikan gratis, pihaknya juga memberikan beasiswa kepada 800 guru yang belum sarjana untuk melanjutkan pendidikan. Sementara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Pemkab Luwu akan membangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) satu buah pada setiap kecamatan (Luwu terdiri atas 21 kecamatan).

Di bidang kesehatan, Pemkab Luwu akan berupaya meningkatkan status Puskesmas biasa menjadi Puskesmas plus (ada fasilitas rawat inap) dari 21 Puskesmas yang tersebar pada 21 kecamatan.

Dialog diakhiri dengan foto bersama wartawan dengan Bupati Luwu. Setelah itu,
rombongan berangkat ke Kota Palopo dan bermalam di kota tersebut. Keesokan harinya, Jumat, 8 Oktober 2010, barulah dilangsungkan pertemuan dan dialog dengan Pemkab setempat.

Pertemuan dilangsungkan di Ruang Rapat Walikota Parepare yang dipimpin Sekretaris Kota HM Jaya didampingi Ketua PWI Sulsel, Zulkifli Gani Ottoh.

‘’Jauh sebelum program pendidikan gratis diluncurkan Pemprov Sulsel, kami di Palopo sudah terlebih dahulu melaksanakannya, bahkan ini menjadi grand strategi Pemkot Palopo,’’ kata HM Jaya, seraya menambahkan bahwa Palopo bertekad menjadi kota pendidikan.

Kadis Pendidikan Palopo dr Andi Thamrin mengatakan, penduduk Palopo secara keseluruhan berjumlah 63.000 orang. Dana Jamkesda yang mereka kelola Rp 1.566.528.000, terdiri atas Rp 626.611.200 dari APBD Tk. I Sulsel dan Rp 939.916.800 dari APBD Tk II Palopo.

‘’Di Palopo ada 10 Puskesmas. Data terakhir, sudah tercatat sebanyak 79.518 kunjungan,’’ sebut Andi Thamrin.

Sekretaris Dinas Pendidikan Palopo Muhammad Yamin mengatakan di Palopo terdapat beberapa perguruan tinggi dan ratusan sekolah. Jumlah mahasiswa berkisar 30 orang, sedangkan pelajar juga puluhan ribu, termasuk sekitar 27.000 murid SD.

Bupati pun Digratiskan

Dari Palopo, rombongan Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Tana Toraja.

Di Makale Tana Toraja, rombongan makan malam dan berdialog dengan pemerintah setempat di rumah jabatan bupati. Dialog yang dihadiri beberapa pejabat dibuka oleh Sekkab Tana Toraja Enos Karoma, selanjutnya dipandu oleh Ketua PWI Sulsel.

Kadis Kesehatan Tana Toraja dr Zadrak Tombeg Sp.A, mengatakan pihaknya telah memerintahkan agar setiap ada pasien yang datang berobat harus segera dilayani, meskipun pasien tersebut tidak membawa identitas.

‘’Saya tidak peduli ada KTP atau tidak, kalau ada pasien yang datang berobat layani dulu, KTP belakangan. Semuanya gratis, bahkan bupati pun digratiskan kalau berobat dan mau tidur di kelas tiga,’’ katanya.

Plt Kadis Pendidikan Tana Toraja Yohanis Titting SPd MMin, mengungkapkan bahwa untuk melayani pendidikan gratis di daerah pelosok, pihaknya telah membangun Sekolah Satu Atap SD dan SMP di daerah terpencil.

‘’Mudah-mudahan tahun depan bisa ditingkatkan menjadi satu atap SD, SMP, dan SMA,’’ kata Yohanis.

Usai pertemuan dan dialog dengan Pemkab Tana Toraja, rombongan Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel langsung menuju ke Rantepao Toraja Utara untuk berdialog dengan pemerintah setempat.

Dialog dilangsungkan di penginapan dan restoran Toraja Lodge mulai pukul 22.00 Wita sampai pukul 23.30 Wita yang dipimpin Sekkab Toraja Utara Lewaran Rantelabi, didampingi Kadis Pendidikan Gagah Sumule, Kadis Kesehatan dr Henderik Kala' Timang, serta dua Asisten Sekda.

‘’Program pendidikan dan kesehatan gratis pada tahun 2009, Toraja Utara masih berada di bawah koordinasi Tana Toraja. Barulah pada tahun 2010 ini kami melaksanakannya secara mandiri,’’ ungkap Lewaran.

Dia menambahkan, saat ini pihaknya belum bisa mengukur kinerja SKPD, termasuk program pendidikan dan kesehatan gratis, tetapi Pemkab Toraja Utara berupaya membuat evaluasi kinerja pada akhir 2010.

Kadis Kesehatan Henderik Kala’ Timang mengatakan Toraja Utara kini memiliki 22 Puskesmas, 24 Puskesmas Pembantu (Pustu), serta 34 Pusat Kesehatan Desa (Puskesdes).
‘’Saat ini sedang dibangun 12 Puskesdes tambahan,’’ ungkapnya.

Jumat malam, 8 Oktober 2010, rombongan Safari Jurnalistik menginap di penginapan dan restoran Toraja Lodge. Keesokan harinya, perjalanan dilanjutkan ke Kabupaten Enrekang. Rombongan diterima oleh Sekretaris Kabupaten Enrekang M Amiruddin bersama beberapa pejabat terkait dan dialog dilangsungkan di Ruang Pola Kantor Bupati Enrekang.

Dalam dialog tersebut, Amiruddin mengatakan bahwa Pemkab Enrekang sudah melaksanakan program pendidikan dan kesehatan gratis beberapa tahun (2004) sebelum dicanangkan oleh Pemprov Sulsel. Untuk pendidikan gratis, Pemkab Enrekang bukan hanya menggratiskan pendidikan pada jenjang SD dan SLTP, melainkan juga jenjang SLTA.

Di bidang kesehatan, Pemkab Enrekang juga membuat program pelayanan gratis kepada masyarakatnya, mulai lahir sampai meninggal dunia. Sejak adanya program tersebut, maka jumlah warga Enrekang yang dilaporkan meninggal dunia jauh lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Kadis Kesehatan Enrekang Arfah Rauf mengatakan, di Enrekang juga ada desa percontohan kawasan bebas asap rokok, yaitu Desa Bone-bone, Kecamatan Anggeraja.

Di bidang pendidikan, timpal Kadis Pendidikan Arfah Rauf, bukan hanya pendidikan dasar yang digratiskan, Pemkab Enrekang juga memberikan bantuan beasiswa kepada guru-guru yang ingin melanjutkan kuliah ke jenjang sarjana. Selain itu, pemerintah setempat juga membuat program buku bersubsidi untuk memudahkan para pelajar memiliki buku-buku paket mata pelajaran.

Namun sehubungan dengan program pendidikan dan gratis yang dicanangkan oleh Pemprov sulsel sejak 2008, Pemkab Enrekang berharap pembagian atau struktur anggarannya ditinjau ulang. Kalau selama ini pembagian dananya 40% dari APBD I Sulsel dan 60% disiapkan oleh APBD II Enrekang, pihaknya berharap dibalik menjadi 60:40 atau 50:50.

‘’Kami menyambut baik program pendidikan dan kesehatan gratis ini, tetapi perlu ada penyempurnaan, terutama dalam perhitungan biaya, sehingga program ini dapat berjalan sebagaimana mestinya,’’ tutur Amiruddin.

Seusai berdialog dengan Pemkab Enrekang, rombongan Safari Jurnalistik PWI-Pemprov Sulsel melanjutkan perjalanan ke Kota Parepare, tetapi di kota tersebut rombongan hanya mandi sore dan ganti baju. Seusai salat magrib, rombongan berangkat ke Pinrang untuk berdialog dengan pemerintah setempat.

Rombongan diterima di Ruang Pola Kantor Bupati Pinrang oleh Sekretaris Kabupaten Drs H Syarifuddin Side SH MH MSi bersama beberapa pejabat terkait. Acara didahului makan malam, sebelum pemaparan program dan realisasi pelaksanaan pendidikan dan kesehatan gratis di Pinrang.

Kadis Kesehatan Pinrang dr H Rusman Achmad MKes mengatakan, semua penduduk Pinrang bebas berobat di Puskesmas atau di kelas tiga rumah sakit umum jika memiliki Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pinrang.

‘’Tetapi kalau KTP-nya baru berusia dua hari, kami telusuri dulu. Jangan sampai orangnya dari provinsi lain yang hanya datang ke Pinrang untuk menikmati pelayan kesehatan gratis, misalnya harus dioperasi, lalu setelah itu pulang lagi ke kampungnya,’’ ungkap Rusman.

Dia berharap tahun anggaran 2011 pembagian biaya kesehatan gratis dibalik menjadi 60% ditanggung oleh Pemprov Sulsel dan 40% ditanggung oleh Pemda Tk. II. Selain itu, ia mengusulkan agar Pemprov Sulsel membuat Perda khusus yang berlaku secara umum untuk semua RSUD se-Sulsel, terutama untuk pelayanan kesehatan dasar yang ditanggung oleh program kesehatan gratis.

Direktur RSUD Lasinrang Pinrang, drg St Hasnah, mengatakan hasil sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Pinrang tercatat sebanyak 345.911 jiwa. Dari jumlah tersebut, 240.550 jiwa terdaftar sebagai peserta Jamkesda, tetapibaru 112.000 lebih yang punya kartu.

Di Pinrang, katanya, terdapat 15 Puskesmas yang tersebar pada 12 kecamatan. Sampai dengan Juni 2010, sudah tercatat sebanyak 26.616 rawat jalan, 271 rawat inap, dan 214 persalinan.

‘’Estimasi biaya pengobatan gratis pada 2010 ini yaitu Rp 9,6 miliar,’’ sebut Hasnah.
Kadisdikpora Pinrang Andi Mappanyukki mengatakan, program pendidikan gratis di Pinrang memang hanya untuk siswa SD dan SMP, tetapi pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk siswa SMA.

‘’Kami tidak memakai istilah pendidikan gratis, tetapi ada anggaran khusus dari Pemda,’’ ungkapnya.

Sekkab Pinrang Syarifuddin Side mengatakan realisasi program pendidikan dan kesehatan gratis di Pinrang di atas 100% persen, sehingga pemerintah setempat terpaksa menutupi kekurangan dananya melalui APBD perubahan pada tahun berjalan.

Tahun 2011, katanya, pihaknya akan bekerjasama dengan PT. Askes untuk program kesehatan gratis, sehingga Dinas Kesehatan bisa berkonsentrasi pada pelayanan kesehatan, sedangkan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawabannya diserahkan kepada PT. Askes.

Keesokan harinya atau Ahad, 10 Oktober 2010, tepat pukul 08.30 Wita, rombongan Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel berdialog dengan Pemkot Parepare di rumah jabatan Walikota Parepare, dipimpin Sekretaris Kota Hatta Buroncong.

Yang menarik di Parepare adalah pemerintah setempat membantu pakaian seragam sekolah, pakaian olahraga, dan sepatu kepada siswa dari keluarga kurang mampu.

Kadis Pendidikan Parepare, Mustafa Mappangara, juga meminta agar Peraturan Gubernur Sulsel tentang program pendidikan gratis ditinjau ulang, karena program tersebut banyak yang tidak tepat sasaran dan tidak jelas tujuan yang ingin dicapai.

Program pendidikan gratis juga diharapkan diimbangi dengan peningkatan mutu, terutama mutu proses belajar mengajar agar output atau luaran pendidikan formal benar-benar berkualitas.

‘’Untuk apa pendidikan gratis kalau outputnya tidak memuaskan dan anak-anak tidak lulus ujian nasional,’’ tutur Mustafa.

Mengenai pelayanan kesehatan gratis, Kadis Kesehatan Parepare dr Jamaluddin Sahil mengatakan, pihaknya telah memberikan instruksi agar mengutamakan pelayanan disbanding mempersoalkan karetu identitas.

‘’Kalau ada pasien yang datang berobat, layani dulu, kartu identitas belakangan. Kalau mereka tidak membawa kartu identitas, kita beri waktu dua kali 24 jam untuk mengurus dan menunjukkannya. Kalau mereka tidak mampu menunjukkan identitasnya sebagai penduduk Parepare, maka mereka akan dikenakan biaya sesuai aturan yang berlaku,’’ tutur Jamaluddin.

Seusai berdialog dengan Pemkot Parepare, rombongan Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Pangkep. Rombongan diterima Wakil Bupati Pangkep Drs Abdul Rahman Assegaf bersama beberapa pejabat terkait di ruang pertemuan objek wisata Dunia Fantasi, pada Ahad, 10 Oktober 2010, sekitar pukul 13.00 Wita.

‘’Tantangan kita dewasa ini adalah tantangan sosial, karena sudah terjadi euphoria gratis, tidak ada lagi yang mau dibayar oleh masyarakat. Maka tugas terberat kita sekarang adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tidak semua (pendidikan dan kesehatan) gratis dan juga tetap dibolehkan menyumbang atau berpartisipasi,’’ tutur Abdul Rahman Assegaf.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Bupati Maros Drs HA Harmil Matotorang MM saat menerima rombongan Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel, di ruang rapat Bupati Maros, Ahad, 10 Oktober 2010 sekitar pukul 17.00 Wita.

‘’Masyarakat menganggap seluruh pembiayaan sudah digratiskan, padahal tetap dibutuhkan partisipasi masyarakat,’’ kata Harmil.

Selain itu, Pemkab Maros juga meminta agar pembiayaan program pendidikan dan kesehatan gratis dibalik menjadi 60% ditanggung oleh Pemprov Sulsel dan 40% ditanggung oleh pemerintah kabupaten/kota.***

Keterangan: Reportase ini dimuat di halaman 4-5 Tabloid ''Koran PWI'', edisi 15-30 Oktober 2010. Tabloid ''Koran PWI'' diterbitkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PW) Cabang Sulawesi Selatan.