Sabtu, 27 Februari 2010

Korupsi, Ya, Korupsi



Korupsi, Ya, Korupsi

Oleh: Asnawin

(Mahasiswa S2 Ilmu Komunikasi Universitas Satria, Makassar)

Ada empat hukum dasar logika, yaitu hukum identitas, hukum kontradiksi, hukum tiada jalan tengah, dan hukum cukup alasan. ‘’Hukum identitas’’ menyebutkan bahwa sesuatu adalah selalu sama atau identik dengan dirinya sendiri. Menurut hukum ini, A adalah A dan bukan yang lainnya. Keberadaannya absolut. Contohnya, korupsi adalah korupsi, bukan yang lain.

Itu adalah sesuatu yang logis. Ketika ada penyimpangan atau pelanggaran hukum identitas, maka terjadilah sesuatu yang tidak logis. Korupsi misalnya, kalau dibelokkan menjadi salah prosedur atau kesalahan administratif maka ia menjadi tidak logis, karena awalnya ia adalah suatu perbuatan korupsi, namun kemudian dibelokkan sehingga menjadi bukan korupsi.

Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan korupsi? Korupsi berasal dari Bahasa Latin, corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok.

Korupsi cukup banyak definisinya. Salah satu di antaranya diutarakan Transparansi Internasional, dengan mengatakan korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik, yang dipercayakan kepadanya.

Secara hukum, definisi korupsi dijelaskan pada 13 pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 junto UU No. 20 Tahun 2001. ‘’Berdasarkan itu, korupsi dirumuskan dalam 30 bentuk, yang dikelompokkan ke dalam kerugian negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.’’

Pendapat lain mengatakan, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan (wewenang) publik untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang menjadi gantungan kesetiaan.

Dari berbagai definisi itu, dapat disimpulkan bahwa korupsi mengandung unsur-unsur melawan hukum, melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan yang ada pada pelaku korupsi karena jabatan atau kedudukannya, kerugian keuangan (kekayaan dan atau perekonomian) negara, serta memperkaya diri sendiri (orang lain dan atau korporasi).

Menurut Amien Rais (2008), korupsi itu ada dua macam. Pertama, korupsi biasa, mulai dari korupsi kecil-kecilan (petty corruption) hingga korupsi besar-besaran (grand corruption). Kedua, korupsi yang menyandera negara (state capture corruption atau state-bijacked corruption).

Beberapa kasus korupsi di Indonesia yang mencuat ke permukaan, ada yang berakhir dengan hukuman penjara, tetapi tidak sedikit juga yang akhirnya dianggap sebagai kesalahan prosedur atau kesalahan administratif.

Kasus pengucuran dana talangan triliunan rupiah oleh pemerintah untuk menyuntik bank bermasalah, memang dibolehkan selama semuanya berlangsung wajar, logis, dan sesuai aturan. Namun kalau ada indikasi ketidakwajaran, misalnya karena pemilik bank bersangkutan merampok uang di bank-nya sendiri sehingga bank tersebut bangkrut, lalu pemerintah yang turun tangan menyelamatkan bank tersebut, maka itu adalah sesuatu yang tidak logis. Karena tidak logis dan dianggap melanggar ‘’hukum identitas’’, maka sangat pantas kalau kemudian banyak yang mempersoalkannya, mulai dari rakyat biasa hingga wakil rakyat di parlemen.

Rasional dan Transparan

Hukum kedua dalam hukum dasar logika adalah ‘’hukum kontradiksi’’ yang menyatakan bahwa sesuatu pada waktu yang sama tidak dapat sekaligus memiliki sifat tertentu dan juga tidak memiliki sifat tertentu itu. Misalnya, suatu perbuatan tidak mungkin secara bersamaan dianggap sebagai korupsi dan bukan korupsi.

Begitu pun seorang pejabat publik misalnya, tidak mungkin ia mengampanyekan perlunya pemberantasan korupsi lalu ia sendiri yang melakukan korupsi. Kalau pun terjadi, maka itu berarti menyalahi atau melanggar hukum kontradiksi dan karenanya perbuatan pejabat publik bersangkutan adalah tidak logis.

Hukum ketiga adalah ‘’hukum tiada jalan tengah’’ yang menyatakan bahwa sesuatu itu pasti memiliki suatu sifat tertentu atau tidak memiliki sifat tertentu itu, dan tidak ada kemungkinan ketiga. Hukum ketiga dalam hukum dasar logika ini merupakan kelanjutan dari hukum kedua. Hukum ketiga ini memberi landasan bagi kejernihan dan konsistensi dalam berpikir.

Misalnya pejabat publik yang mengampanyekan perlunya pemberantasan korupsi lalu ia sendiri yang melakukan korupsi karena sedang mencoba-coba sebagai kemungkinan ketiga, maka kemungkinan ketiga ini pasti ditolak.

Menurut ‘’hukum tiada jalan tengah’’, kemungkinannya hanya dua, yakni pejabat publik tersebut memang antikorupsi atau memang seorang koruptor. Tidak ada kemungkinan lain sebagai kemungkinan ketiga.

Hukum keempat atau hukum terakhir dalam hukum dasar logika adalah ‘’hukum cukup alasan’’, yaitu jika terjadi perubahan pada sesuatu, maka perubahan itu harus berdasarkan alasan yang cukup memadai dan cukup dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Indikator rasional menjadi penting karena kebenaran yang paling bisa dipertanggungjawabkan adalah kebenaran ilmiah.

Pengucuran dana talangan triliunan rupiah oleh pemerintah misalnya untuk menyelamatkan sebuah bank bermasalah, harus disertai argumentasi yang rasional, transparan, sekaligus cukup jelas bagi rakyat kebanyakan.

Hal tersebut perlu dilakukan karena dana talangan triliunan rupiah pastilah menggunakan uang negara yang berarti uang rakyat, apalagi kalau rakyat sudah terlanjur tahu dan kemudian terbentuk opini publik bahwa ada yang tidak logis dalam pengucuran dana talangan tersebut.

Penjelasan bahwa pengucuran dana talangan tersebut dilakukan karena dikhawatirkan akan terjadi dampak sistemik terhadap perbankan nasional, bukan merupakan penjelasan yang cukup alasan.

Penjelasan yang cukup adalah penjelasan yang komprehensif atau menyeluruh mulai dari penyebab bangkrutnya bank bermasalah tersebut, alasan dan dasar hukum pengambilan kebijakan pengucuran dana talangan, serta tindak lanjut terhadap pemilik bank yang merampok uang di bank-nya sendiri.

Pelanggaran atau penyimpangan terhadap keempat hukum dasar logika formal ini bisa jadi tidak menyebabkan seseorang atau sejumlah orang masuk penjara, tetapi seseorang atau sejumlah orang tersebut akan mendapat vonis ‘’tidak logis’’ dari orang dekat, keluarga, tetangga, dan atau publik.

Seseorang yang divonis ‘’tidak logis’’ akibat perbuatan korupsi misalnya, mungkin akan selamanya dianggap dan dikenang sebagai koruptor hingga mati, karena siapa pun tidak mungkin melakukan banding atau kasasi kepada semua orang yang telah menjatuhkan vonis ‘’tidak logis’’. Untuk menghindari vonis ‘’tidak logis’’, sebaiknya janganlah melawan atau melanggar hukum dasar logika.

- Keterangan: artikel ini dimuat Harian Fajar, Makassar, pada halaman 4, hari Kamis, 25 Februari 2010

[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://pwi-sulsel.blogspot.com/.]

Selasa, 16 Februari 2010

Piala Porwanas 2010 Diserahkan Kepada Wagub Sulsel

Piala Porwanas 2010 Diserahkan Kepada Wagub Sulsel

Makassar, 16 Februari 2010

Ketua PWI Sulsel Zulkifli Gani Ottoh menyerahkan Piala Presiden Juara Umum Porwanas 2010, kepada Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu'mang, di Baruga Sangiaseri Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Makassar, Selasa, 16 Februari 2010.

Kontingen PWI Sulsel keluar sebagai juara umum Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 2010 di Palembang, Sumatera Selatan, yang dirangkaikan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2010, dengan puncak acara dilaksanakan pada 9 Februari 2010.

Zulkifli Gani Ottoh menjelaskan, kontingen PWI Sulsel yang berkekuatan kurang lebih 200 orang, terdiri atas atlet, ofisial, dan penggembira, berhasil meraih enam medali emas dan satu perunggu. Ke-6 emas tersebut diperoleh dari cabang tenis meja, tenis (2 medali emas), bulutangkis, bowling, dan bola voli.

''Ini adalah rekor nasional perolehan medali emas terbanyak dalam Porwanas. Di Palembang, kami merebut enam dari 18 medali emas yang diperebutkan,'' katanya.

Bangga

Wagub Sulsel Agus Arifin Nu'mang mengaku bangga atas prestasi PWI Sulsel tersebut dan berharap ke depan prestasi tersebut bisa dipertahankan.

''Hebat. Saking hebatnya, di Sulsel tidak ada lapangan olahraga bowling tetapi biasa juara di Porwanas,'' kata Agus yang disambut tawa dan tepuk tangan hadirin.

Kepada kalangan pers, khususnya wartawan olahraga, Wagub Sulsel berharap perlunya mereka berperan memperbaiki citra persepakbolaan nasional.

''Sepakbola sudah bisa dikatakan maju kalau banyak perempuan yang datang ke stadion untuk menyaksikan pertandingan sepakbola,'' ujar Agus.

Acara penyerahan Piala Presiden Juara Umum Porwanas tersebut dihadiri sejumlah pejabat, wartawan senior, pengurus PWI Sulsel, serta para atlet dan ofisial tim Porwanas PWI Sulsel.

Lomba Karya Tulis Jurnalistik

Pada kesempatan itu, Ketua PWI Sulsel Zulkifli Gani Ottoh juga mengumumkan nama-nama juara Lomba Karya Tulis Jurnalistik PWI Sulsel 2010 yang pelaksanaannya bekerja sama Pemerintah Kabupaten Enrekang.

Para juara tersebut adalah juara I Fahmy Myala (Tabloid Demos), Syarifuddin May (LKBN Antara Sulawesi Selatan), Ahmadi Haruna (SKU Tegas), Jurlan Em Saho'as (Tabloid Pedoman), Saefuddin Kadir, dan Mamat Irwansyah.

''Hadiah kepada para pemenang akan diserahkan pada acara ramah tamah Hari Ulang Tahun Emas Kabupaten Enrekang, Sabtu (20 Februari 2010) ini,'' kata Zulkifli. (asnawin)

Bagir Manan Terpilih Menjadi Ketua Dewan Pers



15 Februari 2010 13:14:13
Bagir Manan Terpilih Menjadi Ketua Dewan Pers

Jakarta (Berita Dewan Pers) - Rapat pertama anggota Dewan Pers periode 2010-2013 yang digelar hari ini (15/02/2010) di kantor Dewan Pers, Jakarta, memilih Prof. Dr. Bagir Manan sebagai Ketua Dewan Pers. Ia mendapat delapan suara dari sembilan anggota Dewan Pers yang hadir. Satu suara abstain. Sedangkan Bambang Harymurti terpilih sebagai Wakil Ketua.

Bagir Manan akan menggantikan Prof. Dr. Ichlasul Amal. Sedangkan Bambang Harymurti menggantikan posisi Leo Batubara. Serah terima dari anggota Dewan Pers periode 2007-2010 ke anggota Dewan Pers baru rencanakan dilakukan pada Kamis, 18 Februari 2010, di Gedung Dewan Pers, Jakarta.

Rapat pertama ini juga memutuskan perubahan nama dan jumlah Komisi-Komisi di Dewan Pers, dari sebelumnya lima Komisi menjadi tujuh. Ketua dan Wakil Ketua Komisi-Komisi Dewan Pers periode 2010-2013 sebagai berikut:

1. Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika
Ketua : Agus Sudibyo
Wakil : Bekti Nugroho

2. Komisi Hukum dan Perundang-Undangan
Ketua : Wina Armada
Wakil : Agus Sudibyo

3. Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers
Ketua : M. Ridlo ‘Eisy
Wakil : Margiono

4. Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi
Ketua : Zulfiani Lubis
Wakil : M. Ridlo ‘Eisy

5. Komisi Pemberdayaan Organisasi
Ketua : Satria Naradha
Wakil : Wina Armada

6. Komisi Pendanaan dan Sarana Organisasi
Ketua : Margiono
Wakil : Satria Naradha

7. Komisi Hubungan Antarlembaga dan Hubungan Luar Negeri
Ketua : Bekti Nugroho
Wakil : Zulfiani Lubis


- keterangan: berita ini dikutip dari www.dewanpers.org, pada Selasa, 16 Februari 2010

Pena Mas Buat Tarman Azzam



keterangan gambar: Tarman Azzam

Pena Mas Buat Tarman Azzam
Selasa, 09 Pebruari 2010

Palembang (Cek&Ricek - C&R) - Peringatan Hari Pers Nasional/HUT ke-64 PWI yang dilangsungkan di Palembang, Sumatera Selatan, niscaya akan menjadi momen penting dan dikenang indah dalam hidup Tarman Azzam (TA). Pada perayaan puncak peringatan HPN yang dihadiri Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Ani SBY, para pejabat tinggi, tokoh- tokoh pers dan ratusan wartawan dari seluruh Indonesia, TA meneriman Pena Mas yang merupakan penghargaan tertinggi dalam komunitas wartawan Indonesia.

Dalam sejarah PWI, kebanyakan penghargaan Pena Mas diberikan kepada pihak di luar komunitas pers atas jasanya membangun dan menumbuhkan kehidupan pers. Pihak luar yang paling banyak menerima Pena Mas adalah Gubernur/ Kepala Daerah yang di masa kepemimpinannya di suatu daerah berhasil membangun kehidupan pers yang dinamis.

Satu satunya wartawan yang dicatat sebagai penerima Pena Mas adalah Rosihan Anwar. Pena Mas itu diberikan atas jasanya mendidik dan mencetak ratusan wartawan profesional melalui program Karya Latihan Wartawan (KLW), yang dipimpinnya pada dekade tahun 1970–1980an. Dengan TA kini, berarti Pena Mas baru diberikan kepada dua wartawan, “orang dalam komunitas pers sendiri”. Menurut konsiderans panitia, TA mendapatkan Pena Mas atas jasanya memimpin PWI selama dua priode di masa yang teramat sulit dalam sejarah PWI. Priode pertama 1998–2003; kemudian priode kedua; 2003–2008.

TA pertama kali terpilih dalam Kongres ke XX PWI di Semarang, Jawa Tengah, bulan Oktober 1998. Kongres itu diselenggarakan hanya beberapa bulan setelah di Indonesia terjadi reformasi di segala bidang menyusul runtuhnya kekuasaan Orde Baru. Tentu masih segar dalam ingatan di masa itu, segala hal berbau Orde Baru diganyang, dianggap ikut bertanggung jawab atas rusaknya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara selama 32 tahun. PWI yang pernah bermitra erat dengan rezim Orde Baru, mau tak mau terkena pula imbas dari keruntuhan rezim itu. PWI tidak hanya menghadapi krisis kepercayaan dari masyarakat, tetapi bahkan juga menghadapi kiris kepercayaan dari sebagian anggotanya sendiri.

Sebagai figure central TA dihujat di mana-mana. Bahkan pernah boneka bersimbol TA dilarung (dihanyutkan ke laut oleh sejumlah wartawan, dalam suatu prosesi di Pantai Parangtritis, Jawa Tengah). Hanya berkat kesabaran, keuletan, ketegaran, dan kerja keras, TA dan kawan-kawan akhirnya berhasil menyelamatkan dan memulihkan eksistensi PWI sebagai organisasi terhormat. Keberhasilan itulah yang mengantarkan TA dipilih kembali secara aklamasi untuk memimpin PWI kedua kali dalam Kongres XXI PWI di Palangkaraya tahun 2003 untuk priode sampai 2008.

Kepemimpinan yang mengesankan dari pria sederhana tapi energik itu selama menahkodai organisasi, cukup menjelaskan mengapa banyak anggota PWI yang amat berat melepas dia “lengser” pada Kongres XXII PWI di Banda Aceh, Nagroe Aceh Darussalam. Andai saja AD/ART organisasi tak membatasi ketua umum hanya boleh dipilih dua kali, tidak mustahil TA masih akan terpilih untuk priode berikutnya. Tapi, TA sendiri tak berminat memecahkan “rekor” menjadi pengurus tiga priode berturut-turut.

Begitu saja pun, dia menjadi Ketua Umum PWI pertama yang selamat merampungkan masa tugas untuk dua priode kepengrusan. Rekor dua priode dulu dipegang oleh Harmoko, namun yang bersangkutan tidak sampai selesai karena diangkat sebagai Menteri Penerangan RI pada tahun 1983. “Memangnya saya superman,” katanya suatu hari. Ia hanya sedih dan merasa tak ikhlas jika penggantinya kelak tak memberi banyak waktu dan perhatian kepada PWI. Apalagi, kalau hanya memanfaatkan PWI untuk tujuan lain.

Perhatian TA selama memimpin PWI memang menakjubkan. TA bisa menghabiskan waktu 25 hari dalam sebulan berkeliling daerah mengunjungi cabang dan perwakilan organisasi, sementara untuk keluarga, anak dan istri, dia sisakan hanya 4-5 hari dalam sebulan. Beberapa teman yang khawatir sempat mengingatkan TA pada kewajiban utamanya untuk memperhatikan keluarga. Tapi, TA mengatasi masalah itu dengan sesekali mengajak istri ikut dalam kunjungan dinasnya ke daerah. Saking seringnya terbang ke daerah, membuat TA dijuluki sebagai pembayar airport tax terbesar. TA seringkali tiba di Bandara Cengkareng dari suatu daerah hanya untuk transit ganti pesawat menuju daerah lain.

TA hampir tak mengenal kamus istirahat. Entah dari mana sumber energi yang luar biasa itu. Kisah tersebut sering manjadi topik pembahasan kawan-kawan di PWI. Pernah dalam keadaan demam tinggi, TA tetap meneruskan perjalanan mengunjungi cabang PWI di suatu daerah. Itu lantaran kehadirannnya sudah dijadwalkan di sana. Itulah antara lain yang menyadi penyebabnya, mengapa selalu muncul perasaan subyektif kemungkinan PWI akan sulit mencari kader lain yang bisa menandingi semangat dan stamina TA.

TA lahir di Bangka 11 Desember 1949. Putera pasangan Muhammad Azis bin Derani dengan Siti Zuraida binti Thayib ini merintis karier sebagai jurnalis di Harian Kami pada tahun 1970. Ia mulai aktif dalam jajaran Pengurus PWI pada tahun 1983 dengan menjadi Ketua Kelompok Wartawan Kepresidenan / Setneg PWI Jaya hingga tiga priode. Tahun 1987 ia direkrut masuk jajaran pengurus pleno PWI Jaya dengan jabatan Kepala Biro Organisasi. Selanjutnya Wakil Sekretaris, Ketua PWI Jaya (1993–1999), kemudian akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum PWI di Semarang.

Hal lain yang mengagumkan dari TA, ialah kemampuannya menghapal nama hampir seluruh Pengurus dan anggota PWI di Pusat maupun di pelosok terpencil Indonesia. Ia dikenang sebagai orator ulung yang senantiasa mengobarkan kebanggaan seluruh anggota terhadap PWI. Pidatonya selalu menjadi inspiring bagi anggota karena pengetahuan dan pemahamannya yang luar biasa terhadap bukan hanya problem organisasi, tetapi problem yang dihadapi umumnya bangsa Indonesia, dan juga bangsa-bangsa dunia.

Kongres XXII PWI di Banda Aceh tahun 2008 memilih Margiono sebagai Ketua Umum PWI, sedangkan TA sebagai Ketua Dewan Kehormatan PWI. Banyak wartawan yang kalah bertaruh. Sebab ternyata jabatan itu tidak membuatnya bisa “diam”, dan memberinya kesempatan mengurus urusannya sendiri, membayar tunggakannya tempo hari dengan lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Tidak. Jadwalnya berkeliling daerah di seluruh Indonesia tidak berkurang sama sekali. Undangan berceramah di daerah ternyata tidak putus putus datang dari pelosok Nusantara.

Sudah begitu, TA pun masih sempat melanjutkan kuliah untuk strata duanya melalui program kerajasama Lemhanas dan Universitas Gajah Mada. “ Berat, berat sekali,” katanya. Cuma sekali itu saya dengar keluhannya soal kegiatan berkuliahnya yang kini menjelang akhir. Saya menanggapi dengan tertawa, yang selanjutnya dia membalas dengan tertawa lebar. Artinya apa? Itu juga urusan kecil buat dia. TA memang layak menjadi inspiring bagi semua wartawan, terutama yang wartawan muda yang keluhannya berlimpah justru di tengah fasilitas kerja yang berlimpah. (*)


Catatan: Artikel ini merupakan kutipan dari komentar H. Ilham Bintang, Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Pusat dan Pendiri/Pemimpin Redaksi Tabloid Cek&Ricek, yang telah dimuat dalam Buku Panduan Acara Hari Pers Nasional (HPN) 2010 maupun Tabloid Cek&Ricek - C&R. (*)

- Nb: berita ini dikutip dari www.pwi.or.id, pada hari Selasa, 16 Februari 2010

Tingkatkan Kompetensi dan Kesejahteraan Wartawan


Sekolah Jurnalistik Indonesia adalah sekolah gratis yang bertujuan menambah wawasan para wartawan dan rencananya akan didirikan di seluruh provinsi di Tanah Air. “Pendirian Sekolah Jurnalistik Indonesia selain untuk meningkatkan standar kompetensi wartawan, juga bertujuan agar wartawan selalu taat Kode Etik Jurnalistik,” ujar Margiono (Ketua PWI Pusat)

Artis Semarakan Peringatan Ke-64 HPN

Artis Semarakan Peringatan Ke-64 HPN
Selasa, 09 Pebruari 2010

Palembang (Cek&Ricek - C&R) - Sejumlah artis turut berpartisipasi dalam Peringatan ke-64 Hari Pers Nasional 2010 di Palembang. Bersama delegasi wartawan infotainment, mereka menghibur ribuan warga setempat.

Senin (8/2) sore, pelataran jembatan Ampera, Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan, berbeda dibandingkan hari-hari sebelumnya. Sejak pukul 14.00 WIB, ribuan orang berdatangan ke tempat itu. Mereka tampak antusias melihat dari dekat artis-artis ibukota yang hadir menyemarakkan rangkaian Peringatan ke-64 Hari Pers Nasional (HPN) 2010. Mereka, antara lain, Asmirandah, Tika Putri, Thomas Djorghi, presenter C&R Indah Kirana, Bara Jonas Revano, Marsha Chandrawitana, Ibnu Jamil, dan aktor senior Anwar Fuady.

Kedatangan para artis ini makin membuat rangkaian peringatan HPN yang digelar sejak Selasa (2/2) hingga Rabu (10/2) menjadi lebih meriah. Mereka ikut menghibur ribuan warga yang memadati areal di sebuah mal itu. Thomas Djorghi misalnya, ikut melantunkan lagu bercorak Melayu milik Wali Band betitle Cari Jodoh.

Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin, pun tak mau kalah. Ia ikut tampil di panggung dengan mendendangkan lagu Bintang milik grup musik Anima. Sementara Wali Kota Palembang, Eddy Santana Putra, berduet dengan politikus PDI Perjuangan, Puan Maharani, melantunkan lagu Kenangan Terindah milik kelompok musik Samson.

Suasana hangat juga menyeruak dalam acara diskusi tentang -- media infotainment dan artis -- yang digelar di Hotel The Jayakarta Daira, Senin (8/2) malam. Acara dihadiri Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Gubernur Sumsel, dan anggota Parfi Sumsel.

Wartawan Infotainment

Selain menghibur warga, kedatangan para artis ini ikut menguatkan status wartawan infotainmen, bahwa keberadaan mereka tidak berbeda dengan wartawan lainnya, seperti wartawan ekonomi, politik, maupun wartawan olahraga.

Gubernur Alex Noerdin dalam pertemuan dengan para wartawan infotainment pada acara yang berlangsung dua jam hingga pukul 17.00 WIB itu menegaskan, wartawan infotainment merupakan pers yang riil, dan hasil reportasenya ikut menghibur masyarakat.

Ketua Umum PWI Pusat, Margiono dalam bincang-bincang dengan C&R akhir pekan lalu juga menegaskan, status wartawan infotainment tidak perlu diperdebatkan lagi. Ia menyatakan, wartawan infotainment memiliki kekhasan, seperti wartawan olahraga yang tergabung dalam Seksi Wartawan Olahraga (SIWO).

Kekhasan mereka, yakni melakukan reportase dengan narasumber yang khas pula. Wartawan SIWO mengejar para olahragawan dan tokoh terkait. Begitu pula wartawan infotainment, yang melakukan tugas reportase terhadap para selebritis dan tokoh terkait. “PWI sudah mengakui mereka sebagai wartawan infotainment sejak Kongres PWI 2008 lalu. Dalam pertemuan dengan Dewan Pers pekan lalu, organisasi wartawan lainnya juga tidak ada yang keberatan,” tandas Margiono – (lihat Bincang Bintang, halaman 30).

Tantangan Berat

Peringatan Ke-64 HPN 2010, yang puncaknya jatuh pada 9 Pebruari, dengan mengusung tema “Kemerdekaan Pers Dari Dan Untuk Rakyat”, itu dipakai sebagai momentum untuk meningkatkan standar kompetensi wartawan. Hal itu terkait makin beratnya tugas dan tanggung jawab wartawan.

Apalagi berdasarkan hasil penelitian Dewan Pers menunjukkan, dari sekitar 300 media cetak, 800 radio, dan 7 stasiun televisi, pers yang benar-benar sehat hanya sekitar 30 % saja. Berdasar fakta ini, Dewan Pers juga mengakui, hal sama terjadi di lingkup wartawan.

Akibat kondisi itu, sering muncul tudingan miring, termasuk banyaknya delik pers, sebagai akibat kinerja wartawan yang belum profesional, dan mengabaikan Kode Etik Jurnalistik.

Berdasar itu, momentum HPN yang tahun ini digelar di Palembang, Sumatera Selatan, digunakan untuk meningkatkan standar kompetensi, di antaranya dengan mendirikan Sekolah Jurnalistik Indonesia (SJI). Untuk pertama kali, SJI berdiri di Palembang, dan diresmikan Presiden SBY, bertepatan peringatan puncak HPN, 9 Pebruari.

Pada tahun 2010 ini, SJI juga akan didirikan di Semarang, Jakarta, Bandung, Samarinda, serta Makassar. “Kita targetkan, semua provinsi sudah ada SJI hingga tahun 2012,” janji Margiono.

Dengan berdirinya SJI ini, wartawan harus mengikuti uji kompetensi yang dilakukan lembaga yang telah diverifikasi oleh Dewan Pers. Wartawan yang belum mengikuti uji kompetensi, dinilai belum memiliki standar kompetensi.

Tuntutan profesionalitas profesi ini dibarengi dengan ratifikasi perusahaan pers. Menurut Margiono, perusahaan pers selain harus taat Kode Etik Jurnalistik, juga wajib memberikan standar perlindungan kepada wartawan, termasuk kesejahteraan wartawan. “Kalau tidak, ya melanggar,” tandasnya. Ratifikasi perusahaan pers itu makin diperkuat lewat penandatangan “Piagam Palembang” tentang Kesepakatan Perusahaan Pers Nasional.

Dalam pagelaran HPN kali ini juga ditandai pemberian penghargaan Press Card Number One kepada sekitar 100 orang pers. Mereka dinilai teguh dengan sikap profesional dalam menekuni kerjanya, dan menjunjung nilai-nilai etika profesinya.

Mereka yang menerima penghargaan ini, di antaranya Pemimpin Umum Harian Kompas, Jakob Oetomo, dan Dirut Bintang Grup (penerit Tabloid dan Tayangan C&R), Ilham Bintang.

Penghargaan Pena Emas, yang diberikan karena jasa dan pengabdian luar biasa dalam membangun dunia kewartawanan, diterima Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin dan Ketua Dewan Kehormatan PWI, Tarman Azzam.

Untuk kategori Kemerdekaan Pers, HPN memberi penghargaan kepada Mahkamah Agung. “Tahun ini, kita belum menemukan untuk kategori pribadi,” ujar Margiono.

Selain menampilkan media expo industri pers, acara HPN juga ditandai dengan kegiatan sosial, pekan olahraga wartawan (Porwanas) ke-X, dan berbagai seminar. (Adi Wardhono - C&R)

-keterangan: berita ini dikutip dari
http://pwi.or.id/index.php/Berita-PWI/Artis-Semarakan-Peringatan-Ke-64-HPN.html, pada Selasa 16 Februari 2010

Sambutan Presiden di HPN 2010


Sambutan Presiden di HPN 2010
Selasa, 09 Pebruari 2010

Transkripsi
Sambutan Presiden Republik Indonesia
DR H. Susilo Bambang Yudhoyono
Pada Acara Puncak Peringatan
Hari Pers Nasional (HPN) 2010
Hotel Aryaduta Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
9 Februari 2010

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang saya hormati Saudara Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua Mahkamah Agung dan para Pimpinan serta Anggota Lembaga-lembaga Negara,

Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II,
Yang Mulia Duta Besar Tunisia untuk Indonesia dan para Diplomat Senior serta para Pimpinan Organisasi Internasional,
Yang saya hormati Saudara Gubernur Sumatra Selatan, Gubernur Kalimantan Timur dan para Pejabat Negara yang bertugas di Sumatra Selatan, baik dari unsur Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif maupun TNI dan Polri,
Yang saya hormati Saudara Ketua Umum PWI Pusat, Pimpinan ACI dan para Pimpinan Organisasi Profesi Pers Indonesia,
Yang saya cintai dan saya muliakan para Sesepuh dan Wartawan Senior, para Pimpinan Media Massa, para Wartawan, para Siswa Sekolah Jurnalistik Indonesia Palembang,

Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Pada kesempatan yang baik dan Insya Allah penuh berkah ini, saya mengajak hadirin sekalian untuk sekali lagi, memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kepada kita semua masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk melanjutkan ibadah kita, karya kita, serta tugas dan pangabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta.

Kita juga bersyukur ke hadirat Allah SWT, karena pada hari ini dapat bersama-sama memperingati Hari Pers Nasional Tahun 2010 yang dipusatkan di Kota Palembang, di Bumi Sriwijaya yang memiliki kebesaran sejarah dan kejayaaan peradaban di masa silam dengan dinamika dan berbagai pembaharuan yang dilaksanakan dewasa ini, serta yang menjanjikan harapan untuk sebuah kemakmuran di masa depan. Oleh karena itu, saya mendukung penuh, apa yang disampaikan oleh Saudara Gubernur Sumatra Selatan tadi untuk terus berbuat, terus berjuang dan terus meningkatkan kemajuan, serta kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan.

Hadirin yang saya hormati,
Atas nama negara dan pemerintah, dan selaku Pribadi, saya ingin mengucapkan selamat memperingati Hari Pers Nasional Tahun 2010 kepada semua insan pers di seluruh tanah air. Selamat pula bagi para penerima penghargaan sebagai wujud dari jasa dan kontribusi beliau-beliau dalam mengembangkan dan memajukan kehidupan pers di negeri kita. Selamat pula atas berdirinya Sekolah Jurnalistik Indonesia yang pertama di Palembang.

Dan juga saya menyambut baik, memberikan penghargaan atas berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangkaian Peringatan Hari Pers Nasional ini, termasuk tadi sebuah ratifikasi oleh perusahaan-perusahaan pers yang berkaitan dengan standar profesi jurnalistik. Saya bangga dan mudah-mudahan ini menjadi model yang bisa kita wartakan ke dunia, bahwa pers Indonesia menata sendiri kehidupannya, nilai-nilainya, norma-normanya dan standarnya.

Ini menunjukan bahwa demokrasi makin mekar, kehidupan pers mendapatkan tempat yang layak dalam kehidupan politik di negeri kita. Termasuk tentunya Pak Margiono, saya senang bahwa pers telah bersepakat dan ingin mengambil bagian dalam revitalisasi persepakbolaan di Indonesia. Mudah-mudahan dengan semangat yang lahir di Bumi Sriwijaya ini, 10 tahun lagi sepakbola Indonesia berjaya, paling tidak di Asia Tenggara dan kemudian di Asia. Siapa tahu kita bisa masuk Piala Dunia, Insya Allah. Semua itu, ini Pak Taufik Kemas sudah senyum-senyum beliau. Dengan doa tentunya mudah-mudahan terwujud betul, tim sepakbola yang handal, Insya Allah bisa.

Ini semua menunjukan, bahwa pers Indonesia tetap aktif dan semakin aktif dalam ikut memajukan kehidupan bangsa, sekali lagi terima kasih dan penghargaan saya kepada insan-insan pers di seluruh Indonesia.

Hadirin yang saya hormati,
Tema dari Hari Pers Nasional Tahun 2010 ini tadi disampaikan oleh Pak Margiono adalah Kemerdekan Pers Dari dan Untuk Rakyat. Kemudian sebagai sub tema yang diwujudkan dalam kegiatan di Palembang ini adalah semacam seminar tentang masa depan pemberatasan korupsi, masalah yang sangat penting untuk kita jalankan di Indonesia ini.

Kita tahu upaya dengan gigih untuk memberatasan korupsi tidak selalu mudah, ada perlawanan, ada rintangan, ada kurva C, ada setback dan sebagainya. Itu lumrah yang dihadapi oleh negara manapun yang ingin membikin negaranya makin bersih yang ingin terus memberantas korupsi. Tetapi satu hal dengan restu pers Indonesia the show mush go on, harus jalan terus.

Yang kedua, juga baik pers mulai mengintip masa depannya dengan terjadinya revolusi informasi, internet misalnya yang tentukan akan berpengaruh dalam kegiatan media massa di Indonesia. Tetapi saya senang saudara sudah menemukan jawaban tidak perlu gamang. Indonesia berbeda dengan Eropa, berbeda dengan Amerika, berbeda dengan Jepang. Indonesia memiliki tiga gelombang peradaban, masih ada masyarakat pertanian, ada masyarakat industri dan ada masyarakat informasi. Oleh karena itu, menurut keyakinan saya, baik itu media massa cetak, media massa elektronik maupun media massa yang memasuki dunia maya akan mendapatkan tempat yang tetap baik di negeri kita. Jadi prospeknya akan tetap baik Insya allah.

Saudara-saudara,
Sambutan saya, saya bagi menjadi dua. Yang Pertama, sesuai dengan permintaan Dewan Pers Nasional dan juga Panitia Hari Pers Nasional 2010 ini, agar saya menyampaikan semacam kuliah perdana kepada para Peserta Sekolah Jurnalistik Indonesia yang saya lihat juga hadir di ruangan ini. Silakan berdiri biar dikenali. Terima kasih.

Yang kedua, nanti baru saya ingin menitipkan pesan, harapan dan ajakan kepada insan pers di Indonesia, bagimana kita semua, termasuk pers ikut aktif di dalam memajukan kehidupan bangsa kita.

Judul dari kuliah perdana adalah Mengapa Indonesia Harus Berhasil. Itu judulnya, yang dalam bahasa Inggris saya sebut Failure Is Not an Option. Tentu tidak berkaitan dengan segi-segi teknis dan operasional tentang jurnalistik. Saya bukan ahlinya, masih banyak yang lebih ahli dibandingkan saya untuk mengajarkan tentang sisi-sisi itu. Yang ingin saya angkat sebagai kuliah perdana adalah sesuatu yang lebih strategis, yang lebih menjangkau ke depan yang menjadi kepentingan kita semua.

Sudara-saudara,
Marilah kita mulai dengan bagian pertama. Saya katakan tadi judulnya adalah mengapa Indonesia harus berhasil atau failure is not an option. Saya berangkat dari sebuah thesis, yaitu kita, bangsa Indonesia telah lulus dalam mengatasi sejumlah ujian di waktu lalu. Oleh karena itu, kita harus mampu menghadapi tantangan dan ujian baru di masa depan ini menuju Indonesia yang lebih maju di abad 21. Pertanyaannya kemudian ujian seperti apa yang telah mampu diatasi oleh bangsa kita, katakanlah dalam kurun waktu 1 dasawarsa terakhir ini.

Ada dua ujian yang barang kali luput dari pengamatan kita, bahwa bangsa kita bisa mengatasinya. Ujian pertama adalah krisis 1998 dan tahun-tahun setelah itu, termasuk tantangan reformasi yang kita lakukan atau reformasi gelombang pertama. Saudara masih ingat, Indonesia sungguh terancam waktu itu. Bayangkan situasi 1998, 1999, 2000, 2001, barangkali masih kita rasakan ekornya. Krisis itu membikin ekonomi kita collapse, hampir jatuh, runtuh, konflik dan ancaman disintegrasi terjadi dimana-mana. Politik sangat tidak stabil, hubungan internasional buruk.

Oleh karena itu, diramalkan Indonesia akan menjadi failed state, negara yang gagal. Bahkan diramalkan seperti Balkan, pecah tidak tersisa dan hilang dari politik dunia. Tuhan Maha Besar, kita bersatu, bangsa ini meskipun dinamis, dan akhirnya kita bisa melampaui masa-masa sulit itu. Yang terjadi bukannya kita bubar, pecah belah dan collapse, tetapi kita survive sebagai bangsa dan bahkan mencapai sejumlah perubahan yang positif.

Contoh, ekonomi kita kemudian bisa kita pulihkan kembali dengan fundamental yang lebih kuat. Reformasi yang kita lakukan di segala lini tetap berjalan, meskipun belum rampung. Demokratisasi, termasuk hadirnya kebebasan pers, kebebasan perlindungan pada hak-hak politik warga juga berjalan. Penegakan hukum juga berjalan, termasuk kampanye anti korupsi terus bergerak, keamanan dalam negeri, termasuk keamanan publik, law and older juga dapat kita jaga.

Kemudian distorsi peran militer telah dapat kita koreksi, kembali militer menghormati nilai-nilai demokrasi. Sistem pemerintahan yang dulu sangat sentralistik sudah berubah menjadi yang desentralistik dengan format otonomi daerah. Dan kemudian terjadi revival, kebangkitan kembali bahkan peningkatan peran Indonesia di dunia internasional. Itu mesti kita syukuri, karena itu karya bangsa sejak tahun 1998 sampai tahun 2008 yang lalu. Sepuluh tahun pertama, kita melaksanakan reformasi, sepuluh tahun pertama, kita berjuang untuk mengatasi krisis. Itu yang saya sebut dengan ujian pertama, ya Alhamdulillah, kita lulus.

Ujian kedua, diam-diam tahun 2008 dan 2009 yang lalu, Indonesia juga diuji, ketika terjadi serangkaian krisis pada tingkat global. Mulai dari krisis pangan, krisis harga minyak, kemudian krisis keuangan disertai dengan resesi perekonomian dunia. Saudara tahu, resesi perekonomian dunia telah memporakporandakan banyak sekali negara-negara lain, termasuk negara-negara maju. Saya sendiri, saya yakin sebagian dari hadirin sekalian juga merasakan.

Saya menghadiri sejumlah pertemuan puncak yang dihadiri oleh para world leaders, pemimpin dunia. Antara lain saya laporkan ke hadapan Saudara-saudara semua, ke hadapan rakyat Indonesia, saya mewakili Indonesia dalam berbagai summit misalkan, 3 kali menghadiri G-20 Summit, 1 kali G-8 Summit, 1 kali Asia-European Summit, 2 kali APEC Summit, 3 kali ASEAN Summit, 3 kali East-Asia Summit, dan 2 kali Sidang PBB.

Mengapa saya ceritakan itu, di situlah saya bertemu dengan para pemimpin dunia yang saya tahu, semuanya panik, cemas dan bahkan banyak yang tidak siap. Kalau dulu, krisis adalah krisis asia, negara Barat memberikan ceramah. Kali ini negara-negara Barat menghadapi persoalan yang luar biasa, bahkan sebagian dari negara berkembang, emerging economies, termasuk Indonesia dalam posisi yang lebih baik.

Apa maknanya Saudara-saudara? Sesungguhnya kita juga telah lulus di dalam menghadapi ujian itu, dalam arti meminimalkan dampak krisis perekonomian global itu. Apa yang kita rasakan? Secara domestik, kita tidak merasakan seperti 10, 11 tahun yang lalu. Dunia juga menilai kita dianggap kompeten, karena pertumbuhan kita tetap positif, setelah Tiongkok dan India.

Pertanyaan kemudian adalah mengapa? Alhamdulillah, kita pun bisa lulus dalam ujian yang kedua ini. Jawabannya reformasi yang kita jalankan sejak tahun 1999, hasilnya mulai kelihatan. Kita bisa memetik pelajaran yang terjadi pada krisis 10 tahun yang lalu untuk tidak kita ulangi, sehingga kita bisa bersatu dan bersama-sama kemaren, merespon, mengantisipasi dengan sejumlah langkah, tindakan dan kebijakan yang tepat dan cepat. Kesimpulannya kita lebih siap dan kita lebih tahan, resilient kita meningkat.

Saudara–saudara,
Sekarang kembali kepada thesis saya. Setelah kita lulus pada ujian pertama dan ujian kedua, kita harus lulus ujian berikutnya lagi yang saya wujudkan dalam, kita harus sukses dalam pembangunan 5 tahun mendatang 2010-2014. Untuk memberikan landasan, memberikan jalan, memberikan pintu bagi pemerintahan berikutnya lagi. Pemimpin–pemimpin baru Indonesia nanti untuk terus bergerak maju menuju yang kita dambakan, Indonesia yang maju bermartabat dan sejahtera di abad ke 21 ini.

Berbicara pembangunan 5 tahun mendatang, apa yang ingin saya sampaikan singkatnya ada 3 pilar, ada agenda utama yang harus kita sukseskan. Pertama, kita ingin meningkatkan pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, economy for prosperity. Inilah hakekat development. Mari kita sukseskan bersama-sama, pusat, daerah, sektoral, regional.

Yang kedua, kita ingin 5 tahun mendatang demokrasi makin mapan, more consolidated, and more nurtured, demokrasi yang tentu membawa manfaat langsung bagi masyarakat. Ini juga pekerjaan rumah bersama.

Dan yang ketiga, pilarnya adalah kita ingin keadilan makin tegak. Keadilan dalam arti beyond law, lebih dari sekedar penegakan hukum, tapi sudah masuk keadilan sosial, keadilan yang hakiki, untuk memastikan semua warga negara ikut menikmati hasil pembangunan. Tidak ada diskriminasi, ada persamaan kesempatan, yang lemah dibantu, yang kuat membantu dalam suatu kesetiakawanan sosial.

Dengan demikian, pembangunan kita adalah pembangunan untuk semua, development for all. Pertumbuhan kita adalah pertumbuhan yang inklusif, adil dan merata. Tiga pilar itulah yang menjadi tugas sejarah, setelah kita berhasil mengatasi ujian pertama dan kedua.

Sekarang apakah 5 tahun mendatang tidak ada lagi krisis, tidak ada shocks tidak ada discontinuities, sebagaimana yang terjadi 10 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu. Kita tidak tahu. Tapi senantiasa kita harus siap, harus antisipatif dan proaktif. Dan pada saatnya manakala terjadi krisis baru, respon kita harus juga tetap.

Saudara-saudara,
Jangan lupa, ketika kita membangun negeri ini, katakanlah lima tahun mendatang, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, dunia ini tidak statis, tidak vakum, dunia juga berubah. Kita membangun negeri kita dalam lingkungan global yang juga berubah dan berkembang. Kita tahu tatanan dunia telah berubah, dulu pernah ada dunia 2 kutub, bipolar, barat-timur, kapitalis-komunis.

Setelah perang dingin selesai seolah-olah hanya 1 polar, Amerika Serikat sebagai adikuasa. Berubah lagi sekarang, konon dalam mencari bentuknya yang baru new global architecture, new global order. Sekarang ditengarai, bahwa seperti kita kembali pada dunia abad pertengahan, yaitu dunia multi polar, multi kutub, ada Eropa, ada Amerika, ada Asia, ada emerging economies, dan sebagainya. Di situ ketika kita berjuang sekuat tenaga untuk membangun negeri kita 5 tahun mendatang, kita harus tahu what’s going on pada tingkat global. Berangkat dari tatanan baru itu, paling tidak ada sejumlah fenomena, realitas yang punya dampak pada negeri kita.

Pertama, keamanan dunia masih akan penuh dengan tantangan, international peace and security, Timur Tengah misalnya, dan dampaknya pada belahan yang lain. Yang kedua, meskipun kita tidak setuju dengan thesis Huntington, masih ada bayang-bayang clash of civilization, benturan peradaban, terutama antara Barat dengan Islam. Itu harus siap-siap kita kelola dan kita hadapi.

Yang ketiga, sumber konflik dulu ideiologi. Sekarang barangkali waspadai sumber konflik, karena perebutan energi, pangan dan air yang akan makin langka, karena 6,6 milyar manusia memerlukan sumber-sumber pangan energi dan air. Yang berikutnya lagi, jangan diabaikan epidemi, communicable diseases, yang bisa mengancam masyarakat dunia, termasuk ekonominya. Dan yang terakhir, perubahan iklim pemanasan global.

Itulah 6 issues, 6 tantangan, 6 permasalahan yang kita hadapi. Oleh karena itu, sekali lagi, karena kita tidak tahu persis apakah terjadi kritis lagi 5 tahun mendatang, maka jawaban yang cerdas adalah mari kita satukan potensi nasional kita, sumber daya yang kita miliki alam, manusia, teknologi, hasil pembangunan dan sebagainya, energi bangsa ini kita satukan.

Mari kita jalankan paradigma kebijakan dan strategi pembangunan yang baru sebagai koreksi dari apa yang terjadi di waktu yang lalu. Pembangunan yang lebih inklusif yang dirasakan oleh semua, dari hulu sampai hilir, regional dan sektoral. Mari kita jaga lingkungan dalam negeri yang kondusif untuk itu, politik yang stabil, demokrasi harus hidup, kebebasan harus hidup. Tapi tidak boleh negara terguncang terus, kita kelola. Itulah demokrasi yang consolidated, hukum tegak, situasi sosial baik semangat untuk membangun bangsa baik dan sebagainya. Jadi lingkungan dalam negeri yang kondusif untuk itu. Itulah satu–satunya jalan untuk bikin 5 tahun lagi kita lebih baik. Dan itu juga starting point untuk 5 tahun berikutnya lagi, 5 tahun barikutnya lagi.

Saudara-saudara,
Itulah satu-satunya jalan menuju sukses, tidak akan datang dari langit, membangun bangsa tidak boleh untung-untungan, tidak boleh gambling, tidak boleh mengadu nasib, terserah bagaimana. Doa pada Allah jelas, tapi disertai dengan ikhtiar. Dari semuanya itu, menutup dari kuliah perdana saya, seruan kepada seluruh rakyat Indonesia dan insan pers, Insya Allah kita bisa, Indonesia bisa mencapai semuanya itu.

Mengapa? Modal kita makin kuat, pengalaman kita makin banyak dan momentum ada, ketika kita lulus ujian pertama dan kedua, timbul semangat, timbul spirit, timbul keyakinan diri, bahwa kita bisa. Negara lain bisa mengapa Indonesia tidak bisa. Oleh karena itu, judulnya tetap para mahasiswa, mahasiswa atau siswa sebutannya? Para Siswa Sekolah Jurnalistik Indonesia, catat ini kuliah pardana dari seseorang yang mencintai pers judulnya adalah “Indonesia Harus Berhasil, Failure Is Not an Option”.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Bagian kedua, bagian terakhir adalah pesan, harapan dan ajakan saya kepada pers nasional. Yang pertama, saya berharap pers berkontribusi untuk mencapai sukses negara kita 5 tahun mendatang, sebagaimana yang menjadi kandungan dari kuliah perdana tadi. Saudara bisa berbuat banyak untuk itu.

Yang kedua, karena hampir saya datang setiap Hari Pers Nasional, kecuali absent 1 kali di Samarinda. Pak Tarman Azzam, saya absen sekali, tapi yang lainnya datang, mulai dari Pekanbaru kemudian Bandung, Semarang, Jakarta, dan sekarang di Palembang. Dalam interaksi waktu itu, diskusi kita mengait pada hal-hal penting. Saya ingatkan kembali seperti saya berkali-kali mengucapkan terima kasih pada pers, karena Saudara ikut mengembangkan demokrasi kita.

Saya berpesan berkali-kali tugas kita adalah menjaga keseimbangan antara kebebasan dengan kepatuhan pada pranata, pranata hukum, pranata sosial, freedom and rules of law. Saya mengatakan, baik kalau pers melaksanakan self sensoring, tidak perlu pemerintah mensensor, pers sendiri. Contoh ratifikasi adalah bagian dari prinsip self sensoring tadi. Kita juga ingin liputan pers itu balance, cover both sides. Mengkritik Gubernur A, berikan kesempatan sang Gubernur untuk menjelaskan. Rakyat akan mengetahui sebab akibat, duduk perkaranya demikian juga, dengan demikian terjadi keadilan karena cover both sides, dan kemudian balance.

Ada teori batas kepatutan, pers sendiri, Dewan Pers sendiri yang bisa menentukan mana yang masih dalam batas kepatutan dan mana yang menyeberang dari batas itu. Ada istilah bahasa menunjukan bangsa. Silakan diaplikasikan dalam kehidupan pers. Ada istilah positive journalism and constructive journalism, silakan. Semua itu adalah harapan pers sendiri, harapan rakyat, harapan kita semua. Oleh karena itu, silakan dianut dan diimplemintasikan dalam kehidupan pers. Itu yang kita bicarakan setiap hari pers nasional.

Kali ini saya tambahkan dua pesan. Ini pesan Palembang, karena saya tahu ada Deklarasi Palembang. Demokrasi yang sedang mekar dan berkembang di negara kita ini adalah jalan panjang, satu proses yang disertai dengan perjuangan yang luar biasa, termasuk perjuangan pers dari suasana yang otoritarian menjadi suasana yang demokratis. Tetapi ingat, demokrasi yang kita tuju adalah people centered democracy, demokrasi yang betul-betul bertumpu, berorientasi dari dan untuk rakyat, bukan state centered democracy.

Di banyak negara, ada fenomena yang disebut dengan media centered democracy. Ahli komunikasi politik mengatakan, kalau itu menjadi masa baru dalam demokrasi, itu juga bisa merintangi. Kita tentu meninggalkan era otoritarian, kita tidak memilih state centered democracy. Kita juga sadar tidak menuju ke media centered democracy, tetapi yang kita tuju adalah people centered democracy, peran pers menuju ke situ.

Oleh karena itu, ini harapan saya pertama sebagai Kepala Negara, teruslah memainkan peran yang tepat, dengan demikian semua akhirnya bermuara pada terbangunnya people centered democracy.

Pesan yang kedua adalah pers sekarang ini menjadi salah satu elemen yang powerful di Indonesia. Powerful element di Indonesia, ada power. Oleh karena itu, pesan dan harapan saya, sejatinya juga harapan kita semua, pastikan bahwa power, kekuasaan dan kekuatan itu digunakan secara tepat dan konstruktif. The exercise of power.

Pers justru bisa memilih sekarang, bisa memilih, bisa menentukan, bisa membatasi. Dalam keadaan apa power yang surplus itu digunakan dengan baik. Dan ini saya kira momentum yang paling baik, momentum sejarah bagi insan pers di Indonesia untuk betul-betul didayagunakan luxury atau power untuk betul-betul bisa digunakan untuk kepentingan rakyat kita.

Sesuai dengan tema Hari Pers Nasional, kemerdekaan pers dari rakyat dan untuk rakyat. Di waktu yang lalu, Presiden, Eksekutif mengalami surplus power, karena tatanan. Dalam perkembangannya Undang-Undang Dasar sudah dilakukan amandemen 4 kali, kekuasaan Presiden sudah dirampingkan, ada yang mengatakan dilucuti karena harus meminta pertimbangan DPR, persetujuan DPR, persetujuan Mahkamah Agung atau diambil dari tangan Presiden. Saya kira itu baik dalam rangka checks and balances. Kemudian kekuasaan yang ada di banyak lembaga, tolong bisa digunakan dengan baik karena ada pepatah kita semua setuju, power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely.

Saya yakin demokrasi kita menuju ke keseimbangan yang baru, baik Eksekutif, Legislatif, Yudikatif akan ada dalam mekanisme checks and balances, negara, masyarakat, termasuk civil society, termasuk pers juga berada dalam situasi checks and balances dalam rangka kontrol rakyat terhadap kekuasaan. Itu semua menjadi pekerjaan rumah bersama dengan optimisme, marilah kita bangun negeri kita ini. Marilah kita tata semuanya itu, agar membawa manfaat yang sebesar-besarnya kepada rakyat.

Saudara-saudara,
Itulah dua bagian dari sambutan saya. Tadi semua berpantun.
Burung kedasih dari Pagar Alam hinggap ke Sekayu
Terima kasih para wartawan, thank you

Sekian.
Terima kasih.
Wasalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh.

-keterangan: sambutan ini dikutip dari http://pwi.or.id/index.php/Berita-PWI/Sambutan-Presiden-di-HPN-2010.html, pada Selasa 16 Februari 2010

Sabtu, 13 Februari 2010

Kiat Sukses Tribun Timur di Tengah Persaingan



Opini Harian TRIBUN TIMUR Makassar
(www.tribun-timur.com)
Sabtu, 13 Februari 2010

Kiat Sukses Tribun Timur di Tengah Persaingan

Asnawin

(mahasiswa S2 Ilmu Komunikasi Universitas Satria Makassar)

Teknologi informasi dan komunikasi telah membentuk kebiasaan baru masyarakat dunia. Siapa saja yang tidak segera menyesuaikan diri, ia akan tertinggal dan dilupakan. Hukum aksiomatik teknologi berkembang berdasarkan deret ukur, melampaui deret hitung. Jika tidak berani melakukan lompatan penyesuaian, kita akan tertinggal jauh.

Demikianlah sifat perubahan dan penetrasi teknologi informasi dan komunikasi terhadap pola dan gaya hidup dalam pergaulan masyarakat modern. Untuk mampu bertahan hidup di era teknologi informasi dan komunikasi dengan perubahan yang gencar dan dahsyat itu, dibutuhkan kemampuan penyesuaian diri.

Charles Darwin dalam teori evolusinya mengatakan bahwa pada akhirnya, bukan yang kuat yang mampu bertahan hidup (survive), melainkan yang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Teori evolusi yang telah berusia satu setengah abad itu tidak perlu lagi diragukan atau disangkal kebenarannya, termasuk dalam dunia media massa. Banyak media massa, terutama media cetak, yang akhirnya mati karena tak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya dan di lingkungan pergaulan global.

Salah satu contohnya yaitu harian Pedoman Rakyat di Makassar yang terbit sejak 1 Maret 1947 dan pernah begitu berjaya di Sulawesi Selatan, namun akhirnya mati dan tidak terbit lagi sejak 3 Oktober 2007, karena tak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan.

Pertanyaannya kemudian adalah apa kiat atau jurus apa yang digunakan oleh media cetak untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan perubahan yang terjadi di sekitarnya agar mampu bertahan hidup dan eksis di tengah persaingan antar-media?

Untuk menjawab pertanyaan itu, izinkan saya mengambil sampel harian Tribun Timur yang terbit di Makassar sejak 9 Februari 2004.

Tribun Timur hadir di saat persaingan antar-media massa begitu ketat. Ketika Makassar disesaki ratusan media massa, mulai dari media cetak, hingga media elektronik dan media online. Hingga Februari 2010 ini saja, PWI Sulawesi Selatan mencatat sekitar 80-an media cetak berdasarkan tempat bekerja wartawan yang terdaftar sebagai anggotanya. Jumlah tersebut sudah jauh berkurang dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.

Tribun Timur hadir di saat banyak orang yang ragu atas masa depan media cetak. Pendiri Microsoft, Bill Gates, pada tahun 1990 pernah meramalkan bahwa media cetak ''surat kabar akan mati'' dalam tempo 10 tahun ke depan atau tepatnya sepuluh tahun sejak dimulainya era internet. Ternyata ramalan tersebut tidak terbukti.

Belakangan, Bill Gates kembali membuat ramalan bahwa mungkin sampai 50 tahun ke depan masih ada orang yang mencetak surat kabar, tetapi ia berkeras bahwa suatu saat nanti tidak ada lagi surat kabar atau koran, majalah, dan bahkan buku pun tidak ada lagi yang dicetak. Semua akan tampil secara digital melalui sebuah alat berbentuk tablet atau elektronik paper.

Kita tidak tahu apakah ramalan Bill Gates bakal terbukti atau lagi-lagi meleset. Yang pasti, Bill Gates berpikir dan berbicara sebagai ahli teknologi, bukan sebagai wartawan atau pakar media massa.

Tribun Timur mungkin lebih memercayai Wolfgang Riepl, pemimpin redaksi Nuernberger Zeitung, dibanding Bill Gates.

Pada tahun 1913, Wolfgang Riepl dengan berani mengatakan bahwa media baru bukan pengganti atau substitusi media lama, melainkan tambahan atau kumulatif. Buktinya kehadiran televisi sebagai media massa interaktif, juga tidak mematikan surat kabar, karena televisi hanyalah tambahan atau kumulatif, dan bukan pengganti surat kabar.

Penyesuain

Media massa online yang menggunakan internet sebagai sarananya, memang tengah ''naik daun'' dan digandrungi ratusan juta, bahkan mungkin miliaran orang di dunia, tetapi masih banyak orang yang membutuhkan media cetak surat kabar untuk mendapatkan informasi dan hiburan.

Antara media cetak dan media online akan terjalin sebuah konvergensi, saling melengkapi satu dengan yang lain. Kelebihan media online yang bisa menyajikan berita secara cepat dan real time, memang takkan bisa ditandingi oleh media cetak.

Karena itu untuk bisa bertahan, media cetak harus membuat berbagai perubahan. Perubahan ini misalnya dengan membuat ukuran koran lebih kecil untuk menarik minat sekaligus memudahkan konsumen membacanya, serta membuat versi online.

Media cetak surat kabar, tabloid, dan majalah yang tidak melakukan penyesuaian, baik bentuk maupun isinya, dapat dipastikan akan tertinggal, ditinggalkan pembacanya, dan akhirnya mati.

Apa yang dilakukan oleh harian Tribun Timur sehingga mampu bertahan hidup dan eksis di tengah persaingan antar-media, khususnya di Sulawesi Selatan? Jawabnya, Tribun Timur sudah melakukan banyak hal untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan perubahan di sekitarnya.

Dari berbagai rubrik yang disajikan dalam versi media cetak, Tribun Timur yang lahir bertepatan dengan Hari Pers Nasional (HPN) enam tahun silam, tampak jelas telah dan terus menerus berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat profesional kota dan keluarga metropolitan.

Tribun Timur antara lain memanjakan pembacanya dengan suguhan berita dan rubrik gaya hidup (lifestyle), seperti Tribun Women, Tribun Kids, Tribun Health, Cellular Style, Tribun Automoto, Tribun Motor, Tribun Griya, Tribun Skul, Tribun Property, Tribun Techno, Tribun Shopping, Tribun Mal, dan masih banyak lagi.

Rubrik-rubrik tersebut juga sangat interaktif dan variatif, gaul, serta komunikatif. Tribun Timur pun melibatkan masyarakat melalui citizen reporter, melalui pesan singkat sms, melalui facebook, dan public services.

Selain berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan, Tribun Timur juga berupaya mendekatkan diri dengan masyarakat kabupaten dan desa-desa dengan membuka rubrik daerah (Sulsel dan Sulbar).

Rubrik umum juga banyak, antara lain Opini, Politik, Nasional, Internasional, Bisnis, dan Olahraga (super ball, soccer hot ews, sport style, sport hot news, tribun psm). Tribun pun tak lupa mengakomodir kebutuhan beberapa komunitas, antara lain komunitas warga keturunan Tionghoa.

Sejak awal kelahirannya, Tribun Timur juga langsung hadir dengan edisi online melalui www.tribun-timur.com, yang menampilkan ulang berita-berita dan informasi yang telah ditampilkan dalam versi cetak, serta berita-berita real time (berita-berita yang dapat berubah setiap saat).

Informasi dan berita-berita yang disajikan Tribun Timur melalui berbagai penyesuaian itu telah menimbulkan efek komunikasi massa yang efektif, sehingga disenangi masyarakat dan banyak iklannya. Inilah kiat sukses Tribun Timur sehingga mampu eksis di tengah persaingan antar-media massa.

Rubrik yang disajikan dan gaya penyajian Tribun Timur, baik versi cetak maupun versi online secara langsung maupun tidak langsung telah menerpa, menarik perhatian, memberikan pemahaman, serta mengubah perilaku dan sikap masyarakat pembacanya.

Itu semua tentu tidak terlepas dari hasil penelitian pasar (market research) yang dilakukan manajemen Tribun Timur untuk mengetahui profil pembacanya, rubrik apa yang disenangi, koran apa yang dianggap pesaing, dan sebagainya. Intinya, Tribun Timur ingin mengetahui apakah pasarnya sudah berubah atau belum. Kalau sudah berubah, tentu akan diadakan kebijakan lain agar Tribun Timur tetap disenangi atau tepatnya dipahami pembacanya.

Mengakhiri tulisan ini, izinkan saya mengucapkan Selamat Ulang Tahun ke-6 kepada harian Tribun Timur dan Selamat Hari Pers Nasional 2010. Semoga pers, pemerintah, dan masyarakat dapat saling bersinerji secara positif untuk mengisi kemerdekaan dan membangun bangsa Indonesia ke depan.***

Jumat, 12 Februari 2010

SBY: Insan Pers Harus Memainkan Peran yang Tepat



Harian Jawa Pos, Surabaya
[Rabu, 10 Februari 2010]

SBY: Insan Pers Harus Memainkan Peran yang Tepat
- Peringatan HPN di Palembang

PALEMBANG - Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Ke-64 di Hotel Aryaduta, Palembang, kemarin menelurkan sejumlah gagasan penting. Salah satunya dibutuhkannya ratifikasi pers. Sebab, dalam 10 tahun terakhir banyak perusahaan media di tanah air yang berdiri tanpa memiliki standar.

''Sejumlah media di daerah belum ratifikasi. Nanti kita umumkan dan kirim surat pada perusahaan pers untuk ratifikasi," ujar Margiono, ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, kemarin (9/2).

Menurut dia, media nanti diklasifikasi seperti hotel, mulai bintang satu hingga bintang lima. Nah, untuk meratifikasi tersebut, lanjut Margiono, diperlukan pengecekan standar perusahaan, regulasi perusahaan, jenjang karir, kesejahteraan, dan perlindungan hukum terhadap wartawan.

''Misalnya, gaji wartawan harus sesuai dengan UMR. Jika tidak ada hal tersebut, berarti tidak dapat tanda halal (ratifikasi) ," bebernya. Dia juga mengharapkan gaji wartawan disesuaikan dengan peraturan UU di setiap daerah.

''Terkait perlindungan hukum, jangan ada pidana atau kriminalisasi pada pers. Perlindungan kecelakaan atau musibah dalam bertugas juga harus ada," jelasnya. Ratifikasi, katanya, memiliki masa berlaku tiga tahun. Setelah itu dilakukan evaluasi ulang untuk perpanjangan ratifikasi tersebut.

Hal itu dilakukan agar publik mengetahui bahwa perusahaan media tersebut memiliki standar. ''Kalau ada yang tidak mau, ya masyarakat akan tahu sendiri bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki standar," ungkapnya.

Margiono melaporkan, perusahaan media besar yang sudah mendapat ratifikasi adalah Jawa Pos Group dan Kompas. Tahun ini pihaknya menarget sekitar 50 persen perusahaan media di Indonesia sudah diratifikasi. ''Grup-grup media besar sudah semua. Hanya beberapa perusahaan di daerah yang harus diperhatikan, " paparnya.

Karni Ilyas, direktur Pemberitaan Olahraga dan Produksi TV One, mengatakan, ratifikasi tersebut harus lebih menguntungkan wartawan, bukan perusahaan media. ''Mengenai kesejahteraan, harus ada kesepakatan dengan pemilik, yakni gaji tidak boleh di bawah UMR. Kalau masih di bawah UMR, tidak usah bikin perusahaan," ujar pria yang populer dengan sebutan Bang One itu.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga berharap ratifikasi tersebut bisa menjadikan kehidupan pers balance. SBY memisalkan, kritik pers kepada gubernur terkait permasalahan yang ada harus pula memberikan kesempatan kepada gubernur untuk menyampaikan penjelasan. ''Sebab akibatnya bagaimana, duduk perkaranya, sehingga terjadi keadilan. Kemudian ada batas kepatutan," tambahnya.

Insan pers, lanjut SBY, harus memainkan peran yang tepat. Itu karena semua bermuara pada people centered democracy. Pers sekarang menjadi salah satu elemen yang powerfull di Indonesia. ''Pesan dan harapan saya yang juga menjadi harapan kita semua, pastikan bahwa kekuasaan (power) digunakan secara tepat. Pers bisa me-manage, membatasi power surplus tersebut dengan baik," bebernya.

Pelaksanaan HPN ini, kata SBY, merupakan salah satu momentum yang bisa dimanfaatkan pers untuk kepentingan rakyat. ''Sesuai dengan tema kemerdekaan pers dari rakyat dan untuk raykat," jelasnya. SBY juga meminta kekuasaan yang ada di lembaga pemerintah digunakan dengan baik.

''Saya yakin demokrasi kita akan menuju perkembangan yang baru. Baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif akan ada check and balance. Sebab, pers menjadi pengontrol atau pengawas pemerintahan, " bebernya. SBY menambahkan bahwa pers juga berperan penting melawan korupsi.

SBY kemarin datang sekitar pukul 10.00 WIB. Dia disambut para insan dan tokoh pers, Menteri Kabinet Bersatu jilid II, gubernur Sumsel, bupati dan wali kota se-Sumsel, serta segenap pejabat pemerintahan di lingkungan Pemrov Sumsel.

SBY juga memberikan ucapan selamat atas terselenggaranya HPN ke-64. ''Sukses juga buat insan pers yang berkontribusi untuk memajukan pers. Ucapan selamat juga ditujukan kepada sekolah jurnalistik pertama di Palembang," katanya.

Selain itu, presiden menyinggung bahwa pers menjadi bagian penting dalam membangun persepakbolaan di Indonesia. ''Siapa tahu kita nanti bisa masuk Piala Dunia. Ini menunjukkan bahwa pers semakin aktif dalam ikut memajukan kehidupan bangsa," bebernya.

HPN ke-64 digelar dengan mengusung tema Kemerdekaan Pers dari dan untuk Rakyat. Selain perhelatan Porwanas, dilakukan penandatanganan ratifikasi 18 perusahaan pers di Indonesia yang dilakukan Dahlan Iskan, mantan CEO Jawa Pos.

Kemudian ada MoU sekolah jurnalistik PWI dengan Mendiknas M. Nuh, PWI dengan UNESCO, dan PWI bersama gubernur Sumsel. Penghargaan Number One Press Card diberikan kepada Dahlan Iskan, Rosihan Anwar, dan 16 tokoh pers lain.

Penghargaan karya jurnalistik diraih M. Fitrah dari harian umum Singgalang dan untuk tajuk rencana kepada Koran Tempo dengan judul ''Berikan Keadilan untuk Prita". Untuk spirit jurnalisme, penghargaan diterimakan kepada Rosihan Anwar.

SBY yakin, masa depan pers tetap menjanjikan di Indonesia. ''Menurut keyakinan saya, baik itu media massa cetak, elektronik maupun media massa dunia maya, tetap akan mendapatkan tempat yang baik di Indonesia. Jadi, prospeknya akan tetap baik, insya Allah," tegasnya. ''Indonesia memiliki tiga gelombang peradaban, yakni masyarakat pertanian, industri, dan informasi," imbuhnya. (mg44/jpnn/iro)

Kamis, 11 Februari 2010

Buku Kumpulan Cerpen Wartawan Olahraga






Buku Kumpulan Cerpen Wartawan Olahraga
Jumat, 29 Januari 2010

Jakarta (Warta Kota ) - Buku berjudul Kumpulan Cerpen Wartawan Olahraga berisi karya Aba Mardjani, AR Loebis, Djunaedi Tjunti Agus, Hendry Ch Bangun, Mahfudin Nigara, diluncurkan di VIP Barat Stadion Utama Senayan, Jakarta, Kamis (28/1).

Antologi ini berisi 30 buah cerita pendek, yang ditulis kelima cerpenis dalam kurun waktu tahun 1980 sampai 2009, di sela-sela kesibukan mereka meliput dan menulis laporan olahraga. Kelimanya pernah bertugas di kawasan Senayan sejak tahun 1980, ketika tempat itu masih berupa asrama atlet nasional dan gedung-gedung olahraga utama nasional. Buku ini sudah beredar luas di toko-toko buku di Jakarta dan berbagai wilayah lainnya minggu ini dan dijual dengan harga Rp 40.000.

Menurut insiator dan penyunting Hendry Ch Bangun, buku ini dapat terwujud dalam waktu sekitar dua bulan mulai dari proses pengumpulan naskah sampai dengan selesainya pencetakan dan distribusi ke toko buku. Karena sebagian besar sudah diterbitkan, mulai dari Majalah Anita, Harian Warta Kota, Harian Suara Karya, Harian Kompas, sampai berbagai majalah, maka pengerjaan tidak terlalu sulit. Namun memilih masing-masing enam karya dari banyak kiriman yang cukup menyita waktu. “Yang dipilih adalah cerpen yang mewakili karakter penulisnya,” kata Hendry.

Djahar Muzakir, mantan wartawan yang kini Wakil Direktur Pustaka Spirit yang menerbitkan buku mengatakan, cerpen-cerpen yang dimuat semuanya komunikatif dan menyenangkan, mungkin karena penulisnya wartawan yang cenderung menyederhanakan sesuatu yang rumit agar dapat dinikmati oleh semua kalangan.

“Kalau dianggap hidangan, maka semuanya enak,” kata Djahar yang juga cerpenis dan novelis.

AR Loebis menambahkan, di facebooknya, kabar mengenai terbitnya kumpulan cerpen wartawan olahraga ini juga menarik perhatian.

“Ada kelompok wartawan yang lalu terinspirasi untuk membuat karya bersama, entah itu cerpen, catatan, untuk menunjukkan mereka juga bisa berkaya seperti ini,” kata wartawan Antara ini.

“Bahkan sudah ada rencana untuk melakukan bedah kasus buku ini di PDS HB Jassin, yang menunjukkan karya-karya di buku ini juga punya bobot,” tambahnya.

Mahfudin Nigara, yang dulu getol menulis sehingga karyanya bisa dimuat bersamaan di beberapa majalah mingguan mengaku kini kesulitan menulis lagi. Kerap ide sudah ada tetapi baru separuh sudah terhenti karena kesibukan bekerja.

“Tapi dengan terbitnya buku ini, setidaknya saya akan menerbitkan karya-karya tulis saya dalam waktu dekat. Bahannya sudah lengkap, tinggal diedit,” katanya.

Djunaedi yang mengaku baru menulis cerpen dalam beberapa tahun terakhir mengatakan kumpulan ini membuat dia dapat lagi berkomunikasi dengan sesame wartawan olahraga, sekaligus menjadi tabungan pekerjaan jika sudah pensiun kelak.

Sementara Aba Mardjani, yang dianggap paling konsisten menulis cerpen, berharap agar buku ini dapat menjadi inspirasi bagi wartawan yang lebih muda untuk membuat buku.

“Buku itu umurnya bisa lebih tua dari penulisnya. Tapi kalau hanya berita di media, dia akan dapat dengan mudah hilang dan dilupakan orang. Oleh karena itu buatlah buku,” tambah AR Loebis yang sudah memiliki beberapa buku yang beredar di toko buku. (hcb)

Sekolah Jurnalistik dan Kecerdasan Masyarakat


keterangan gambar : Ismail Djalili

Sekolah Jurnalistik dan Kecerdasan Masyarakat
Jumat, 29 Januari 2010

Oleh Drs H Ismail Djalili,
Wartawan Senior dan Pendiri Stisipol Candradimuka

Jakarta (Sriwijaya Post) - PEMERINTAH, masyarakat dan insan pers di era teknologi komunikasi dan informasi sudah patut berpikir cerdas dan tepat untuk berbuat positif dan konstruktuif, guna mendorong kehidupan pers Indonesia yang maju. Kewajiban mendidik dan mencerdaskan wartawan (jurnalis) Indonesia makin mendesak dalam rencang-rancang bangun pers Indonesia masa datang. Karena ironis jika salah satu tujuan pokok pers yakni mencerdaskan kehidupan masyarakat, tetapi wartawannya kurang cerdas atau kurang jujur. Karena itu perlu segera mencerdaskan dan mendorong keterampilan wartawan dalam menggeluti profesi mulianya tersebut.

Pulitzer, tokoh wartawan dunia (Amerika) berkata pendidikan kewartawanan bukan untuk secepat kilat melahirkan seorang menjadi wartawan. Tetapi bagaimana seorang siswa atau mahasiswa mengetahui dan memahami seluk beluk ilmu kewartawanan.

Pendidikan kewartawanan “di saat itu” tak lebih dari memberikan ilmu dan teori-teori journalism. Pulitzer berpendapat journalis must be made bukan must be born yang berbasis bakat.

Maka pendidikan kewartawanan adalah upaya untuk menuju kepada pendidikan tentang kewartawanan bagi seorang wartawan, sehingga seorang wartawan menjadi wartawan yang paripurna dalam pengabdian profesinya.

Wartawan paripurna artinya seorang wartawan dalam praktek menggeluti profesinya mampu memahami dan cerdas dalam kegiatan praktisi jurnalistik. Mereka juga pandai memanfaatkan dan mendayagunakan fungsi tekologi komunikasi dalam kecepatan menyebarkan informasi di tengah maraknya peranan dan pengaruh multimedia di tengah dinamika kehidupan manusia.

Keterampilamn serta kecermatan wartawan mengolah dan menyebarkan informasi, makin menjadi syarat penting dan utama. Masyarakat akan senang dan percaya menerima informasi yang akurat dan terpercaya adalah bagian dari proses tugas wartawan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan membodohi atau menipu masyarakat. Lebih lagi tidak memberikan kenyamanan kepada insan pers dan profesi jurnalistik, jika wartawan yang tidak sadar membebek kepada oknum birokrat yang tingkah lakunya melahirkan kebencian masyarakat.

Wartawan memang perlu wawasan yang luas dan berbasis etika. Wartawan perlu menguasai teknik dan penggunaan sarana jurnalistik yang makin canggih di tengah kegiatan dengan ketelitian mengolah informasi.

Pandangan di atas lebih khusus ditujukan kepada mereka yang berminat atau calon yang ingin jadi wartawan. Wartawan (cetak dan eletronik) Indonesia jumlahnya masih sedikit dibanding keberadaan penduduk Indonesia. Jika tidak salah hingga sekarang jumlah wartawan Indonesia baru sekitar 15-20 ribu orang. Sementara penduduk Indonesia 235 juta orang. Dengan 20 ribu wartawan yang bertugas melayani informasi bagi kebutuhan pokok masyarakat sebanyak itu, merupakan tugas luar biasa. Bukan hal gampang meningkatkan tugas dan kinerja profesi wartawan, guna memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadapan layanan informasi.

Pembina Masyarakat

Kebutuhan informasi sebagai salah satu “makanan pokok” masyarakat. Akibat kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, maka arus informasi makin deras menerpa masyarakat yang berlangsung 24 jam. Maka orang yang tidurnya lama, berleha-leha dan tiada peduli lingkungan, akan rugi karena tak sempat menerima informasi.

Di awal tulisan ini disebutkan jurnalis must be made, artinya wartawan harus diciptakan dan dibangun. Wartawan bukan berdasar karena ada bakat atau pandai menulis. Jadi about youmalism itu adalah basis, to be a good journalist. Maka lembaga pendidikan jurnalistik perlu diadakan dan dibangun dengan tujuan yang jelas, guna memperkaya wawasan dan membekali keterampilan seorang wartawan ketika dia mengunakan media yang kini makin canggih (multimedia).

Wartawan harus berwawasan luas agar tulisan pemberitaan jelas, jernih dan mengandung cakrawala yang juga luas. Bebas dari polusi ketidakjujuran yang bisa bikin skeptis masyarakat. Kebijakan pemberitaan yang ditentukan seorang redaktur tidak semau perut redaksi. Setiap aksi dalam masyarakat yang diolah menjadi informasi aktual, harus dijaga agar tidak gampang menurunkan nilai dan derajat masyarakat itu sendiri. Sebab wartawan menurut George Bastian, adalah pembina masyarakat.

Posisi organisasi profesi PWI atau organisasi kewartawan yang ada di negeri ini harus berpikir dan berbuat positif bersama pemerintah. Antara lain harus tepat dan sangat strategis membangun dan mengembangkan lembaga-lembaga pendidik jurnalistik. Karena itu, gagasan dan rekomendasi PWI untuk membangun sekolah wartawan di Sumatera Selatan akan didukung masyarakat dan insan pers.

Paling tidak pendirian sekolah wartawan menjadi kebutuhan dan pencerdasan jurnalis. Perencanaan membangun sekolah wartawan di Sumatera Selatan dipercayakan kepada tokoh pers nasional dan tokoh wartawan di Sumatera Selatan. Kurikulum dan kenerja pendidik di sekolah wartawan tentu akan melibatkan sosok pendidik yang punya pengetahuan praktis dan memiliki ilmu jurnalistik. Mereka itu boleh diambil dari kalangan PWI Cabang Sumatera Selatan sendiri.

Gagasan Gubernur


Di tahun l967, penulis bersama sejumlah wartawan senior (karena bakat) mereka jadi wartawan hebat dikala itu. Dunia kewartawan dan mass media belum sehebat dan segarang pers di era informasi global dewasa ini. Tetapi “kakak-kakak” saya, wartawan senior diwaktu itu mengerti dan memahami gagasan junior yang punya perspektif tentang perlunya wartawan memiliki dan menguasai ilmu jurnalistik. Maka semua mereka mendukung gagasan penulis mendirikan pendidikan kewartawanan, yang kemudian lahir dengan nama Akademi Publistik Candradimuka, Palembang (APCP).

Di tahun itu juga penulis didobrak dengan sebuah pertanyaan dari kakak senior saya: apa alasan Saudara akan membangun sekolah wartawan? Penulis jawab “kata guru saya di Gajah Mada, menjadi wartawan tidak lagi berdasarkan bakat. Tapi seorang wartawan harus memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan khusus pengetahuan jurnalistik dan ilmu ilmu lain."

Dunia kian berkembang maju. Fenomena peranan dan pengaruh teklogi komunikasi dan alat media komunikasi dan informasi sekian puluh tahun mendatang akan maju dan berkembang. Hal ini mau atau tidak mau harus diikuti para calon wartawan maupun wartawan yang sudah aktif. Hal itu akan membawa kemajuan luar biasa. Karena itu kita harus membekali para wartawan untuk lebih canggih dan cepat mengolah berita dan informasi yang bermutu.

Di Indonesia, sekolah atau pendidikan tinggi kewartawanan cukup banyak digagas oleh para praktisi wartawan seperti Jurusan Imu Publisistik UGM Yogya, Sekolak Tinggi Ilmu Komunikasi di Sumut (Medan) didirikan wartawan senior Medan, M Said, orang tuanya Tribuana Said. Sekolah Tinggi Komunikasi (STIKOM Fajar, kini telah berubah menjadi Universitas Fajar atau UNIFA, redaksi/pengelola blog) di Makassar, pendirinya Alwi Hamu dll. Lembaga Pendidikan Jurnalistik Dr Soetomo (LPDS) di Jakarta, salah seorang pionirnya adalah tokoh pers nasional DH Asegaf. Wong Palembang, lahir di Lampung.

Gagasan Gubernur Sumsel Ir Alex Nurdin (pelopor pendidikan dan kesehatan gratis), dalam forum Rakernas PWI 2009 lalu di Palembang, tentang sekolah wartawan, patut kita hargai dan didukung penuh. Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia wartawan.

Tentu saja program tersebut akan didukung penuh oleh pemerintah dan PWI. Ini kesempatan kita untuk memberikan ilmu jurnalistik kepada wartawan, sehingga hasil karya jurnalistiknya benar-benar memberikan sumbangsih bagi kecerdasan masyarakat Indonesia. (*)

Tajuk Koran Tempo Raih Adinegoro 2009

Tajuk Koran Tempo Raih Adinegoro 2009
Rabu, 03 Pebruari 2010

Jakarta (ANTARA News) - Tajuk berjudul "Berikanlah Keadilan bagi Prita" yang dipublikasikan Koran Tempo edisi 5 Desember meraih Anugerah Jurnalistik Pembangunan Adinegoro 2009 dengan nilai 85, dan berhak mendapatkan tropi, sertfikat, serta hadiah uang senilai Rp 50 juta.

Dewan juri yang terdiri atas Atmakusumah Astraatmadja dari Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS), Artini Suparmo (wartawati, direktur tesis London School Public Relations/LSPR) dan Encub Soebekti (Persatuan Wartawan Indonesia/PWI) di Sekretariat PWI, Jakarta, Rabu, menilai bahwa tajuk tersebut sangat argumentatif, tegas, jelas, serta memotivasi publik untuk menegakkan keadilan.

Koran Tempo dalam tajuk tersebut menyoroti ketidakadilan yang menimpa seorang ibu rumah tangga bernama Prita Mulyasari yang sempat ditahan pihak berwajib lantaran menulis keluhannya melalui surat elektronik (email), yang kemudian beredar luas.

Prita dalam kasus itu dijerat pasal pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) berdasarkan laporan Rumah Sakit (RS) Omni Internasional.

"Ketika masyarakat bingung menanggapi satu masalah, maka tajuk surat kabar menjadi salah satu harapan mencari alternatif jawaban. Tajuk ini memberikan argumentasi dan motivasi yang kuat, serta memberikan jawaban," kata Artini Suparmo.

Sementara itu, Atmakusumah menilai, tajuk di surat kabar dapat dikatakan mencaji cermin kebijakan redaksi berdasarkan amatannya terhadap harapan publik. "Syarat inilah yang terlihat kuat keberpihakannya kepada opini publik untuk memperjuangkan keadilan bagi Prita Mulyasari," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Encub Soebekti, mengemukakan bahwa salah satu dari 258 tajuk terpilih dari panitia Adinegoro 2009 itu mampu memberikan ketegasan keberpihakan media massa terhadap nasib Prita yang memang memerlukan perhatian semua pihak.

"Media memang menjadi salah salah satu pilar demokrasi sekaligus tempat anggota masyarakat mengharapkan keadilan dan bantuan anggota masyarakat lainnya. Tajuk semacam ini bisa mewakili kepentingan media membela publiknya," ujarnya menambahkan.

Anugerah jurnalistik pembangunan Adinegoro merupakan hadiah tertinggi dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bagi wartawan warga negara Indonesia. Adinegoro 2009 melombakan kategori foto jurnalistik dan features terdiri atas dua tema, kemanusiaan dan demokrasi. Selain itu Adinegoro melombakan pula kategori tajuk.

Adinegoro (1904-1967) adalah salah seorang perintis jurnalisme di Indonesia. Ia pernah menempuh pendidikan di Jerman dan mengadakan liputan mancanegara. Adinegoro sekembalinya ke Indonesia pernah menjadi wartawan majalah Panji Poestaka dan mendirikan koran Pewarta Deli, serta berkarirdi kantor berita Antara

Pada Selasa (2/2), dewan juri anugerah foto jurnalistik Adinegoro 2009 yang terdiri atas Firman Ichsan (fotografer, wakil rektor Institut Kesenian Jakarta/IKJ), Enni Nuraheni (fotografer kantor berita Reuters) dan Oscar Motuloh (kurator Galeri Foto Jurnalistik ANTARA/GFJA) memutuskan M. Fitrah dari Harian Umum Singgalang sebagai pemenang untuk kategori foto jurnalistik kemanusiaan. (*)

Kisah M. Fitrah, di Balik Gempa Padang


Muhammad Fitrah, fotografer Harian Umum Singgalang, pada Selasa (2/2) karya fotonya terpilih oleh Dewan Juri Anugerah Foto Jurnalistik Adinegoro --terdiri atas Firman Ichsan, Enni Nuraheni dan Oscar Motuloh-- sebagai pemenang yang berhak mendapatkan tropi, sertifikat dan uang senilai Rp50.000.000.

M. Fitrah Raih Rp 50 Juta dari Foto Adinegoro 2009




M. Fitrah Raih Rp 50 Juta dari Foto Adinegoro 2009

Selasa, 02 Pebruari 2010

Jakarta (ANTARA News) - Muhammad Fitrah, fotografer Harian Umum Singgalang di Padang, menjadi juara anugerah foto jurnalistik Adinegoro 2009 bidang kemanusiaan yang berhadiah tropi, sertifikat dan uang senilai Rp 50 juta.

Tim juri foto Adinegoro 2009 dalam penilaian di Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Jakarta, menilai bahwa karya foto M. Fitrah bernilai jurnalistik tinggi dan mampu memperlihatkan kepekaan memanfaatkan momentum di tengah suasana tragis gempa bumi di Padang pada awal Oktober 2009. Foto tersebut dipublikasikan Harian Umum SInggalang pada 2 Oktober 2009.

Para juri terdiri atas Firman Ichsan (fotografer independen, wakil rektor Institut Kesenian Jakarta/IKJ), Enni Nuraheni (fotografer kantor berita Reuters) dan Oscar Motuloh (kurator Galeri Jurnalistik ANTARA/GFJA) memberikan nilai tertinggi ke karya M. Fitrah di antara 420 foto terseleksi.

Juri lomba foto jurnalistik Adinegoro 2009 memutuskan tidak ada pemenang untuk bidang demokrasi karena karya terseleksi dari peserta dinilai kurang memenuhi standar untuk meraih predikat juara.

M. Fitrah dijadwalkan menerima hadiah tropi, sertifikat dan uang senilai Rp50 juta dalam acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) yang akan dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Palembang, Sumatera Selatan, pada 9 Februari 2010. (Ant/P003)

Sekolah Jurnalistik Indonesia (SJI) Dimulai di Palembang




Sekolah Jurnalistik Indonesia (SJI) Dimulai di Palembang
Senin, 08 Pebruari 2010

Palembang (Sriwijaya Post) - Sebanyak 45 siswa Sekolah Jurnalistrik Indonesia (SJI) tingkat Dasar angkatan Pertama yang berlangsung di Palembang, Senin (8/2) dibuka dan diresmikan Gubernur Sumsel Ir H Alex Noerdin SH di Balai Diklat Sumsel. Yang mengembirakan, ternyata Sumsel menjadi provinsi pertama yang menggelar SJI dan menjadi pionir di Indonesia yang dalam pelaksanaannya diawssi badan dunia PBB Unesco.

Peresmian SJI Palembang ini disaksikan Ketua Umum PWI Pusat Margiono dan Direktur SJI, Zulkarimen Nasution di Balai Diklat Sumsel. Dalam sambutannya, Alex Noerdin minta kepada PWI pusat agar SJI tingkat lanjutan secara nasional di pusatkan di Palembang sehingga wartawan yang terjun ke lapangan benar-benar memiliki komptensi dan integritas yang tinggi.

Mengenai soal biaya pendidikan, Alex bersedia membantu mencarikan sponsor pihak ketiga sehingga dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan PWI mampu melahirkan wartawan yang profesional dan mandiri dengan ilmu yang dimilikinya. Sebagai bentuk penghargaan, Alex Noerdin memberikan uang saku kepada siswa SJI yang selama satu bulan mendalami ilmu jurnalistik dengan 42 tokoh pers nasional.

"Ini kesempatan bagi wartawan Sumsel untuk meningkatkan kualitas diri dan kompetensi dalam melaksanakan tugas jusrnalistik," katanya.

Sementara itu, Margiono dalam sambutannya mengatakan, SJI akan lahir di kota-kota di Indonesia. Sumsel sudah menjadi pionir dengan memanfaatkan momentum Porwanas ke-10 dan HPN ke-64. Untuk satu kali pendidikan, setidak-tidaknya dibutuhkan dana Rp 200 juta.

Dana tersebut melibatkan tiga instansi, yakni PWI bersama pemda, Mendiknas dan Unesco. Mengenai tawaran Gubernur Sumsel H. Alex Noerdin SH mengenai Sumsel sebagai pusat SJI tingkat lanjutan di Indonesia, Margiono menyambut dengan positif.

"Beberapa angkatan tingkat dasar, mereka akan dikirim ke Palembang untuk program SJI lanjutan," katanya.

Ditempat yang sama, Direktur SJI Zulkarimen Nasution mengatakan, program SJI mendapat dukungan dari organisasi pndidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan (Unesco). Dalam pelaksanaanya, Unesco akan terus memantau dan meminta laporan dari pelaksanaan SJI di Palembang,

"SJI adalah bagian dari rekomendasi PBB untuk meningkatkan kualitas wartawan sehingga menjadi lebih baik dan maju sehingga pers lebih profesional dan terdepan," katanya. (*)

Bisnis Kuat Tunjang Idealisme Pers

Bisnis Kuat Tunjang Idealisme Pers
Senin, 08 Pebruari 2010

Palembang (Sriwijaya Pos) - Idealisme pers tetap akan terbangun apabila ditunjang oleh bisnis yang kuat. Tanpa bisnis yang kuat, idealisme pers akan mengalami kesulitan ketika ditegakkan.

Hal itu diungkapkan sejumlah petinggi media massa pada acara Konvensi Media 2010 pada Hari Pers Nasional (HPN) ke-64 dalam sesi “Masa Depan Pers dan Pemberantasan Korupsi” di Hotel Swarna Dwipa, Palembang, Senin.

Misalnya yang disampaikan Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas Agung Adiprasetyo. Menurut Agung, idealisme sebuah media massa terlihat dari pemberitaan yang diturunkan. “Namun tanpa ditunjang bisnis yang kuat, idealisme itu sulit sekali ditegakkan lantaran bersentuhan dengan persoalan lainnya,” katanya.

Selain Agung Adiprasetyo yang juga CEO Kompas Gramedia, hadir pula sebagai narasumber CEO Kelompok Prambos Radio Malik Sjafei, Presiden Direktur SCTV Fofo Suriaatmaja, Direktur Media Tack Andi Sjarief, dan LP3ES Fajar Nursahid. Sebanyak 800 orang utusan dari pengurus PWI 33 Provinsi di Indonesia, menjadi peserta.

Tokoh pers yang hadir antara lain Rosihan Anwar, Leo Batubara, Sofyan Lubis, Tarman Azzam, serta jajaran pengurus PWI/Dewan Kehormatan Pusat dan daerah.

Dalam kesempatan itu Agung juga memaparkan media informasi internet saat ini meningkat pesat, rata-rata 25,6 persen, sedangkan surat kabar mengalami penurunan omzet iklan lima persen. Namun dia optimis surat kabar masih diterima pasar khususnya koran yang terbit di daerah. Namun begitu, koran daerah pun harus menjadi media premium, yang tidak hanya berpegang di teori apa, siapa, kapan, dan dimana semata (5 W plus 1 H).

Dia mengatakan, share iklan surat kabar global turun, dan pada saat bersamaan share iklan internet global meningkat cukup signifikan.

Untuk tidak kalah dengan media internet dan media elektronik lainnya, maka media cetak tidak bisa lagi sekadar bicara apa, siapa, kapan dan dimana karena konten seperti ini sudah menjadi komoditi gratis. Yang premium dari domain media cetak yang layak dibayar dan dibaca adalah justru mengembangkan konten mengapa dan bagaimana.

Dan premium itu sendiri berarti tambahan dari cerita pokok dasar plus, yang memenuhi azas analisis, opini, evaluasi, investigasi dan kolom komentar.

“Gejala saat ini, media cetak dipaksa menjadi bagian dari multimedia,” tegasnya.

Untuk mengimbangi derasnya serbuan dunia internet, mau tidak mau Kompas Grup juga mengembangkan media elektronik versi online dan hasilnya lumayan.

Dari rata-rata pertumbuhan peminat internet dunia yang tumbuh 25,6 persen. Untuk Indonesia mengalami pertumbuhan 12,5 persen dari rata-rata Asia yang hanya 12,4 persen. Kendati pertumbuhan media elektronik naik tinggi, Agung Adiprasetyo optimis media cetak tidak akan punah, tetapi bisnis model, bisnis proses termasuk cara menulis, dan mempresentasikan informasi akan mampu mengubah surat kabar menjadi yang terdepan.

Menanggapi penanya dan penilaian tajam dari utusan PWI Sulawesi Tenggara (Sulteng) yang menyebutkan media raksasa dengan koran daerahnya yang tersebar dimana-mana, telah membunuh koran asli lokal, terlebih lagi koran yang terbit mingguan.

“Kalau semua raja media main di daerah, kami yang terbit mingguan dan miskin modal akan mati. Jadi tolong dipikirkan,” kata duta Sulteng ini.

Mendengar itu, Agung Adiprasetyo hanya tersenyum. Lantas ia mengatakan, setiap koran memiliki pasar sendiri, dan koran daerah pun harus memperkuat identitas kelokalan dan idealisme.

“Misalnya, ada ibu yang melahirkan bayi kembar tiga anak. Lantaran miskin, anaknya tertahan di rumah sakit karena tidak bisa membayar, di sisi lain ada kunjungan presiden ke redaksi, maka idealnya berita yang diangkat jadi headline adalah ibu dengan tiga anaknya,” katanya.

Penjelasan Agung Adiprasetyo ini senada dengan Direktur LP LP3ES Fajar Nursahid. Menurutnya, hasil survei di 15 kota di Indonesia, teryata pembaca koran lokal lebih besar dengan komposisi 91,4 persen, sedangkan pembaca koran nasional 8,5 persen. Itu artinya, koran daerah memiliki pasar dan pembaca yang kuat. Hanya saja, selama konten beritanya masih memuat kejadian alam, kriminal, pendidikan, olahraga dan gaya hidup, maka koran lokal akan bertahan bahkan mendapat tempat yang utama di pembaca lokal.

Namun begitu, Fajar Nursahid mengakui daya beli masyarakat menjadi faktor utama masyarakat membaca koran. Dari hasil survei yang dilakukan, satu koran dibawa 4-5 orang dan lama orang membaca surat kabar per minggunya hanya empat jam atau 10-11 menit per hari, sedangkan lama membaca majalah hanya 3,5 jam per minggu, dan tabloid lama baca 3,2 jam per minggu.

"Dari hasil survei yang dilakukan, koran daerah dapat mengalahkan koran nasional di pasar daerah,” ungkap Fajar Nursahid. (*)

Presiden: Bangun Demokrasi



keterangan gambar : Ketua PWI Pusat Margiono (kiri) disaksikan Mekominfo Tifatul Sembiring (kanan) menyerahkan buku ensiklopedia (EPI) kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Hari Pers Nasional (HPN), di Palembang, Selasa (9/2). FOTO ANTARA/Nila Fu'adi/ed/hp/10


Selasa, 09 Pebruari 2010

Presiden: Bangun Demokrasi


Palembang (Kompas) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan pers untuk mendukung terbangunnya demokrasi yang berorientasi dari dan untuk rakyat. Pers diyakini sebagai salah satu elemen yang mempunyai kekuatan di negeri ini dan perlu menggunakan kekuatan itu secara konstruktif.

Pesan tersebut disampaikan Presiden Yudhoyono pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2010 di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (9/2).
Presiden menekankan bahwa demokrasi yang ingin dicapai di negeri ini mestilah demokrasi yang benar-benar bertumpu pada rakyat, bukan berpusat pada negara, dan bukan pula demokrasi yang berpusat pada media massa.

”Di banyak negara ada fenomena yang disebut media-centered democracy. Ahli komunikasi politik mengatakan, kalau itu menjadi mazhab baru dalam demokrasi, itu juga bisa merintangi. Kita dengan sadar tidak menuju ke situ. Kita menuju people-centered democracy, peran pers juga mesti menuju ke situ,” ujarnya.

Presiden juga menilai, saat ini pers memegang surplus kekuasaan. Karena itu, amat penting untuk memastikan kekuasaan media itu digunakan secara tepat dan konstruktif. Pada masa lalu, sebagai lembaga eksekutif, presiden juga pernah memegang surplus kekuasaan. Namun, melalui amandemen undang-undang dasar, kekuasaan presiden itu sudah dilucuti.

”Pers bisa memilih, menentukan, membatasi dalam keadaan apa power yang surplus itu digunakan dengan baik, untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Presiden.
Menurut Presiden, kekuasaan kerap mempunyai kecenderungan untuk menyimpang. Karena itu, mekanisme checks and balances perlu selalu diterapkan, tidak terkecuali bagi pers.

Pada kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada pers di Indonesia yang kini tengah menata sendiri tata nilainya dalam kehidupan demokrasi. Hal itu antara lain tecermin dengan mulainya diratifikasi standar perusahaan pers, standar kompetensi wartawan, kode etik jurnalistik, dan standar perlindungan wartawan. Ratifikasi standar, menurut Presiden, adalah bagian dari upaya pers menerapkan sensor sendiri.

”Ada teori batas kepatutan. Dewan Pers sendiri yang bisa menentukan batas itu. Ada istilah bahasa menunjukkan bangsa, silakan diaplikasikan dalam kehidupan pers,” ujar Presiden.

Sebelum menyampaikan pesannya untuk pers Indonesia, Presiden juga memberikan kuliah perdana bagi siswa yang mengikuti program Sekolah Jurnalistik Indonesia di Palembang. Presiden menekankan, Indonesia telah lulus mengatasi dua ujian di masa lalu dan mesti siap menghadapi ujian di masa depan.

Ujian pertama adalah krisis 1998 dan pelaksanaan agenda reformasi yang penuh tantangan pada tahun-tahun berikutnya. Adapun ujian kedua ialah krisis yang mengguncang dunia pada 2008-2009.

Begitu buruknya dampak krisis 1998 sehingga Indonesia pernah diramalkan akan tercerai-berai dan runtuh. Namun, Indonesia terbukti mampu bertahan, perekonomian menjadi lebih kuat, stabilitas politik terbangun, dan agenda reformasi dapat dijalankan meski belum selesai.

Belajar dari krisis 1998, Indonesia menjadi lebih siap ketika dunia kembali diguncang krisis pada 2008-2009. Presiden Yudhoyono mengingatkan, dunia internasional pun memandang Indonesia telah mengambil langkah-langkah kompeten dalam merespons krisis 2008-2009.

”Apakah lima tahun mendatang takkan ada lagi krisis. Kita tidak tahu, tetapi harus selalu siap. Jadi, mari satukan energi bangsa. Bangun lingkungan dalam negeri yang kondusif, politik harus stabil, demokrasi harus jalan, situasi sosial baik, dan hukum ditegakkan,” ujar Presiden.

Pada puncak peringatan HPN 2010 itu, Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring juga menyampaikan imbauan agar media massa lebih menjaga keseimbangan dalam penyampaian informasi kepada publik.

Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Margiono menjelaskan, HPN 2010 diperingati dengan sejumlah kegiatan, antara lain ratifikasi standar perusahaan pers, standar kompetensi wartawan, kode etik jurnalistik, dan standar perlindungan wartawan oleh 18 perusahaan pers nasional.

Pada peringatan HPN 2010, PWI juga memberikan penghargaan Kartu Pers Nomor 1 kepada 80 wartawan dan tokoh pers, di antaranya Rosihan Anwar, Jakob Oetama, Herawati Diah, Dahlan Iskan, Pia Alisjahbana, Karni Ilyas, Ishadi SK, dan Tarman Azzam. Selain itu, diberikan pula penghargaan Karya Jurnalistik Adinegoro, Penghargaan Anugerah Spirit Jurnalisme, Penghargaan Pena Emas, dan Medali Emas Kemerdekaan Pers.

Perlu agenda

Pada kesempatan terpisah, terkait dengan pesan Presiden kepada pers, pengamat politik, J Kristiadi, menegaskan, media perlu selalu mencermati isu pokok dan menjalankan agenda sendiri untuk mendorong perbaikan dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.

Agenda utama yang paling krusial dijalankan pers, menurut Kristiadi, adalah berperan mengurangi politik uang yang sistemik dalam proses pemilihan umum legislatif, pemilihan presiden, hingga pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia.

Agenda lain yang mesti dijalankan pers adalah turut membangun peradaban bangsa yang berkualitas. ”Mengharapkan partai memberi pendidikan politik kepada rakyat sampai sekarang ini masih seperti menggantang asap. Jadi, peran pers sangat diharapkan,” ujar Kristiadi.

Ketua Umum Perhimpunan Jurnalis Indonesia Ismed Hasan Putro menilai, kemerdekaan pers merupakan keniscayaan yang tak terbantahkan.

Di Palembang sekelompok mahasiswa berunjuk rasa menyambut kedatangan Presiden. Aksi terkait kasus Bank Century itu pun dibubarkan polisi. Selain itu, sekelompok massa juga berdemo mendukung pemerintahan SBY-Boediono.
(Kompas Cyber Media-KCM/CAS/DAY/WAD/MAM/Rabu, 10 Februari 2010 | 02:47 WIB)