Langsung ke konten utama

PKS Nilai 'Playboy' Layak Dipidana

PKS nilai 'Playboy' layak dipidana

WASPADA ONLINE
Saturday, 16 October 2010
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=

JAMBI - Partai Keadilan Sejahtera menilai kasus majalah Playboy yang sekarang dipersoalkan Ketua Persatuan Wartawan Indonesian (PWI), Margiono, layak dipidanakan karena isi yang disajikan memenuhi unsur pornografi dan merusak moral bangsa.

Demikian dikatakan Presiden PKS, Lutfi Hasan Ihsan, di Jambi, menanggapi pernyataan Margiono tentang kasus majalah Playboy yang seharusnya dikenakan sanksi pelanggaran kode etik bukan pidana.

"Majalah Playboy pantas dipidana karena memenuhi unsur-unsur pornografi. Dia dituntut bukan karena etikanya, tapi karena isinya," kata Lutfi, di kota Jambi, Sabtu (16/10), tadi siang.

Dia menambahkan, terkait penerbitan majalah atau media lainnya ada dua aturan yang mengikat yakni etika jurnalistik dan undang-undang pornografi. Dari isi yang disajikan majalah tersebut jelas memenuhi unsur tersebut sehingga layak dipidana.

Disamping itu, apa yang disajikan majalah untuk orang dewasa itu tidak pantas beredar di Indonesia karena bertentangan dengan aqidah dan memberi efek negatif terhadap generasi muda Indonesia kedepan.

"Baik majalah Playboy maupun media yang mengandung unsur-unsur porno itu melanggar hukum. Kita ini negara hukum. Sebaiknya jangan beredar," tambah dia.

Apa yang sampaikan Lutfi berbeda dengan Margiono.

Sebelumnya, Ketua PWI itu kepada media saat menjadi pembicara sekolah jurnalis di Semarang (15/10) mengatakan bahwa seharusnya yang dipersoalkan tentang pelanggaran kode etik sebagaimana yang diatur dalam undang-undang pers bukan pemidanaan lewat kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) karena karya yang dihasilkan merupakan karya jurnalistik.

Dia khawatir, bila majalah tersebut dipidana, akan terjadi juga pada karya jurnalistik lainnya yang dilakukan oleh insan pers.

"Kalau hal ini dibiarkan, seperti pemidanaan terhadap hasil karya jurnalistik majalah Playboy, maka dikhawatirkan jika terjadi pelanggaran kode etik atas karya-karya jurnalistik lainnya juga akan dipidanakan," katanya.

Karena itu, kata dia, pihaknya bersama Dewan Pers akan memperjuangkan agar pelanggaran kode etik yang dilakukan majalah tersebut tidak dipidanakan dengan KUHP, sebab langkah pemidanaan produk jurnalistik memang tidak tepat.

Editor: FAZARIS TANTI

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sulsel Miliki 76 Media Cetak, 28 Radio, dan 3 Televisi Lokal

BUKU ''Data Pers Nasional 2010'' memuat data media cetak dan media elektronik seluruh Indonesia. Di Sulsel, media cetak harian 8 (delapan), media cetak mingguan 33, dan media cetak bulanan 32. Media pers radio di Sulsel tercatat sebanyak 28, sedangkan stasiun televisi 3 (tiga), yakni Fajar TV, Makassar TV, dan Mitra TV. (int)

Makna Lambang PWI

LAMBANG PWI memiliki warna dasar hitam dan berbentuk segi lima, yang melambangkan rangka yang menjadi dasar landasan idiil, yakni Pancasila. Bentuk bagian luar berwarna biru, dengan rangkaian kapas dan padi melambangkan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran yang diperjuangkan oleh organisasi (warna kuning mas). (int)

Tiga Pertanyaan Sebelum Menulis Feature

DIKLAT JURNALISTIK. Direktur Perpustakaan Pers PWI Sulsel, Asnawin Aminuddin, membawakan dua materi, yakni "Memahami dan Menulis Berita" dan "Teknik Menulis Feature", pada Diklat Jurnalistik Pelajar SLTA se-Kabupaten Bulukumba, di SMA Negeri 1 Bulukumba, Selasa, 25 Juni 2013. (ist)