Senin, 23 Agustus 2010

Wartawan (Puisi Buat Ridwan Salamun)


Tak jarang engkau sakit
Tak jarang engkau kecewa
Tak jarang engkau luka
Tak jarang engkau celaka

Manifesto Kemerdekaan Pers 2010

Manifesto Kemerdekaan Pers 2010

Dikutip dari http://pwi.or.id/index.php/Berita-PWI/Manifesto-Kemerdekaan-Pers-2010.html
Jakarta, Senin, 19 Juli 2010

No. : 919/PWI-P/LXIV/2010
Hal : Siaran Pers

Kepada yth,
Pemimpin Redaksi Media Massa
di
Tempat

Hal: Manifesto Kemerdekaan Pers

Dengan hormat,

Sehubungan dengan keputusan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menghentikan penyiaran Headline News Metro TV selama tujuh hari dan mengharuskan Metro TV menyampaikan permohonan maaf, tiga kali sehari selama tiga hari berturut-turut, kami para praktisi media pers dan penyiaran menyatakan keprihatinan.

Kami sependapat bahwa tayangan tersebut melanggar UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Namun KPI tidak memiliki wewenang mengambil tindakan tersebut, yang dapat berakibat melanggar UU Pers No 40/1999 dan berpotensi mengancam kemerdekaan pers yang merupakan hak asasi manusian dan hak asasi warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Pernyataan keprihatinan tersebut kami tuangkan dalam "Manifesto Kemerdekaan Pers 2010" yang kami lampirkan dalam pengantar ini.

Demikian kami sampaikan untuk dimaklumi.

Persatuan Wartawan Indonesia

Pengurus Pusat

Marah Sakti Siregar
Ketua Bidang Pendidikan

Hendry CH Bangun
Sekretaris Jenderal


Manifesto Kemerdekaan Pers 2010

Sehubungan dengan beberapa keterangan dan tindakan terkait masalah pelaksanaan tugas –tugas jurnalistik oleh insan pers nasional akhir-akhir ini, kami yang bertandatangan dibawah ini menyatakan :

1. Kemerdekaan pers merupakan hak asasi manusia dan hak asasi warga negara yang dilindungi oleh UUD 1945. Kemerdekaan pers adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses dan buah reformasi sekaligus merupakan dasar-dasar demokrasi. Oleh karena itu UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan tegas menyatakan terhadap pers nasional tidak boleh dilakukan penyensoran,pemberdelan dan penghentian penyiaran,oleh siapapun juga. Semua ini adalah prinsip-prinsip dasar bahkan titah konstitusi yang wajib menjadi panduan pikiran, sikap dan perbuatan segenap insan pers nasional dan seluruh masyrakat Indonesia pendukung kemerdekaan pers.

2. Kami mengingatkan bahwa pengertian pers tidak hanya media cetak saja, tetapi juga mencakup berita di media elektronik seperti televisi, radio dan saluran lain yang tersedia. Maka dengan demikian karya jurnalistik, termasuk jurnalistik televisi, tidak boleh dibredel,disensor maupun dihentikan penyiarannya.

3. Kami menyadari dalam pelaksanaan peranan dan tugasnya masih banyak pers yang belum sepenuhnya profesional dan tunduk kepada kode etik jurnalistik, sehingga kerap mengabaikan kepentingan publik dan moral agama. Kami menyetujui penting dan perlunya tindakan nyata untuk meningkatkan profesionalisme pers nasional dengan meningkatkan penaatan Kode Etik Jurnalistik. Namun demikian, Namun demikian, kami menegaskan terhadap berbagai sikap tidak profesional, pornografi, dan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik harus dikenakan sanksi berdasarkan UU tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik dan tidak dengan cara memberangus kemerdekaan pers.

4. Oleh sebab itu, kami menyatakan protes keras serta mengecam tindakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang telah menghentikan penyiaran Headline News pukul 05.00 WIB Metro TV selama tujuh hari dan mengharuskan Metro TV menyampaikan permohonan maaf, tiga kali sehari selama tiga hari berturut-turut. Tindakan tersebut kami nilai sebagai perampasan kemerdekaan pers dan merupakan emberional untuk mengekang kemerdekaan pers pada masa yang akan datang. Kami juga menilai tindakan KPI telah menodai citra pemerintahan di bawah Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono yang telah berkali kali menjamin tidak akan membenarkan adanya pembatasan terhadap kemerdekaan pers.

5. Mendesak Dewan Pers agar tetap melaksanakan fungsinya menjaga dan melindungi kemerdekaan pers sesuai dengan amanah UU tentang Pers.

Jakarta, 17 Juli 2010

Yang menandatangani :

1. Achmad Mukhlish Yusuf
2. Alex Kumara
3. Alwi Hamu
4. Andrie Djarot
5. Ashadi Siregar
6. Asro Kamal Rokan
7. Atal S Depari
8. August Parengkuan
9. Baidhowi Adnan
10. Banjar Chaeruddin
11. Danie Soe’oed
12. Don Bosco Salamun
13. Encub Subekti
14. Farid Ridwan Iskandar
15. Gilang Iskandar
16. Hans Miller Banurea
17. Hasan Aspahani
18. Hendry Ch Bangun
19. Ilham Bintang
20. Indrawadi Tamin
21. Irawaty Nasution
22. Ishadi SK
23. Izhary Agus Jaya
24. Kahfi Kurnia
25. Kamsul Hasan
26. Karim Paputungan
27. Khartadi
28. Leo Batubara
29. M Noeh Hatumena
30. M Soleh Thamrin
31. Marah Sakti Siregar
32. Margiono
33. Martin Selamet Susanto
34. Priyambodo RH
35. Rahman Arge
36. Ratna Susilowati
37. Rita Srihastuti
38. Roy Tindage
39. Rusdy Effendi
40. Sabam Siagian
41. Saiful Hadi
42. Sofjan Lubis
43. Syamsuddin Ch Haesy
44. Tarman Azzam
45. Teddy Kharsadi
46. Tjipta Lesmana
47. Tribuana Said
48. Wikrama Abidin
49. Wina Armada
50. Zulkariemen Nasution. (*)

Jurnalis Ternate Kibar Bendera Setengah Tiang



Solidaritas untuk Ridwan (Foto: Rohmat Okezone)

Jurnalis Ternate Kibar Bendera Setengah Tiang

Minggu, 22 Agustus 2010 - 22:19 wib
Rival Fahmi - Okezone

TERNATE - Puluhan wartawan cetak dan elektronik di Ternate, menggelar aksi solidaritas untuk wartawan Sun TV, Ridwan Salamun, Minggu (22/8/2010) malam. Salah satu aksinya mereka mengibarkan bendera setengah tiang.

Ridwan adalah jurnalis yang tewas saat meliput bentrokan antarwarga di Kabupaten Tual, Maluku, Sabtu kemarin.

Usai menggelar shalat tarawih, para wartawan langsung berkumpul di jalan Pahlawan Revolusi, tepatnya di depan eks kantor Gubernur Maluku Utara pada pukul 21.30 WIT. Aksi tersebut diawali dengan orasi dari sejumlah jurnalis termasuk ketua PWI Maluku Utara, Supardi, dengan tema mengutuk kekerasan yang dilakukan terhadap pers.

Para wartawan juga membagi-bagi selebaran pada pejalan kaki maupun pengendara yang melintasi kawasan di pusat kota Ternate itu.

Dalam orasinya, para wartawan menuntut agar polisi segera mengusut tuntas kasus ini serta menangkap pelaku dan oknum-oknum yang terlibat dalam pertikaian tersebut.

"Kami mengutuk keras kekerasan yang dilakukan hingga yang menyebabkan tewasnya Ridwan ketika sedang meliput," ujar koordinator aksi, Idham Kurniawan Wahid.

Sementara itu Usman Sidik, kontributor Sun TV Maluku Utara berharap, apa yang menimpa Ridwan agar menjadi kasus terakhir bagi para wartawan terutama yang sedang melakukan tugas peliputan.

Para wartawan juga melakukan mengheningkan cipta serta pembacaan doa bagi Ridwan. Selain itu, pekerja pers yang menamakan dirinya Solidaritas Jurnalis Anti Kekerasan itu juga mengibarkan bendera setengah tiang dan menggelar doa bersama.

Aksi itu diakhiri dengan pembacaan puisi untuk Ridwan yang sengaja ditulis oleh Anto Purba, seorang wartawan senior di salah satu media cetak setempat.
(ded)

PWI Tingkatkan Standar Pendidikan Wartawan




PWI Tingkatkan Standar Pendidikan Wartawan

Tabloid Semangat Pagi, Makassar
Senin, 7 Juni 2010
http://www.semangatpagi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1275:pwi-tingkatkan-standar-pendidikan-wartawan&catid=104:public-servis&Itemid=792#axzz0xav8icxK

Makassar,SP - Untuk memperbaiki citra wartawan, sekaligus merealisasikan ketentuan Piagam Palembang, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulsel mengagendakan pada 2013, semua industri media, baik cetak maupun elektronik yang akan melakukan penerbitan atau penyiaran berita, harus mendapat sertifikasi kelayakan sebagai industri media.

Ketentuan itu, untuk meminimalkan penyalahgunaan profesi dan memperbaiki citra wartawan yang banyak dirusak oknum yang tak bertangungjawab. Selama ini banyak orang yang berkedok sebagai wartawan, akan tetapi tak mempunyai media, alias menjadi wartawan Bodrex .

Penegasan itu diungkapkan Ketua PWI Sulsel, H Zulkifli Gani Ottoh, dalam sambutannya pada hari jadi salah satu media berita di Kota Makassar.

Menurutnya, semua media harus mencantumkan logo Dewan Pers di sampul koran atau majalah. Hal tersebut, menjadi pertanda telah lolosnya ferifikasi kelayakan untuk menjadi media informasi.

Ketika sebuah media terbit, masyarakat sudah dapat memilih dan melihat, berita yang layak untuk dibaca. Selanjutnya, masyarakat yang akan berlangganan, dapat melihat logo Dewan Pers dalam sampul suatu media.

Zulkifli, menambahkan, pada saat penandatanganan Piagam Palembang, 18 pengusaha media nasional telah menyepakati 3 item Standar Pendirian sebuah perusahaan media.
Di antaranya, harus melihat kualitas wartawan dan kualitas perusahaan serta menjamin kesejahteraan karyawannya.

Kriteria lain, standar pendidikan untuk wartawan sebagaimana aturan PWI, adalah mempunyai pendidikan standar D3, bukan lagi SMA.

''Hal terpenting yang harus dikuasai seorang wartawan adalah kode etik jurnalistik. Ini harus dapat dipahami setiap individu jurnalis untuk menjaga nama baik wartawan,'' tegas Zulkifli.

Selain itu, Dia juga menyinggung maraknya kasus pemukulan terhadap wartawan, persoalan itu harus dapat diluruskan, kenapa hal tersebut bisa terjadi. Pengurus PWI Cabang Sulsel, mengharapkan kepada pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan, dapat melakukan hak jawab sesuai UU Nomor 40/1999 tentang Pers. (dar)

PWI: Hadiah Lebaran Wartawan Harus Diatur




PWI: Hadiah Lebaran Wartawan Harus Diatur

Harian Fajar, Makassar
http://metronews.fajar.co.id/read/102583/61/pwi-hadiah-lebaran-wartawan-harus-diatur
Senin, 23 Agustus 2010

MAKASSAR -- Seringnya sekelompok orang yang mengatasnamakan wartawan mendatangi instansi pemerintah dan swasta untuk meminta hadiah lebaran, diskapi oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sulsel. PWI mengimbau agar semua instansi yang ingin memberikan sumbangan, tidak diberikan secara perorangan.

Ketua PWI Cabang Sulsel, Zulkifli Gani Ottoh, mengatakan, setiap tahun, terutama menjelang Idulfitri, jumlah wartawan sering meningkat tiba-tiba. Lalu tanpa segan mendatangi instansi-instansi untuk menuntut hadiah lebaran. Fenomena ini, kata dia, cukup memalukan bagi wartawan secara umum.

Tetapi hal tersebut mesti disikapi oleh instansi dengan arif. Artinya, kata Zulkifli, jika instansi ingin memberi sumbangan dan supaya dapat dipertanggungjawabkan pemberian tersebut, maka sumbangan bisa diberikan kepada pemilik media atau organisasi kewartawanan.

"Kalau ada bingkisan untuk wartawan, berikanlah kepada organisasi atau perusahaan persnya," kata Zulkifli, Sabtu, 21 Agustus.

Hal itu dimaksudkan agar pemberian tersebut bisa dikelola dengan baik dan teratur. Karena, perusahaan atau organisasi perslah yang lebih tahu siapa saja anggotanya yang patut diberi. Dan juga, kata dia, agar pembagian tersebut bisa lebih merata dan sasarannya jelas. Zulkifli juga menegaskan agar pemberian tersebut harus diberikan secara ikhlas tanpa mengaitkannya dengan pemberitaan.

"Menjelang Idulfitri, sudah lazim di instansi-instansi daftar wartawan di bagian humas meningkat. Di Gowa saja, dua tahun lalu, menjelang Idulfitri, daftar wartawan mencapai 650 orang. Betulkah itu semua wartawan?" ujar Zulkifli lagi.

Dengan penyerahan pengelolaan hadiah lebaran kepada perusahaan atau organisasi pers, juga akan meminimalisasi banyaknya "wartawan yang muncul tanpa berita" alias "wartawan muntaber". Metode ini dianggap mampu mereduksi hal seperti itu dan sekaligus pihak yang memberikan hadiah bisa langsung memverifikasi terkait ada tidaknya media wartawan yang bersangkutan.

"Kalau instansi-instansi baik negeri maupun swasta peduli terhadap pers, lebih baik hadiah lebaran diserahkan kepada organisasi wartawan dan media wartawan karena lebih bisa dipertanggungjawabkan," lanjut Zulkifli. (zuk)

PWI Harapkan Sekolah Jurnalistik Sulsel 2010

PWI Harapkan Sekolah Jurnalistik Sulsel 2010

Kamis, 18 Maret 2010
http://www.antaranews.com/berita/1268898670/pwi-harapkan-sekolah-jurnalistik-sulsel-2010

Makassar (ANTARA News) - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan (Sulsel) berharap sekolah jurnalistik Indonesia Sulsel mulai berjalan tahun ini.

Harapan tersebut diungkapkan oleh Ketua PWI Sulsel Zulkifli Gani Ottoh di Makassar, Kamis, pada peringatan Hari Pers Nasional dan hari ulang tahun PWI Sulsel ke-64.

Ia mengatakan pada 5 Oktober 2009 Pemerintah Provinsi Sulsel telah menyatakan dukungan penuhnya untuk penyelenggaraan sekolah jurnalistik di Makassar.

"Saya kira gedung PWI Sulsel ini cukup representatif untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi wartawan," ujarnya.

Ketua PWI Pusat, Margiono, mengatakan bahwa sekolah jurnalistik ini diselenggarakan dengan kurikulum nasional dengan pengajar berklasifikasi nasional.

"Di Palembang yang pertama kali menyelenggarakan pendidikan, kemarin diikuti oleh 30 peserta. Saya harapkan nanti di Sulsel bisa diikuti oleh 50 orang dengan tingkat kelulusan yang tinggi," katanya.

Margiono mengemukakan, paket pendidikan satu bulan efektif di sekolah jurnalistik senilai Rp150 hingga Rp500 juta.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemprov Sulsel, Andi Muallim, mengatakan bahwa bentuk dukungan yang dibahasakan oleh PWI tersebut kemungkinan adalah kerja sama yang telah ditandatangani dengan Biro Kehumasan Pemprov Sulsel.

"Provinsi mengatakan pendidikan dan pelatihan jurnalistik, dan PWI menyebutnya sekolah," katanya.

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, juga menyatakan dukungannya terhadap sekolah jurnalistik tersebut, bahkan mengharapkan penyelenggaraan Pekan Olah Raga Wartawan Nasional (Porwanas) berikutnya di Sulsel.
(T.KR-RY/E001/P003)

COPYRIGHT © 2010

Senin, 16 Agustus 2010

Pengurus PWI Sulsel Buka Puasa Bersama di Rumah Alwi Hamu



BUKA PUASA. Komisaris Utama Harian Fajar HM Alwi Hamu, memberikan sambutansebelum shalat Taraweh bersama dengan para keluarga dan karyawan PT Media Fajar Sabtu 14 Agustus. (FOTO NURADI/FAJAR)

Pengurus PWI Sulsel Buka Puasa Bersama di Rumah Alwi Hamu

Pengurus PWI Sulsel menghadiri acara buka puasa bersama di rumah mantan Ketua PWI Sulsel, HM Alwi Hamu, Sabtu, 14 Agustus 2010.

Pada acara buka puasa yang dirangkaikan salat tarwih itu, tampak hadir komisaris PT Media Fajar, Andi Syafiuddin Makka, Komisaris PT Media Fajar yang juga Ketua PWI Sulsel Zulkifli Gani Ottoh, Direktur Utama PT Media Fajar Syamsu Nur, Wakil Direktur Utama, Agus Salim Alwi, Direktur Produksi dan SDM, Sukriansyah S Latief, Rektor Unifa, Prof Halide, para pimpinan dalam lingkup Fajar Grup, serta sejumlah undangan.

Ceramah tarwih dibawakan oleh Dr H Abdul Rahman Qayyum. Acara buka puasa dan salat tarawih tersebut kata Manager Personalia, Irwan Zainuddin, merupakan bagian dari kagiatan amaliah Ramadan yang digelar Fajar Grup. (asnawin)

Selasa, 10 Agustus 2010

Keterbukaan Informasi Publik dan PPID



Keterbukaan Informasi Publik dan PPID

Oleh: Asnawin
(Ketua Seksi Pendidikan PWI Sulsel / Humas Kopertis Wilayah IX Sulawesi / Dosen Komunikasi & Jurnalistik pada beberapa perguruan tinggi)
- Makalah ini dipaparkan pada acara Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Bupati Bulukumba tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, di Aula BLK Kabupaten Bulukumba, Selasa, 10 Agustus 2010

Pengantar :

Dulu, semua informasi tertutup, kecuali yang dibuka. Sekarang, semua informasi terbuka, kecuali yang ditutup. Dulu, jangankan informasi pribadi, informasi publik pun banyak yang sengaja ditutup. Sekarang, jangankan informasi publik, informasi pribadi pun banyak yang sengaja dibuka.

Di era keterbukaan informasi dan kebebasan pers dewasa ini, semua informasi seolah-olah bebas dibuka dan disampaikan kepada publik, termasuk rekening pribadi pejabat publik dan video koleksi pribadi sepasang kekasih atau sepasang suami isteri.

Apa boleh buat, kita sekarang sudah berada di era keterbukaan informasi dan kebebasan pers. Media massa begitu bebas ‘’melempari’’ kita beragam informasi dan hiburan. Media massa memotret segala aspek kehidupan kita. Segala-galanya diberitakan, difilmkan, disinetronkan, di-reality show-kan, disiarkan secara langsung, disiarulangkan, dan sebagainya.

Melalui polling, talk show, dan berbagai macam rubrik atau program acara, media massa memaksa kita menceritakan rahasia kita, bahkan sampai tak ada lagi yang disembunyikan.

Media massa juga banyak menyoroti pengelolaan pemerintahan, badan publik, pejabat publik, serta berbagai hal seputar informasi publik. Maka kasus korupsi, kolusi, nepotisme di pemerintahan pun banyak yang terekspos di media massa.

Haruskah kita memusuhi atau menghindari wartawan? Haruskah pemerintah daerah membuat jarak atau aturan dalam menghadapi wartawan? Jawabnya tidak, karena wartawan dan media massa sesungguhnya adalah mitra dalam pembangunan, bahkan pers disebut-sebut sebagai pilar keempat demokrasi, setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Pemerintah daerah (termasuk di dalamnya DPRD) sebagai badan publik, justru harus bermitra dengan pers, terutama untuk membuka informasi publik kepada masyarakat, serta hasil-hasil kegiatan dan prestasi yang dicapai pemerintah daerah.

Bukan hanya dengan pers, kemitraan juga perlu dijalin oleh pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan berbagai pihak.

Bentuk kemitraan bisa dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam menghimpun, mengolah, menghasilkan, dan menyebarkan informasi, karena informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.

Kita semua tahu bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, serta merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel.

Kita juga tahu bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, serta merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, pemerintah daerah, dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Oleh karena itu, informasi publik harus dikelola dengan baik, karena pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat, dan faktual. Di sinilah benang merah perlunya pemerintah daerah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Sebelum membahas PPID, ada baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan informasi publik dan badan publik.

Informasi Publik

Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) disebutkan bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Sementara Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan / atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Jadi kalau tidak berkaitan dengan kepentingan publik, maka informasi tersebut tidak termasuk kategori informasi publik. Artinya, informasi tersebut tidak wajib disediakan oleh badan publik atau PPID.

UU KIP menegaskan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, tetapi tetap ada pengecualian.

Informasi publik yang dikecualikan sehingga tidak dapat diberikan oleh badan publik, yaitu informasi yang dapat membahayakan negara; informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Selain informasi publik yang dikecualikan atau tidak dapat diberikan, setiap badan publik dan PPID harus mengetahui dan memilah mana informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, mana informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, dan mana informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Badan Publik

Dalam UU KIP dijelaskan bahwa badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Daftar badan publik tertuang dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 tahun 2010, Tanggal 30 April 2010.

Badan publik tersebut antara lain lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, serta badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, seperti Komisi Yudisial, KPU, Dewan Pers, Dewan Pendidikan, KONI, Badan Pengawas Pemilu, Badan Narkotika Nasional, Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi.

Juga termasuk organisasi non-pemerintah sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persekutuan Gereja Indonesia, Persatuan Umat Katolik, WALUBI, Parisada Hindu Dharma Indonesia, YLBHI, Walhi, serta berbagai organisasi dalam masyarakat lainnya sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/D, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Jika ada badan publik yang dengan sengaja menyembunyikan atau tidak menyediakan informasi secara terbuka, maka badan publik tersebut bisa dituntut. Begitulah tuntutan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang mulai berlaku sejak April 2010.

Instansi pemerintah, kepolisian, militer, kejaksaan, pengadilan, partai politik, BUMN, lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), yayasan, dan organisasi lain yang anggaran atau dananya berasal dari APBN/APBD atau sumbangan masyarakat, harus menyiapkan diri menghadapi UU KIP.

UU KIP mewajibkan semua badan publik tersebut menyediakan informasi publik secara transparan. Di antara informasi publik yang harus dibuka secara transparan adalah semua rencana kebijakan publik, penggunaan keuangan, dan kegiatan yang dilakukan badan publik.

Meskipun demikian, tetap ada yang dikecualikan, yaitu informasi yang dirahasiakan dan hanya boleh diminta dengan beberapa persyaratan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Apakah semua badan publik sudah menyiapkan informasi publik yang ada di lingkungannya masing-masing? Apakah semua badan publik sudah memiliki pejabat atau bagian khusus yang menangani informasi dan dokumentasi? Apakah orang-orang yang ditunjuk menangani informasi publik dan dokumentasi memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan di bidang tersebut?

Inilah salah satu masalah krusial yang dihadapi badan publik. Bisa dipastikan bahwa belum semua badan publik memiliki atau telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi.

Kalau belum ada pejabat atau tenaga ahli yang memiliki kemampuan dalam hal penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi kepada publik, bagaimana mungkin informasi itu dapat disebarluaskan atau dirahasiakan dengan baik.

Kita berharap badan publik dapat mempersiapkan dan menunjuk PPID yang kompeten di bidangnya dalam menjalankan aktivitas pengelolaan dan pelayanan informasi kepada publik.

PPID tidak harus berlatar-belakang pendidikan formal ilmu komunikasi, karena yang lebih penting adalah menguasai bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi atau keterampilan dalam hal mengumpulkan, mengolah, mengorganisir, menyimpan, menyebarluaskan atau diseminasi, dan memberikan pelayanan informasi secara profesional.

Pimpinan instansi, lembaga, atau badan publik tidak boleh salah memilih orang dalam merekrut pejabat dari bidang lain yang sama sekali tidak memiliki kompetensi dalam bidang informasi dan dokumentasi. Juga tidak boleh hanya memindahkan staf dari bidang lain menjadi PPID, karena itu bukanlah langkah yang tepat.

Selain itu, masih banyak yang harus diperhatikan oleh badan publik dalam menyongsong pemberlakuan UU KIP, antara menyiapkan sistem manajemen informasi publik yang terorganisasi dan menyiapkan anggaran komunikasi publik.

Sistem manajemen informasi dan pengelolaannya tentu membutuhkan anggaran khusus, apalagi UU KIP ’’memerintahkan’’ badan publik menyediakan informasi publik secara berkala minimal dua kali dalam setahun.

Badan publik juga wajib menyampaikan informasi secara berkala melalui media massa (internal dan eksternal), menyampaikan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak, serta menyampaikan kepada khalayak ramai informasi setiap saat melalui situs website.

Masyarakat menginginkan kemudahan dalam mengakses informasi publik dan UU KIP juga menegaskan hal tersebut. Masyarakat dan UU KIP menuntut informasi publik harus dibuka, maka badan publik harus memilih PPID yang profesional yang harus siap memenuhi tuntutan tersebut.

Tugas dan Wewenang PPID

PPID di lingkungan Pemerintahan Kabupaten bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya, PPID di lingkungan Pemerintahan Kabupaten dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional.

Ada beberapa tugas yang dibebankan kepada PPID yaitu mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu; menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik; melakukan verifikasi bahan informasi publik; melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, PPID berwenang menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; berwenang meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/ satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

PPID juga berwenang mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya; menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan menugaskan PPID Pembantu dan atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

Kesimpulan dan Saran

Pemerintah daerah (termasuk di dalamnya DPRD) sebagai badan publik, harus bermitra dengan pers, terutama untuk membuka informasi publik kepada masyarakat, serta hasil-hasil kegiatan dan prestasi yang dicapai pemerintah daerah.

Bukan hanya dengan pers, kemitraan juga perlu dijalin oleh pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan berbagai pihak.

Bentuk kemitraan bisa dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam menghimpun, mengolah, menghasilkan, dan menyebarkan informasi, karena informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.

Informasi publik harus dikelola dengan baik, karena pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan / atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat, dan faktual. Di sinilah benang merah perlunya pemerintah daerah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

UU KIP menegaskan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, tetapi tetap ada pengecualian.

Selain informasi publik yang dikecualikan atau tidak dapat diberikan, setiap badan publik dan PPID harus mengetahui dan memilah mana informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, mana informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, dan mana informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Mengakhiri tulisan ini, kami menyarankan kiranya pemerintah daerah mempersiapkan dan menunjuk PPID yang kompeten di bidangnya dalam menjalankan aktivitas pengelolaan dan pelayanan informasi kepada publik.

PPID tidak harus berlatar-belakang pendidikan formal ilmu komunikasi, karena yang lebih penting adalah menguasai bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi atau keterampilan dalam hal mengumpulkan, mengolah, mengorganisir, menyimpan, menyebarluaskan atau diseminasi, dan memberikan pelayanan informasi secara profesional.


Referensi:
- Asnawin, Informasi Publik Harus Dibuka, Harian Ujungpandang Ekspres, Makassar, 14 Juli 2010
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi)
- Nasution, Zulkarimen, Komunikasi Pembangunan, Pengenalan Teori dan Penerapannya (edisi revisi), PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Pace, R. Wayne & Faules, Don F, editor Deddy Mulyana MA PhD, ‘’Komunikasi Organisasi; Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan’’, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, edisi keenam September 2006.
- Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Daftar Badan Publik
- Tikson, Deddy T, Teori Pembangunan (Modernisasi, Keterbelakangan, Ketergantungan), bahan kuliah pada program magister Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2003.
- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Sabtu, 07 Agustus 2010

Pejabat Arogan



Saat menjabat bupati, Fulan mulai berubah. Ia tidak lagi ramah dan ceria seperti dulu. Ia sudah mulai sering terlihat susah. Jidatnya kerap berkerut saat tampil di muka publik. Perubahan itu membuat banyak relasi dan kawan lamanya prihatin. Ada yang kemudian malas menghubunginya, ada yang menjauh, tetapi ada juga yang mencoba menasehatinya. (int)