Langsung ke konten utama

PWI: Playboy Indonesia Termasuk Karya Jurnalistik




PWI: Playboy Indonesia Termasuk Karya Jurnalistik

Harian Republika, Jakarta
Jumat, 15 Oktober 2010, 21:12 WIB
http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/10/10/15/

REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG--Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Margiono, menilai isi majalah Playboy edisi Indonesia termasuk hasil karya jurnalistik sehingga jika terjadi pelanggaran harus diselesaikan sesuai Undang-Undang Pers.

"Majalah Playboy adalah hasil karya jurnalistik, namun edisi-edisi (majalah Playboy, red.) yang dipersoalkan memang melanggar kode etik jurnalistik," katanya saat mengisi materi Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) di Semarang, Jumat, 15 Oktober 2010.

Menurut dia, pelanggaran yang terjadi dalam hasil karya jurnalistik tidak bisa diselesaikan secara pidana menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana yang dilakukan terhadap majalah Playboy tersebut.

"Kalau hal ini dibiarkan, seperti pemidanaan terhadap hasil karya jurnalistik majalah Playboy, maka dikhawatirkan jika terjadi pelanggaran kode etik atas karya-karya jurnalistik lainnya juga akan dipidanakan," katanya.

Karena itu, kata dia, pihaknya bersama Dewan Pers akan memperjuangkan agar pelanggaran kode etik yang dilakukan majalah tersebut tidak dipidanakan dengan KUHP, sebab langkah pemidanaan produk jurnalistik memang tidak tepat.

Ia mengakui permasalahan tersebut merupakan dilema, sebab di satu sisi pemidanaan produk jurnalistik tidak tepat, sebagaimana pemakaian pasal 282 ayat 3 KUHP untuk menjerat Pemimpin Redaksi Playboy, Erwin Arnada.

Namun, kata dia, di sisi lain, hasil karya jurnalistik majalah Playboy yang dipersoalkan tersebut memang melanggar kode etik jurnalistik yang sebenarnya tidak pantas untuk dilakukan pembelaaan. Terkait kode etik jurnalistik, Margiono mengatakan lembaga pers memang diharuskan menaati kode etik dalam menghasilkan karya jurnalistiknya untuk menjaga kualitas dan standar karya jurnalistik yang dihasilkan.

"Karena itu, kami bersama Dewan Pers terus berupaya melakukan perbaikan dari dalam, terkait pemenuhan kualitas karya jurnalistik sesuai standar yang ditetapkan, salah satunya dengan pendidikan jurnalistik semacam ini," kata Margiono.

Sementara itu, anggota Dewan Pers, Bekti Nugroho yang juga menjadi pembicara dalam kesempatan tersebut mengatakan sanksi atas pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik memang lebih bersifat moral.

"Namun, sanksi moral sendiri sebenarnya lebih berat dibandingkan sanksi hukum, sebab berkaitan dengan perasaan malu di hadapan masyarakat. Itu jauh lebih memalukan daripada sanksi yang bersifat hukum," kata Bekti.

Red: Krisman Purwoko
Sumber: ant

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sulsel Miliki 76 Media Cetak, 28 Radio, dan 3 Televisi Lokal

BUKU ''Data Pers Nasional 2010'' memuat data media cetak dan media elektronik seluruh Indonesia. Di Sulsel, media cetak harian 8 (delapan), media cetak mingguan 33, dan media cetak bulanan 32. Media pers radio di Sulsel tercatat sebanyak 28, sedangkan stasiun televisi 3 (tiga), yakni Fajar TV, Makassar TV, dan Mitra TV. (int)

Makna Lambang PWI

LAMBANG PWI memiliki warna dasar hitam dan berbentuk segi lima, yang melambangkan rangka yang menjadi dasar landasan idiil, yakni Pancasila. Bentuk bagian luar berwarna biru, dengan rangkaian kapas dan padi melambangkan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran yang diperjuangkan oleh organisasi (warna kuning mas). (int)

Ketua PWI Perwakilan Sidrap Siap Lakukan Pembaharuan

Setelah terpilih sebagai Ketua PWI Perwakilan Sidrap periode 2011-2014, Hasman Hanafi langsung menyatakan tekadnya melakukan pembaharuan. Wartawan harian Ujungpandang Ekspres itu berjanji akan memberdayakan pengurus, membuat program kerja yang benar-benar dibutuhkan oleh wartawan.


-----------------------------

Ketua PWI Perwakilan Sidrap Siap Lakukan Pembaharuan

Setelah terpilih sebagai Ketua PWI Perwakilan Sidrap periode 2011-2014, Hasman Hanafi langsung menyatakan tekadnya melakukan pembaharuan. Wartawan harian Ujungpandang Ekspres itu berjanji akan memberdayakan pengurus, membuat program kerja yang benar-benar dibutuhkan oleh wartawan, pemerintah dan masyarakat Sidrap dan Enrekang, serta membenahi sekretariat PWI Perwakilan Sidrap.

Tekad tersebut diungkapkan dalam beberapa kesempatan, antara lain pada Rapat Kerja PWI Sulsel di Makassar, Sabtu, 15 Januari 2011, serta sesaat setelah terpilih sebagai ketua pada Konferensi PWI Perwakilan Sidrap, di Hotel Grand Zidny Pangkajene Sidrap, S…